NOVEL DIPERSILAKAN PERGI DARI KPK

Oleh: Eko Kuntadhi

 

Berdasarkan UU KPK yang baru direvisi tahun 2019, status kepegawaian KPK adalah Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kalau sebelumnya, gak jelas statusnya. Mereka digaji dari uang negara, tapi statusnya bukan ASN. Bukan juga pegawai swasta, bukan juga pegawai BUMN. Bukan pegawai honorer. Pokoknya bukan ini-bukan itu.

Ya yang bukan-bukanlah. Dulu karyawan KPK punya organisasi namanya wadah pegawai KPK atau WP KPK.

Nah kabarnya nih ya, di WP KPK inilah mereka punya power yang cukup luar biasa. Atas nama WP KPK, misalnya, para pegawai bisa saja menentang keputusan pimpinan KPK. WP KPK kayak semacam lembaga penekan di internal KPK.

Sering juga terdengar isu, tekanan WP KPK ini yang bisa sampai mendepak orang dari KPK yang berseberangan dengan mereka. Atau memaksa mengangkat karyawan baru melalui prosedur jalan tol.

WP KPK inilah yang seolah-olah berkampanye pada masyarakat melalui jalur-jalurnya, yang mempersepsikan bahwa KPK ini lembaga suci. Mereka menentang adanya Dewan Pengawas, karena gak ada kesalahan di KPK. Pokoknya semua ok ok saja.

Toh, belakangan terkuak. Di KPK juga ternyata banyak malingnya. Emas batangan barang bukti yang disita dari tersangka ternyata hilang di KPK. Truk barang bukti juga raib. Bukan hanya maling, di KPK juga banyak berisi tukang peras. Walikota Cimahi dan Walikota Pematangsiantar sudah pernah merasakan bagaimana mereka diperas karyawan KPK saat menjadi tersangka.

Selama ini isu-isu seperti itu gak pernah terkuak ke permukaan. Ini karena keberhasilan komunikasi mereka menutup rapat.

WP KPK kabarnya juga menyeret KPK agak ke Taliban-talibanan. Akibatnya apa? Akibatnya budaya kerja yang tumbuh di KPK mirip seperti budaya kerja di radio Rodja. Pakaian kerja karyawan KPK mirip seperti pelanggan 212 mart.

Jangan heran jika kemarin-kemarin pengajian di KPK kerap menghadirkan orang-orang seperti Tengku Zulkarnain, Felix Siauw, dan sejenisnya.

WP KPK ini diketuai oleh Yudi Purnomo. Biasanya dia berpatron dengan Novel Baswedan untuk melindungi kepentingan kelompoknya. Mereka inilah yang menguasai seluk-beluk di KPK. Komisioner boleh berganti. Tapi Novel Baswedan tak pernah tergantikan di KPK. Istilahnya apa? Istilahnya KPK punya 5 komisioner yang bisa gonta-ganti, sementara ada tambahan satu komisioner tidak resmi yang gak bisa digantikan.

Glorifikasi tentang Novel ini satu kepentingan juga dengan WP KPK. Terus-menerus dimainkan secara berlebihan. Majalah Tempo dan ICW (Indonesia Corruption Watch) adalah tim hula-hula yang selalu siap menari buat mengglorifikasi Novel.

Pokoknya menurut Tempo dan ICW, KPK tanpa Novel Baswedan itu tidak ubahnya seperti tikus got. Gak ada artinya.

Nah saat ini, berdasarkan UU yang baru itu, semua pegawai KPK harus dialihkan menjadi ASN. Kalau mau menjadi ASN mereka harus melewati tes Wawasan Kebangsaan. Untuk melaksanakan test ini KPK bekerja sama dengan BAIS, dengan BIN, dengan BKN, sampai bekerja sama dengan BNPT. Lagi pula ini kan test standar untuk masuk jadi ASN.

Test ini bukan kayak ujian sekolah, yang cuma dilihat benar dan salah dalam menjawab pertanyaan. Tetapi untuk mengetahui apa isi pikiran dan pemahaman kebangsaan orang-orang, peserta ujian.

Apalagi ditambah dengan profiling dari masing-masing calon ASN itu. Jadi siapa nih orangnya? Diprofiling bagaimana pandangan keagamaannya? Bagaimana tentang negara? Bagaimana pandangan tentang khilafah? Bagaimana pandangan tentang FPI, HTI, ISIS dan lain-lain misalnya. Mungkin profiling ini digunakan untuk mengkonfirmasi kesimpulan dari hasil tes tadi.

Nah di KPK itu ada 1.351 pegawai yang mengikuti tes Wawasan Kebangsaan. Dari jumlah itu 1.274 dinyatakan lulus. Sedangkan 75 orang dinyatakan tidak lulus. Dua orang karyawan kabarnya tidak mengikuti tes sama sekali.

