PRESIDEN JOKOWI TAK PERNAH ASAL SOAL PEMBERANTASAN KORUPSI

Oleh: Faldo Maldini

 

Panglima tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia ini adalah Presiden. Tidak ada lembaga lain yang punya tanggung jawab sebesar yang dimiliki Presiden, Bapak Joko Widodo. Itulah esensi dari sistem presidensial. Itu pula yang menjadi amanah dari UU KPK. Presiden adalah dirigen dari orkestra pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau penanganan korupsi lemah, itu merupakan tanggung jawab Presiden.

Semua lembaga harus punya peran yang besar dalam pemberantasan korupsi. Tidak ada yang dikhususkan, tidak ada pula yang dipinggirkan, baik itu KPK, PPATK, Kepolisian, apalagi Kejaksaan. Semuanya harus memberikan kontribusi di arenanya masing-masing dalam pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, soal Tes Wawasan Kebangsaan yang dihelat oleh KPK, Pak Presiden Jokowi memberikan sebuah pernyataan yang jelas kok.

Begini kata Presiden,

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi,” itu verbatimnya presiden ya.

Sekali lagi saya tekankan, “Kalau dianggap ada kekurangan”, maka, “masih ada peluang”.

Jadi, arahan Presiden langsung dilaksanakan. Para pimpinan KPK dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) langsung melakukan assessment tambahan untuk mencari yang dianggap “ada kekurangan” dan “masih ada peluang” untuk menjalani pembinaan. Dan hasilnya, dari 75 orang yang dinyatakan tidak lolos, ternyata hampir sepertiganya masih bisa dilakukan pembinaan.

Jadi kan jelas, peninjauan ulang ini sebagai upaya Presiden untuk lebih hati-hati. Tidak boleh keputusan yang dihasilkan berdampak buruk di kemudian hari. Selain itu, Presiden juga ingin KPK tentunya, memiliki yang namanya independensi.

Membatalkan hasil TWK ini tentunya akan jadi sebuah intervensi, yang bisa saja mengganggu upaya perbaikan organisasi, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden dalam pidato tersebut juga. Pilihan untuk membatalkan tentu akan membuat marwah dan wibawa lembaga negara menjadi berkurang atau bahkan tidak kredibel.

Di masa depan, bisa saja ada yang berpikir begini, ya kalau kita tidak lolos tes, kita desak saja Presiden. Lha gitu dong jadinya. Nanti juga akan dibatalkan. Jadi, tidak ada gunanya juga kita adakan ujian tes atau bahkan ujian negara. Ini jelas dijaga betul oleh Presiden Jokowi, soal kredibilitas sebuah lembaga negara.

Saya menangkap, seolah-olah yang ditampilkan di publik, orang-orang yang lolos TWK ini adalah mereka yang kritisismenya dan keberaniannya kalah dengan mereka yang tidak lolos. Ini bahaya. Bahaya untuk kepercayaan diri orang-orang yang sudah siap bekerja di sana. Di KPK.

Kepercayaan dan simpati publik seolah-olah hanya untuk mereka yang tidak lolos. Sekali lagi, ini bahaya. Upaya penegakan hukum yang harusnya objektif, malah dibuat saling kait-berkait dengan permainan opini.

Kita anggap, kita anggap nih ya, kita anggap nih, kita terima pertanyaan assessor yang bermasalah, seperti yang banyak dibahas di media sosial. Kan namanya orang ngetes, kita tidak bisa kontrol. Namun, saya jauh lebih penasaran sama jawaban apa yang diberikan oleh bapak-Ibu ataupun kawan-kawan yang tidak lolos TWK ini, sehingga mereka dianggap tidak memungkinkan untuk dibina. Jangan-jangan, jangan-jangan ya, ada benarnya tidak ada peluang untuk dibina? Dan hal ini jarang, jarang sekali kita bahas sampai ke titik ini, atau bahkan sejauh ini.

Komentar