ARAHAN PRESIDEN JOKOWI SOAL TES KEBANGSAAN KPK KOK DICUEKIN?

Oleh: Rian Ernest

Pada video di kanal Youtube Sekretariat Presiden tanggal 17 Mei, secara ringkas Pak Jokowi menyatakan agar, satu: Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK tidak serta-merta menjadi dasar memberhentikan pegawai.

Dua: untuk yang tidak lulus TWK, bisa dibina melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Tiga: Pak Presiden sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Namun akhirnya, tetap saja 51 pegawai KPK akan di-PHK. Masa Presiden kita dicuekin sih?

Keputusan PHK kepada 51 pegawai KPK tidak sesuai dengan arahan Pak Presiden.

Padahal, Pak Presiden meminta pihak yang terkait, khususnya KPK, Menpan ARB dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut kepada yang tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip yang diarahkan Pak Presiden di video itu. Buat yang mau nonton video Pak Presiden, ini link-nya, https://www.youtube.com/watch?v=SxPh2Re9YBQ&t=154s.

Kenapa Pak Presiden dicuekin ya? Padahal dengan revisi UU KPK di 2019, KPK berada di bawah rumpun eksekutif. Meskipun mereka independen. Menpan ARB dan BKN juga jelas-jelas ada di bawah Presiden secara langsung.

Pertanyaan besar, kenapa pimpinan KPK, Menpan ARB dan BKN tetap ngotot PHK orang dengan format tes yang diduga banyak kejanggalan? Di video saya terdahulu, kita sempat kupas sedikit soal tes wawasan kebangsaan yang berisi dugaan pertanyaan-pertanyaan yang aneh.

Keanehan tidak cukup hanya dalam tes tertulis TWK yang ada soal etnis Cina, penista agama, dan homosex yang tidak ada kaitan dengan kesetiaan terhadap negara kita.

Saat sesi wawancara TWK, pewawancara juga tidak mengenalkan diri mereka. Cara ini standar loh, sebelum ada wawancara psiko test. Dan tidak mau memberikan nama mereka saat ditanya pegawai KPK.

Saat wawancara, pegawai KPK ada yang ditanya tentang seks bebas, threesome, orgy. Ada juga yang ditanya, mau gak lepas jilbab? Bahkan pegawai KPK ada juga yang diajak nikah siri. Dan ada yang disuruh pilih antara Alquran atau Pancasila. Pertanyaan yang absurd! Apakah seperti ini, pertanyaan tentang wawasan kebangsaan?

Lagian misalkan ada pegawai KPK yang tidak lulus TWK karena tidak setuju dengan revisi UU KPK. Begini. Wajar saja seseorang memiliki pikiran dan pandangannya tentang sesuatu hal. Seperti saya yang membuat video ini. Dan Anda yang punya opini setelah menonton video saya sampai tuntas.

Apalagi banyak dari mereka masuk KPK karena independensi KPK, yang diduga terpengaruh dengan adanya revisi UU KPK. Kalau pegawai KPK ada pendapat tentang itu, ya sah-sah saja dong sebagai manusia berakal. Sama juga kalau ditanya, apakah pegawai KPK setuju dengan UU ITE. Ya wajar saja kalau tidak setuju UU ITE, wong Wamenkumham kita saja secara terbuka bilang kalau UU ITE itu bermasalah secara pengaturan pidananya.

Akan beda ceritanya, kalau tidak setuju dengan revisi UU KPK, lalu merealisasikannya dengan cara melawan pelaksanaan dari UU tersebut. Itu baru membangkang produk hukum yang sah namanya, yang suka tidak suka, dihasilkan dari kesepakatan antara unsur eksekutif, pemerintah dan legislatif. Orang-orang seperti inilah yang tidak layak diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara.

Di sisi lain, bahaya banget kalau lewat TWK, daya kritis dan kebebasan dalam berpikir dianggap sebagai barang haram. Padahal birokrasi kita haruslah segar, enerjik dan kreatif. Bukan cuma manut, bermental Asal Bapak Senang (ABS). Kita ini mesin kerja sipil, bukan mesin kerja militer yang harus tegak lurus atas ke bawah. Infonya, penyusun TWK adalah BKN bersama BIN, Badan Intelijen Strategis TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan BNPT.

