BAGAIMANA KALAU ANIES DIDUKUNG PDIP DAN GANJAR DIDUKUNG PKS?

Oleh: Ade Armando

Kalau PKS mengajukan nama Ganjar Pranowo dan PDIP mengajukan nama Anies Baswedan sebagai capres 2024, siapa yang akan Anda pilih? Pertanyaan ini mengemuka beberapa hari terakhir di media sosial. Entah siapa yang menyebarkannya.

Tapi ini adalah sebuah pertanyaan menarik mengingat perkembangan politik terakhir.
Saat ini popularitas Ganjar Pranowo sedang terus menanjak. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting terbaru menunjukkan elektabilitas Ganjar sebagai capres 2024 meningkat.

Bila bulan lalu, suara dukungannya baru mencapai hampir 17%. Saat ini dukungan terhadapnya sudah mencapai 21,6%. Dukungan terhadap Ganjar itu cukup jauh di atas dukungan terhadap pesaing terdekat, yakni Anies Baswedan. Suara Anies saat ini hanya 16%, tak jauh berbeda dari bulan lalu.

Prabowo hanya 14%, Ridwan Kamil hanya 10%, dan Bu Risma 7%. Kalau tidak ada perkembangan luar biasa, suara Ganjar diperkirakan akan naik terus dalam tiga tahun terakhir menuju 2024.

Lantas, mengapa harus ada pertanyaan di awal itu?

Pertama-tama, kita harus ingat bahwa Jokowi harus mundur pada 2024. Masyarakat sih sebenarnya puas dengan pencapaian Jokowi selama dua periode. Sehingga kondisi idealnya adalah Jokowi memimpin selama 3 periode. Tapi untuk itu, UUD 1945 yang sudah diamandemen harus diamandemen lagi.

Dalam UUD yang berlaku saat ini, Presiden hanya boleh menjabat maksimal dua periode. Jadi agar Jokowi bisa melanjutkan kepemimpinan selama 3 periode, MPR harus mengubah pasal UUD 1945 yang membatasi periode jabatan presiden. Saya sih menduga, partai-partai politik yang ada sebenarnya cukup antusias dengan ide ini.

Kondisi Indonesia sudah semakin stabil, ekonomi terus membaik, Indonesia sangat mungkin menjelma menjadi sebuah kekuatan raksasa dalam kancah politik dan ekonomi dunia. Dan itu semua harus diakui tercapai antara lain karena kepemimpinan Jokowi.
Jadi kenapa juga kita harus mengganti nakhoda ketika kapal sedang melaju kencang seusai melawati badai?

Kalau ide Jokowi 3 periode ini digaungkan di parlemen, sangat mungkin partai-partai politik menyetujui perubahan UUD 1945. Tapi, yang menjadi ganjalan utama, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dia berulang kali menyatakan tidak bersedia dicalonkan sekali lagi.

Jokowi adalah sosok demokratis tulen yang bekerja sesuai aturan yang sudah disepakati. Di berbagai pertemuan, Jokowi menyatakan dia sudah capek dan sudah tua. Menurutnya, sebaiknya serahkan saja kursi kepresidenan berikutnya kepada mereka yang muda.
Di sini letak persoalan kedua.

Orang yang paling pantas menggantikan Jokowi mungkin sekali adalah Ganjar namun dia mungkin tidak akan didukung oleh partai dari mana ia berasal, PDIP. Ganjar memenuhi syarat pemimpin yang baik seperti Jokowi. Kita semua sadar bahwa untuk bisa mempertahankan kemajuan yang sudah dicapai selama ini, Indonesia butuh pemimpin berkualitas sekaliber atau yang mendekati kaliber Jokowi.

Dia harus berintegritas, jujur, tidak korup, demokratis, visioner, punya kemampuan mamenej negara, punya kemampuan memenej hubungan antarkelompok politik, mendukung keberagaman dalam NKRI, peduli pada kepentingan rakyat kecil, dan daerah di luar Jawa.

Bila presiden baru kita nanti tidak berkualitas, kita layak khawatir bahwa segenap pencapaian Indonesia di bawah Jokowi, akan kembali berantakan. Ini seperti apa yang terjadi di DKI saat ini.

Segenap pencapaian Jokowi dan Ahok selama 2012-2017 hancur begitu saja karena rakyat DKI selah memilih pemimpin. Ganjar adalah pemimpin muda yang kita bisa bayangkan akan memenuhi gambaran pengganti ideal Jokowi itu.

Sebagai kader PDIP, skenarionya sebenarnya sudah nyaris sempurna. Di Indonesia kan ada presidential threshold. Calon presiden hanya bisa diajukan oleh gabungan partai dengan perolehan suara minimal 20% dalam pemilu 2019. Suara PDIP 19,33%, sehingga mereka hanya butuh suara 1% dari partai lain untuk bisa mengajukan kandidat presiden.

