KENAPA KEMENTERIAN KESEHATAN DAN LKPP TIDAK KOMPAK SOAL ALAT KESEHATAN?

Oleh: Ade Armando

Video saya di Cokro TV pada 3 Juni lalu mendapat respons penting.

Pada intinya dalam video di Cokro TV itu, saya mengeluhkan tentang terjadinya kelangkaan alat kesehatan (alkes) di banyak rumah sakit pemerintah akibat belum difinalkannya e-katalog alat kesehatan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Karena penawaran alkes yang seharusnya dimuat di e-katalog tidak kunjung difinalkan, rumah sakit tidak berani membeli alkes karena takut dengan implikasi hukum yang bisa terjadi.

Rumah sakit menganggap pembelian alkes melalui e-katalog adalah wajib.

Karena e-katalog tidak kunjung final, mereka memilih tidak membelanjakan uang untuk beli alkes.

Akibatnya kualitas pelayanan kesehatan menurun.

Dan salah satu dampak yang juga mengkhawatirkan adalah kalau rumah sakit di daerah tidak kunjung membelanjakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pemerintah pusat pada pertengahan Juli nanti, uang itu akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat.

Dalam video itu saya berharap Presiden, Menkes, dan Pimpinan LKPP bisa segera mengambil Langkah untuk segera mencegah jangan sampai persoalan ini berlarut.

Dengan segera video saya itu direspons.

Mula-mula oleh Menteri Kesehatan melalui chat WA.

Dan kemudian oleh LKPP.

Pada 4 Juni, LKPP mengeluarkan siaran pers ‘Mekanisme Pengadaan Melalui Elektronik’.

Memang tidak secara jelas dinyatakan bahwa siaran pers itu ditujukan untuk menjawab video saya.

Tapi melihat tanggal dikeluarkannya dan isinya, hampir pasti siaran pers itu dikeluarkan terkait dengan video saya di Cokro TV.

Kemudian LKPP meluncurkan sebuah video klarifikasi tertanggal 6 Juni yang diunggah di laman firma hukum LKPP.

Dengan judul video ‘LKPP Menjawab Logika Ade Armando Tentang Alkes’, perwakilan LKPP berusaha menjawab kekhawatiran yang saya sampaikan.

Pejabat LKPP yang memberikan penjelasan komprehensif adalah Setya Budi, Plt. Deputi Monev dan Pengembangan Sistem Informasi serta juga Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggahan LKPP.

Baik link siaran pers maupun link video tersebut dikirim oleh pimpinan LKPP saat saya mengontaknya untuk meminta pendapatnya.

Saya tentu sangat mengapresiasi respons cepat LKPP tersebut.

Ini menurut saya menunjukkkan niat baik LKPP untuk membuka dialog tentang masalah yang menyangkut keselamatan hidup banyak orang.

Penjelasan Setya Budi bisa membuat kita optimistis tentang masa depan pengadaan alkes di Indonesia.

Tapi sebelum masuk ke bagian yang cerah itu, saya rasa ada baiknya kita mulai dengan persoalan serius yang menjadi inti keluhan saya.

Penjelasan LKPP, baik di siaran pers maupun di videonya, memberi kesan bahwa terjadi miskoordinasi antara LKPP dan Kementerian Kesehatan yang menyebabkan persoalan menjadi berlarut-larut dan, pada gilirannya, membahayakan keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia.

Saya tidak sedang mencari-cari kesalahan.

Tapi sulit untuk membantah bahwa ada persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

Intinya, LKPP menyatakan bahwa rumah sakit tidak perlu merasa ragu untuk membeli alkes walaupun daftar penawaran alkes di e-katalog belum tersedia secara lengkap.

LKPP menegaskan bahwa tidak ada kewajiban atau yang mewajibkan pengadaan alkes harus melalui e-katalog.

Yang ada hanyalah kewajiban membeli obat, bukan alat kesehatan, melalui e-katalog.

Jadi kalau rumah sakit merasa perlu membeli alat kesehatan sementara e-katalog belum tersedia, rumah sakit bisa membelinya dengan cara lain.

Intinya, isi video saya di Cokro TV itu salah.

Seperti juga terbaca dalam komentar yang diajukan segelintir penonton video saya maupun video LKPP, ada narasi yang dikembangkan bahwa saya sebenarnya tdiak paham proses pengadaan alat kesehatan, tidak valid pendapat saya, mengada-ada, dan sepenuhnya hanya mencerminkan pendapat orang awam yang tidak punya informasi yang akurat.

Saya tentu saja bersyukur kalau saya salah, karena kalau saya salah artinya tidak benar ada kekacauan dalam pembelian alat kesehatan oleh rumah sakit.

Kalau saya salah artinya saya bisa tidur tenang bahwa tidak ada masalah dengan alkes, dan saya sebagai warga bisa percaya bahwa rakyat Indonesia akan dilayani dengan pelayanan kesehatan yang baik.

