ANIES DIKERJAIN CALO TANAH?

Oleh: Faldo Maldini

Praktik percaloan tanah di Ibu Kota Jakarta yang bermasalah akhirnya harus berurusan dengan KPK. Bos BUMD milik DKI Jakarta harus menggunakan rompi oranye.

Ini menyedihkan dan memilukan, di saat beratnya kehidupan di tengah pandemi dan semakin sulitnya memiliki hunian yang diidam-idamkan oleh warga Ibu Kota. Pak Gubernur Anies Baswedan dikerjain pula sama permainan calo-calo tanah.

KPK pun menetapkan eks Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka. Kerugian negara pun terhitung besar sekali dalam pengadaan tanah ini. Untuk apa lahan itu? Apa gunanya?

Banyak yang mengatakan, peruntukan lahan tersebut adalah untuk mendukung proyek yang menjadi jualan kampanye Bapak Anies Baswedan, yakni DP 0. Program perumahan yang sepertinya sangat ideal dan indah sekali ketika masa kampanye.

Awalnya, diumumkan bahwa perumahan DP 0 ini diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ternyata ini cuma lip service semata. Awalnya kan buat masyarakat miskin, terus berubah menjadi untuk yang berpenghasilan 7 juta sampai 14.9 juta. Berubah-ubah terus, sampai semua orang juga jadi bingung.

Bahkan, targetnya juga begitu, dari yang dijanjikan 240 ribu unit. Sekarang, turunnya gak ngira-ngira, sampai lebih dari 90%. Yang ditarget Pemerintah DKI Jakarta hari ini hanya untuk sekitar 15 ribu unit saja. Ini jauh banget.

Makin berlarutlah kekecewaan masyarakat yang sudah percaya dengan janji kampanye Gubernur Anies ini. Pelaksanaan DP 0 ini sudah tidak terlalu menggembirakan pula, Gubernur malah dikerjain pula sama calo tanah, tapi kita patut bersyukur, bukan Gubernurnya yang jadi calo tanah.

Mari kita kembali ke tanah yang menjadi masalah ini. Tanah untuk proyek DP 0 ini teletak di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Tanah ini awalnya adalah milik Kongregasi Suster-suster CB Provinsi Indonesia, yang kemudian dijual kepada seorang calo tanah dengan inisial AR. Tanahnya belum lunas, sudah dijual lagi ke Sarana Jaya. Yang punya tanah pun belum menerima pelunasan.

Bendahara Ekonom Kongregasi Suster-suster CB Provinsi Indonesia Fransiska Sri Kustini mengatakan, “Ternyata Ibu Anja Runtuwene mengadakan PPJB lagi dengan PD Sarana Jaya, padahal belum lunas dengan kami,”

Kasus ini setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp152.5 miliar. Angka yang tidak main-main. Ini calo kelas kakap pasti yang main. Niatnya mau jualan rumah untuk warga, tapi ada cuan besar dari jualan tanah.

KPK menetapkan eks Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, BUMD Milik DKI Jakarta. Bersama tiga orang lainnya, Yoory diduga mengambil keuntungan untuk diri sendiri, seperti belanja mobil mewah dan banyak lagi.

Apa masalahnya? Pengadaan tanah ini dilakukan tanpa kajian kelayakan dan apraisal. Ini tentunya sebuah tindakan yang sangat melawan hukum. Kita aja mau beli hp baru pasti bikin kajian sebelum bayar, ini beli tanah ratusan miliar bisa lolos.

Apalagi, tanah ini jauh sekali dari denyut transportasi publik, yang menjadi janji lokasi hunian yang ingin diwujudkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Rumah DP 0 harus terintegrasi dengan denyut transportasi publik DKI Jakarta, itu kata Pak Anies, tapi kenyataannya, jauuuh sekali….

KPK pun masih menelusuri keterlibatan Gubernur Anies Baswedan. Sejumlah orang dipanggil sebagai saksi, yakni mantan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri.

Apakah Bapak Anies Baswedan terlibat dalam kasus ini? Tentunya, KPK butuh melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh karena itu, KPK pun memanggil Bapak Anies Baswedan jika sudah dibutuhkan. Kalau sampai Pak Gubernur dipanggil, kami yakin kasus ini dapat dibongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau memang ini program prioritas, harusnya Program DP 0 ini lebih diperhatikan semua mekanismenya.

Komentar