Dan bahaya banget kalau TWK ini menjadi sarana memangkas pegawai yang kritis dan vokal, berani bersuara terhadap pimpinan. Dan dugaan ini memang ada, karena infonya, beberapa pegawai yang di PHK nanti adalah yang tidak setuju revisi UU KPK dan tidak setuju dengan sosok Firli Bahuri, ketua KPK, dengan dasar berbagai catatan internal dan rekam jejak.

Jangan-jangan orang kaya gua kerja di KPK, mungkin kena pangkas TWK juga. Ini bukan soal KPK lemah atau kuat, Bos. Ini soal PHK karyawan dengan cara yang disertai tanda tanya besar!

Kepala BKN bilang bahwa pegawai KPK yang tidak memenuhi aspek Pancasila, UUD 45, NKRI dan Pemerintah yang sah, tidak bisa lagi “diselamatkan”.

Miris. Pengabdian kepada negeri bertahun-tahun, tapi di-PHK hanya oleh tes 4 jam lamanya. Padahal napi terorisme yang terbukti membunuh dan membantai sesama anak bangsa saja, masih ada loh program deradikalisasi.

Jangan lupa, Firli Bahuri Ketua KPK punya program melatih napi korupsi menjadi agen antikorupsi. Uang pajak kita dipakai untuk melatih mereka-mereka yang terbukti secara hukum meyakinkan, merampok uang negara. Ketua KPK yang ini lebih sabar kepada koruptor, daripada pegawainya sendiri.

Lagian, emangnya gampang Bos, cari kerja sesudah dinyatakan ga lulus TWK? Label radikal atau Taliban akan nyantol di pikiran calon bos yang baru nanti. Jangan lupa sejarah. Diskriminasi secara ekonomi yang dialami mereka yang diduga terkait dengan PKI. Mereka mengalami kesulitan mencari kerja.

Inilah yang menurut saya, unsur zalim dalam pemotongan pegawai KPK menggunakan TWK yang bermasalah. Masa depan mereka suram. Meski jumlah mereka hanya 3% dari pegawai KPK, tapi setiap individu ini adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki tanggungan nafkah. Adilkah ini?

Daripada pihak yang pro dan kontra dengan 75 pegawai KPK terus berspekulasi dan berkonspirasi. Sudahilah ini semua. Spirit KPK adalah transparan dan akuntabel. Konsekuen dengan itu saja. Sebaiknya, hasil TWK secara lengkap dibuka kepada publik atau setidak-tidaknya perwakilan pegawai. Tapi sensor nama-nama mereka untuk melindungi privasi mereka.

Patahkan anggapan banyak pihak, kalau TWK ini cuma akal-akalan pimpinan KPK saja. Agar terang dan jelas, apakah TWK ini obyektif dan terukur untuk menguji kesetiaan seseorang kepada negara kita.

Menurut saya, kalau polemik ini akhirnya tidak terang dan jelas, main diendapkan begitu saja, dan ternyata orang-orang yang rekam jejaknya memberantas korupsi bagus, tapi di-PHK, ini akan jadi komoditi politik, yang bisa dimanfaatkan oleh lawan dari kubu nasionalis di Pilpres mendatang.

Kita semua tahu capres kuat hanya segelintir orang saja sampai hari ini. Narasi bahwa KPK dilemahkan, penyidik yang kerjanya bagus dipecat di masa kubu nasionalis, akan jadi sentimen sendiri yang asyik dimainkan orang-orang yang akan membungkus politik dengan agama. Siapa itu? Ya kita sama-sama tahulah. Kubu nasionalis sepertinya sedang memberikan amunisi kepada lawannya di 2024 nanti.

Secara ketatanegaraan pun, saya menyayangkan arahan pimpinan tertinggi negara kita—Pak Presiden Joko Widodo– yang tidak diikuti oleh bawahannya. Bagaimana kita mau yakinkan investasi langsung masuk ke Indonesia dan memutar roda perekonomian kita, kalau arahan Pak Jokowi yang sudah jelas dan minim tafsir lain, tidaklah diikuti oleh bawahannya sendiri. Ini soal kepastian hukum dalam tata negara kita.

Komentar