KENAPA MEDIA MENYEBARKAN BERITA SESAT TENTANG PAJAK SEMBAKO

Oleh: Ade Armando

Mungkin Anda sudah dengar ya soal penyebaran berita yang menyesatkan bahwa pemerintah akan menaikkan pajak sembako? Kalau Anda belum dengar, saya ingatkan bahwa berita itu tidak benar.

Barangkali tidak sepenuhnya salah, tapi menyesatkan. Teman saya, Eko Kuntadhi sudah menjelaskan secara jelas duduk perkaranya di videonya di Cokro TV.

Tapi kali ini saya hendak membahas bagaimana penyebaran berita yang menyesatkan ini dilakukan oleh teman-teman jurnalis dari media terkemuka. Karena itulah, kalau saya ditanya, kenapa saya merasa perlu mendirikan lembaga Civil Society Watch? Jawaban adalah adanya kasus-kasus begini.

Media massa itu mungkin sekali tanpa sengaja, justru menjadi alat untuk menyesatkan pemahaman publik tentang pemerintah. Para jurnalis harus sadar bahwa perilaku itu tidak professional. Karena itu para jurnalis harus dikritik.

Bukan dalam rangka mendiskreditkan media, tapi dalam rangka agar media massa memperbaiki diri sehingga sungguh-sungguh menjadi pemantau pemerintah yang kritis dan professional.

Yang saya ingin katakana itu begini. Mengapa ada begitu banyak orang, bahkan kaum terdidik, menyatakan menolak pengenaan pajak terhadap sembako dan lembaga pendidikan?

Kalimat-kalimat yang tersebar di media sangat keras. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut rencana ini sebagai cara kolonialisme. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menilai rencana kebijakan pemerintah itu sebagai kebijakan yang tidak Pancasilais dengan menyengsarakan rakyat.

“Kenapa sembako dipajaki saat pengemplang pajak diampuni, pajak korporasi diringankan dan pajak mobil mewah dibebaskan,” ujarnya.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menganggap rencana tersebut tidak beretika. Itu cuma sebagian dari gelombang kecaman yang ditujukan pada Menkeu kita Sri Mulyani.

Intinya narasi yang dibangun adalah pemerintah itu sedang kelimpungan cari dana sehingga menetapkan pajak sembako, termasuk beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi. Pemerintah juga akan mengenakan pajak pada jasa pendidikan dan jasa pelayanan kesehatan media.

Ini menurut pengkritik termuat dalam Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pertanyaannya, benarkah pemerintah memang sedang akan membebani rakyat dengan pajak sembako yang dikonsumsi rakyat?

Jawabannya, sama sekali tidak. Pemerintah memang akan mengenakan pajak termasuk terhadap beras, daging, dan lembaga Pendidikan. Tapi tarifnya beragam.

Misalnya beras produksi petani kita seperti beras Cianjur, Rojolele, Pandan Wangi, yang merupakan bahan pangan pokok dan di pasar tradisional, tidak akan dikenakan pajak. Namun beras premium seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan akan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak.

Daging sapi premium seperti dagin sapi kobe, wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga sapi daging biasa, memang seharusnya kena pajak yang tinggi. Lembaga pendidikan yang dikelola lembaga tradisional bisa saja pajaknya 0%. Tapi lembaga pendidikan yang menetapkan tarif mahal, ya tidak logis kalau dipajaki 0%.

Itu namanya keadilan. Rakyat lemah dibantu dan dikuatkan. Yang kuat membayar lebih untuk membantu yang lemah. Lantas mengapa mereka salah menyangka seperti itu?

Jawabannya adalah, karena berbagai media bereputasi dan juga pasukan buzzer mengulang-ulang tuduhan bohong itu. Kalau ini disebarkan oleh buzzer anti-Jokowi, mungkin kita akan rada maklum. Ya, namanya juga buzzer recehan.

Menyebar tweet dan retweet bohong dengan nilai seratus-duaratus ribu rupiah saja lazim mereka lakukan. Yang jadi masalah adalah kalau media massa bereputasi pun menyebarkan penyesatan informasi serupa.

Saya tidak mau menyebut nama-nama media tersebut, karena jumlahnya sangat banyak,
Tapi judul-judulnya kurang lebih begini:

Wajib Tahu, Ini Daftar Sembako yang Bakal Kena PPN 12 persen. Simak, Ini Daftar Sembako yang Akan Dikenakan PPN. Sembako Hingga Pasir Bakal Kena PPN 12 persen, Ini Daftar Lengkapnya. Dulu Bebas Pajak, Kini Sembako Bakal Kena PPN 12%. Sembako Bakal Kena PPN: Dari beras, Jagung, Hingga Bumbu Dapur

Judul-judul itu menyesatkan dan mencerminkan pesan yang disampaikan. Nah mereka dengan mudahnya menuduh bahwa pemerintah akan mengenakan pajak sembako yang pasti akan mempersulit hidup masyarakat. Para pembacanya termasuk teman-teman buruh, YLKI, PKS percaya begitu saja tanpa mengecek draft tersebut.

Saya bahkan menduga bahwa para jurnalis itu sebenarnya tidak membaca draft tersebut.
Di dalam draft tersebut tidak ada teks yang menunjukkan bahwa akan ada pajak 12% pada sembako dan lembaga pendidikan. Jadi bagaimana mungkin jurnalis menulis dengan sangat yakin bahwa akan ada pengenaan pajak tinggi itu terhadap kebutuhan masyarakat miskin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mempertanyakan mengapa darft tersebut sudah beredar saat belum diserahkan kepada Presiden. Tapi, yang lebih mengkhwatirkan adalah bahwa ada pihak berpengaruh yang menyatakan bahwa isi draft tersebut mengusulkan adanya PPN sembako, dan celakanya media massa begitu saja mempercayainya.
Ini sangat menakutkan.

Kemungkinan pertama, para jurnalis begitu saja menyampaikan provokasi dari agen tersebut karena tokoh tersebut cukup terpandang dan terpercaya. Kemungkinan kedua, banyak jurnalis yang dibayar untuk menyebarkan kabar bohong tersebut sehingga begitu saja menyiarkannya.

Alasan yang kedua memang lebih berbahaya. Saya sih berharap media memberitakan kabar yang menyesatkan itu bukan karena dibayar, melainkan karena terlalu naif. Bagaimanapun, seharusnya jurnalis membaca secara berhat-hati isi draft tersebut dan tidak begitu saja menyebarkannya sesuai pesanan agen provokator.

Saya rasa media massa di Indonesia harus terus memperbaiki kualitas jurnalistiknya. Dewan Pers harus bersikap tentang penyebaran kabar yang menyesatkan ini.

Komentar