Jadi, kalau PDIP yang mengusung nama Ganjar, semua sudah beres.
Masalahnya, seperti mungkin Anda juga tahu, PDIP tidak happy dengan Ganjar. Saya sudah lama mendengar bahwa banyak orang PDIP tidak mendukung Ganjar, sebagaimana pada 2014 banyak orang PDIP tidak suka dengan Jokowi.

Saya tidak cukup mengenal PDIP untuk menjelaskan alasan ketidaksukaan mereka. Tapi yang jelas mereka, termasuk elit partai, tidak suka dengan Ganjar.

Bukti terakhir adalah pertistiwa tidak diundangnya Ganjar ke acara PDIP di Jawa Tengah yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah yang merupakan kader PDIP di Jawa Tengah. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto secara terbuka menyebut Ganjar kelewatan dan sok pintar serta merasa dirinya lebih tinggi dari PDIP Jateng.

Ganjar juga disebut sebagai orang yang terlalu berambisi menjadi capres, sehingga mengabaikan tugasnya sebagai Gubernur Jateng. Bahkan Puan Maharani menyindir Ganjar yang dianggap sibuk bermedsos.

Itu semua merupakan kode keras bahwa PDIP tidak akan mendukung Ganjar ke kursi kepresidenan 2024. Karena itulah muncul dugaan bahwa PDIP akan mengajukan duet Prabowo-Puan atau Anies-Puan. Duet ini adalah sebuah langkah pragmatis PDIP saja.

Diduga Bu Mega berkeras bahwa putrinya harus maju ke tampuk kepresidenan. Persoalannya suara dukungan Puan terlalu kecil. Survei SMRC misalnya menunjukkan yang memilih Puan hanya 1,5% rakyat.

Jadi bisa dibilang, Puan tidak akan punya harapan untuk maju sebagai capres. Karena itu target diuturunkan, kalaupun gak jadi Presiden, jadi Wapres pun jadilah. Untuk itulah, Puan memerlukan capres yang kuat dari luar PDIP.

Yang paling kuat dari rangkaian calon yang ada adalah, Prabowo dan Anies yang sama-sama punya pendukung loyal dan die-hard. Pertanyaannya, bagaimanakah respons partai-partai politik lain?

Kita harus ingat, parpol-parpol di Indonesia ini cair sekali ikatan ideologisnya. Mereka bisa dengan mudah berpindah-pindah koalisi secara sangat pragmatis. Saat ini hampir semua parpol bersama mendukung Jokowi yang adalah kader PDIP. Tapi pada 2024, sangat mungkin akan terjadi perubahan komposisi koalisi.

Semua akan memilih posisi sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai keuntungan optimal.
Kalau PDIP dan Gerindra mengajukan nama Prabowo-Puan misalnya, hampir pasti partai-partai lain akan menantang duet tersebut dengan kandidat alternatif. Dan partai-partai lain ini tidak akan ngotot bahwa nama yang mereka dukung adalah kader partai mereka.

Buat mereka yang terpenting adalah satu, menjadi bagian dari the winning team. Mereka juga sadar bahwa loyalitas rakyat bukanlah pada parpol. Rakyat akan memilih capres yang paling mereka percaya, terlepas dari parpol yang mengusungnya.

Dengan demikian, bila popularitas Ganjar terus meningkat menuju 2024, hampir pasti akan ada banyak parpol yang secara pragmatis mendukung Ganjar. Dalam konteks itulah, pertanyaan awal tadi mengemuka. Data selama ini menunjukkan bahwa para pendukung Ganjar umumnya bukanlah pendukung PKS.

Demikian pula pendukung PKS umumnya bukanlah pendukung Ganjar. Tapi bagaimana, kalau dengan alasan strategis, PKS justru mendukung Ganjar karena mereka sadar bahwa peluang Ganjar menang jauh di atas peluang kemenangan Prabowo atau Anies.

Sementara di sisi lain, PDIP tetap memajukan nama Prabowo dan Anies. Ini memang bisa menjadi dilema yang harus dihadapi para pendukung Jokowi yang mendukung Ganjar dan selama ini tidak menyukai PKS. Kalau saya ditanya begitu, rasanya saya tidak akan berpikir panjang.

Saya tentu memilih Ganjar yang didukung PKS. Pada akhirnya yang terpenting adalah siapa presidennya. Dialah nakhoda yang menentukan arah perjalanan kapal. Tentu PKS akan memperoleh posisi-posisi penting di pemerintahan, tapi itu tentu bukan malapetaka.

Contoh Jokowi sudah menunjukkan bahwa betapapun dinamika parpol-parpol pendukungnya, pada akhirnya Jokowilah yang menentukan perjalanan pemerintah. Kontrol ada di tangan Presiden.

Bahkan bisa jadi begitu PKS berada di bawah kendali Ganjar, PKS akan kembali ke khittahnya sebagai partai yang pluralis, demokratis, dan bersih.

Setelah mengatakan ini semua, saya harus menyatakan saya tentu tidak hendak mengarahkan Anda. Kita punya pilihan masing-masing.

Komentar