Karena di Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung judicial review UU KPK yang baru, yang salah satu poinnya adalah mengatur tentang kepegawaian ini, makanya hasil test itu belum diumumkan oleh pimpinan KPK. Kenapa? Karena UU-nya lagi di-judicial review. Padahal kabarnya sejak awal April lalu hasil tes ini sudah selesai.

Sepertinya langkah yang sama juga dilakukan oleh geng karyawan KPK. Nah, begitu JR ditolak di MK. Mulailah kasak-kusuk. Hasil tes yang semestinya konfidensial, tiba-tiba beredar ke publik. Nama-nama orang yang gak lulus juga beredar.

Salah satunya yang gak lulus adalah Novel Baswedan, Yudi Purnomo sebagai ketua WP KPK dan beberapa orang lainnya, 75 orang. Pada saat itu mulailah gerilya isu dimainkan. Sekali lagi, isu yang dimunculkan adalah Novel dan Yudi adalah orang suci. Novel dan Yudi adalah tulang punggung KPK. Mereka sedang bekerja untuk membongkar kasus-kasus besar. Jadi mereka disingkirkan karena kasus-kasus besar ini.

Jadi kalau sampai mereka gak lulus, maka yang salah adalah test Wawasan Kebangsaan itu. Novel Baswedan gak pernah salah dan tidak mungkin tidak lulus.

Jika Novel salah. Kembali ke pasal satu! Jadi itu yang selalu didengung-dengungkan.

Karena Novel gak lulus, mereka bikin isu test calon ASN ini sengaja dirancang untuk menyingkirkan Novel dari KPK. Masalahnya kan gini, kan test yang sama juga dilakukan oleh CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di seluruh Indonesia. Bukan hanya untuk pegawai KPK. Masa segitu hebatnya Novel Baswedan. Sampai seluruh Indonesia ini bikin tes CPNS hanya untuk mengganjal dirinya.

Ini kan glorifikasi yang berlebihan. Glorifikasi terhadap Novel Baswedan yang pada akhirnya menjerumuskan KPK. Lembaga ini jadi kerdil, karena hanya bergantung pada satu orang saja. KPK adalah Novel Baswedan dan Novel Baswedan adalah KPK. Triliunan duit negara untuk membiayai KPK, jadi gak ada artinya, kalau ternyata isinya cuma seorang Novel Baswedan saja.

Sebetulnya dalam setiap penerimaan ASN ada puluhan ribu orang yang gak lulus. Dan itu biasa saja. Kahiyang Ayu, inget kan? Putri seorang Presiden Jokowi juga pernah gak lulus saat test sebagai calon ASN di Solo. Anak Seorang Presiden gak lulus tes ASN biasa aja. Tapi kenapa kalau Novel Baswedan yang gak lulus, malah jadi luar biasa. Apakah karena Novel Baswedan sepupunya Anies Baswedan? Saya gak tahu.

Lagipula, test Wawasan Kebangsaan buat KPK itu juga melakukan analisis atau tes terhadap kesetiaan pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. Maksudnya mereka harus mengakui pemerintahan yang sah. Itu standar bagi ASN. Jadi kalau ada calon ASN, misalnya, punya pikiran untuk menegakkan khilafah. Atau punya pikiran mengubah ideologi negara. Atau punya pikiran mengganti pemerintahan yang sah. Terus ketika dites dia gak lulus, ya herannya di mana? Ya gak heran.

Iya sih, kita gak tahu kenapa Novel dan kawan-kawan gak lulus. Kita juga gak tahu kenapa 1.200 sekian orang pegawai KPK lainnya lulus.

Masalahnya, udah gak lulus, Novel dan teman-temannya ini koar-koar. Ia merasa mau disingkirkan dari KPK. Kan Lebay. Toh, kata Ketua KPK Firli Bahuri, Novel gak dipecat dari KPK.

Iya, dia gak dipecat. Tapi ingat, syarat karyawan KPK menurut UU harus ASN. Dan Novel gak lulus tes ASN. Jadi gak perlu dipecat.

Sekarang nih ya, buat Novel Baswedan dan teman-teman, kalau gak jadi ASN kan masih bisa jadi petani burung walet. Atau melamar jadi anggota TGUPP. Atau jadi staf ahli Gubernur Jakarta urusan mode celana. Kan gak masalah?

Kita berharap, KPK terus berbenah. Jangan sampai KPK cuma jadi rumahnya seorang Novel Baswedan doang. Karena negara udah capek-capek biayain KPK dengan biaya yang banyak.

Komentar