Masalahnya, jawaban LKPP itu sama sekali tidak memuaskan.

Saya bicara dengan menggunakan data.

Ketika saya membuat video itu saya memiliki sebuah dokumen surat Direktorat Jenderal Kesehatan tertanggal 13 Agustus 2020 yang ditujukan pada Direktur Rumah Sakit Rujukan Nasional di seluruh Indonesia.

Dalam surat itu tertulis bahwa rumah sakit dapat mengajukan usulan kebutuhan belanja modal alat kesehatan dengan syarat: a. Tercantum di e-katalog; b. Barang ready stock, dan seterusnya, dan seterusnya.

Yang menandatangani surat tersebut adalah Dirjen Pelayanan Kesehatan.

Jadi jelas dikatakan bahwa alkes yang harus dibeli adalah yang tercantum di e-katalog.

Saya juga punya sebuah foto presentasi Menkes Terawan, dengan judul Arahan Menteri Kesehatan yang tegas-tegas menyatakan tidak boleh ada pengadaan di luar e-katalog. Kalau perlu, uang dikembalikan.

Jadi kembali ke soal kerisauan rumah sakit, itu tentu tidak mengada-ada.

LKPP tidak bisa menyatakan, rumah sakit tidak perlu takut membeli barang di luar e-katalog.

LKPP memang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang menyatakan bahwa pembelian melalui e-katalog diberlakukan pada barang-barang yang sudah tersedia di e-katalog.

Kalimat Perpres ini memang bisa diartikan sebagai kalau barangnya tidak tersedia di e-katalog, ya bisa membeli dengan cara lain.

Tapi kalau kemudian ada surat dari Kemenkes yang tegas mengatakan bahwa pembelian harus dilakukan melalui e-katalog, saya merasa tidak bisa disalahkan kalau pimpinan rumah sakit di seluruh Indonesia merasa harus memesan alkes yang tercantum di e-katalog.

Suasana psikologi pengelola rumah sakit sangat bisa dipahami.

Misalnya saja, mereka akan berpikir, apa yang akan terjadi kalau mereka sudah memesan di luar e-katalog, ternyata tiba-tiba e-katalog keluar dan produk tersebut ada di e-katalog tapi dengan merek lain atau ada dengan harga lebih murah?

Poin saya, pengelola rumah sakit tidak bisa disalahkan kalau takut memesan alkes tanpa menggunakan e-katalog.

Tapi memang yang paling mengkhawatirkan dari contoh ini, kok bisa dua lembaga pemerintah memiliki kebijakan yang bertentangan sehingga mempersulit masyarakat.

Tidakkah seharusnya Kemenkes dan LKPP memiliki satu sikap yang sama?

Yang juga membingungkan saya adalah kenapa penyelesaian daftar penawaran alkes melalui e-katalog ini bisa sedemikian lama.

Kontrak e-katalog lama berakhir Desember 2020. Kok sampai Juni 2021, belum juga difinalkan?

Kalau saja finalisasi e-katalog ini sudah rampung awal tahun, pastilah kegalauan rumah sakit daerah ini tidak akan terjadi.

Namun setelah menyebut persoalan-persoalan ini, seperti saya katakan, penjelasan LKPP di videonya juga bisa membuat kita menaruh harapan besar di masa mendatang.

Salah satu yang terpenting, Setya Budi mengatakan mereka sedang mempersiapkan prosedur pembuatan e-katalog yang cepat, ringkas, mudah, namun tetap bertanggungjawab.

Budi mengatakan dalam sistem baru ini, proses katalog dijamin selesai dalam dua minggu.

Tahapan pemeriksaan akan dipangkas dari sepuluh tahap menjadi 4 tahap.

Kalau dulu pendaftaran baru dibuka dua tahun sekali, sekarang sepanjang waktu.

LKPP tidak akan memeriksa banyak hal, cuma verifikasi, mengecek izin perusahaan, dan surat izin edar.

Setiap hari, akan diizinkan pemain baru masuk.

Penetapan harga pun tidak usah ditentukan melalui negosiasi, dan diserahkan pada mekanisme pasar.

Kalau ini jadi diterapkan, semua pihak pasti akan diuntungkan.

Rumah sakit akan mudah membeli produk yang dibutuhkan, dengan harga yang bersaing

Produsen dan importir alat kesehatan dengan mudah menjangkau calon pembeli.

Masyarakat akan bisa dilayani dengan lebih baik karena ketersediaan alkes yang lengkap dan relatif murah.

Karena itu mari kita berharap kekacauan pengadaan alkes ini tidak berulang.
Mudah-mudahan kekacauan koordinasi antarsesama lembaga pemerintah tidak lagi terjadi.

Dan penyediaan alkes secara transparan dan akuntabel bisa dijalankan.

 

Komentar