UNTUK JADI USTAD POPULER KENAPA HARUS BOHONG?

Oleh: Syafiq Hasyim

Meskipun sudah meminta maaf, namun tindakan DKM al-Amanah, yang bernama Abdul Rahman yang mengusir seorang jamaah bermasker dari masjid, boleh dikatakan sebagai tindakan yang aneh. Alasan Ustadz Abdul Rahman yang mengusir seorang jamaah yang memakai masker karena dia tidak ingin masjid disamakan dengan pasar. Maksudnya, dia tidak ingin melihat masjid sebagai tempat yang riuh dan kotor seperti pasar.

Ustadz Abdul Rahman juga mengatakan jika semua orang yang masuk masjid pasti diberi perlindungan dan keamanan oleh Allah. Ustadz Abdul Rahman ingin memberikan pesan secara tidak langsung lewat jemaah yang diusirnya, jika orang yang masuk ke dalam masjid pasti tidak akan terkena Covid-19.

Sepintas alasannya masuk akal jika itu tidak dia katakan pada masa pandemi ini seperti menutup mata pada kenyataan jika orang bisa tertular Covid-19 di mana saja, termasuk di dalam masjid.

Mungkin pengurus masjid seperti Abdul Rahman ini contoh dari pengurus masjid yang tidak memahami pesan agama secara baik. Meskipun tindakan ini dilakukan oleh salah seorang oknum DKM, namun nama masjid menjadi tercoreng. Seolah-olah masjid adalah tempat orang-orang tertentu saja. Seolah-olah masjid itu milik pengurusnya saja, sehingga jemaah bahkan orang yang mungkin mampir ke masjid tersebut untuk shalat bisa diberlakukan sebagaimana yang terjadi pada pemakai masker di masjid al-Amanah.

Masjid memang hal yang penting dan menarik, karena masjid adalah tempat yang strategis bagi umat Islam, terutama karena keberadaannya sebagai pusat berkumpul masyarakat Muslim. Masjid tempat ibadah shalat wajib lima waktu dan juga shalat sunnah, serta kegiatan-kegiatan lain.

Pendek kata, masjid menjadi pusat aktivitas umat Islam. Karena begitu pentingnya makna masjid, sehingga semenjak tahun 1972, ada inisiatif nasional, terutama Kementerian Agama Indonesia untuk membentuk semacam organisasi, yang isinya kumpulan dari pelbagai kalangan yang concern untuk memajukan dan memakmurkan masjid.

Pada mulanya DKM memang murni upaya untuk memajukan dan memakmurkan masjid. Namun pada perkembangan selanjutnya muncul dinamika kontestasi dalam kepengurusan masjid. Artinya, pada satu sisi, pembentukan organisasi seperti DKM merupakan upaya yang baik karena dengan demikian, masjid memiliki pengurus yang pasti, pengurus yang mengelola seluk-beluk urusan untuk kemakmuran masjid.

Masjid butuh bersih, masjid butuh membayar listrik, dan juga butuh hal-hal lainnya dan ini semua membutuhkan pihak yang mengurus dan mengelolanya. Namun, pada sisi yang lain, terbentuknya kepengurusan masjid atau DKM-DKM, menyebabkan masjid bagaikan birokrasi pemerintahan kecil.

Artinya, di dalam masjid ada seperangkat prosedur, aturan, dan lain sebagainya, yang harus ditegakkan. Masjid menjadi ruang yang kurang membebaskan lagi karena mereka yang ingin masuk masjid harus mematuhi aturan yang diciptakan oleh DKM-DKM.

Kondisi yang demikian menyebabkan betapa masjid itu rawan untuk dipolitisasi oleh para pengurusnya. Mungkin kita semua masih memiliki ingatan yang segar, betapa masjid yang harusnya memeluk dan menerima semua orang, malah menjadi memusuhi dan menolak.

Pemilu 2014, Pemilu Gubernur DKI 2017, juga Pemilu 2019 adalah masa-masa di mana masjid menjadi ruang yang banyak digunakan oleh para pengurusnya untuk kepentingan politik mereka.

Bahkan pada Pemilu Gubernur Jakarta 2017, ada pengurus sebuah masjid yang dengan terang-terangan membuat spanduk yang berisi menolak menyembahyangi pendukung Ahok yang meninggal. Para pengurus ini, karena ambisi politik mereka, harus menyatakan diri untuk melanggar hukum Islam soal kewajiban bagi orang yang hidup untuk mensholati mereka yang meninggal.

Tindakan yang sebenarnya ditolak oleh nilai-nilai kemasjidan itu sendiri. Namun karena hati mereka dipenuhi oleh dendam politik sehingga mereka rela untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan di dalam agama, untuk membela marwah politik mereka sendiri.

Ya, itu yang terjadi dengan pengalaman buruk DKM-DKM kita dan sebenarnya itu tidak boleh terjadi lagi. Pada tingkatan yang lain, kita melihat apa yang terjadi pada DKM al-Amanah di Bekasi, tampaknya hampir serupa, yakni DKM yang memaksakan cara pandang mereka kepada para jemaahnya.

Bahkan, ada sebagian kelompok keagamaan dan politik yang memiliki agenda untuk mengokupasi atau menguasai masjid-masjid komunitas-komunitas keagamaan lain. Jalan yang mereka tempuh adalah melalui DKM juga. Tadinya mereka menjadi anggota DKM biasa, lalu setelah di dalamnya mereka bermanuver, lalu ketika kekuatan mereka sudah ada, mereka mengambil alih masjid yang bukan mereka bangun dari awal.

Banyak peristiwa seperti ini terjadi. Misalnya, tadinya sebuah masjid itu terbiasa dengan cara ibadah ala Nahdlatul Ulama, namun karena ada pengurus DKM-nya yang memiliki afiliasi keagamaan Salafi dan Wahabi, akhirnya ibadah yang biasa dipraktikkan di keyakinan Nahdlatul Ulama misalnya sholat subuh pakai qunut tidak diperbolehkan lagi di dalam masjid tersebut.

Dulu, sebelum Orde Baru, masjid itu dikelola tidak sekaku yang kita lihat pada pengelolaan masjid zaman DKM ini. Masjid pada masa itu dikelola secara lentur dan jauh dari kesan birokratis. Kepemimpinan masjid berpusat pada figur kyai atau imam masjid.

Seringkali tidak hanya satu kyai, namun kyai-kyai lain dengan mempertimbangkan aspek-aspek perwakilan. Mereka juga mempertimbangkan kebajikan lokal (local wisdom). Salah satu kelebihan masjid pra-DKM, karena pimpinannya adalah kyai maka aspek pemahaman keagamaan menjadi benar-benar dikuasai oleh mereka.

Hal ini berbeda pada era DKM, era sekarang ini, di mana pengurus DKM biasanya terdiri dari orang-orang yang secara keagamaan tidak memiliki keahlian. Namun kadang-kadang, mereka justru menempatkan diri sebagai kyai atau orang yang tahu agama, karena mereka menduduki DKM. Kasus DKM al-Amanah nampaknya seperti itu. Dengan berbekal ayat al-Quran yang hanya dipahami begitu saja, sehingga dia bisa mengambil keputusan hukum untuk mengusir jemaahnya keluar dari masjid. Gara-gara jamaahnya memakai masker.

Sebagai catatan, kita semua meyakini bahwa masjid adalah tempat bersujud umat Islam. Masjid harus menjadi tempat yang terbuka bagi semua orang untuk beribadah. Masjid juga menjadi tempat yang aman bagi para jemaah. Karena itu, dalam era pandemi, di mana yang membuat aman adalah menjaga protokol kesehatan, maka hendaknya itulah yang didahulukan dan dilaksanakan oleh para DKM.

Para DKM selain harus memahami aspek pengelolaan masjid, mereka juga harus mengetahui ajaran agama. Jika mereka tidak tahu, maka tanya kepada kyai atau ahlinya. Jangan membuat keputusan sebagaimana yang dilakukan oleh DKM al-Amanah.

Komentar