DUKUNG SIKAP PRESIDEN JOKOWI DALAM KASUS VAKSIN NUSANTARA

Oleh: Ade Armando

 

Kalau saya ditanya, apa pandangan saya dalam hal kontroversi Vaksin Nusantara yang dikembangkan di bawah komando dr. Terawan? Saya akan katakan, saya mendukung sikap Jokowi.

Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa uji klinis terhadap vaksin produksi dalam negeri harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan melibatkan para ahli. Proses untuk menghasilkan obat itu harus mengikuti kaidah saintifik.

Menurut Jokowi, proses produksi vaksin tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif penggunaannya. Jokowi memang tidak menyebut secara spesifik yang dia maksud adalah Vaksin Nusantara.

Namun mengingat pernyataannya itu dilontarkan persis di masa Vaksin Nusantara diributkan, hampir pasti Jokowi sedang memberikan sinyal tentang sikapnya dalam kontroversi itu.

Saya sendiri menjadi satu dari lebih dari seratus warga Indonesia yang menulis surat terbuka untuk mendukung Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM). Saya senang karena surat itu ditandatangani nama-nama besar yang saya kagumi: Buya Syafii Maarif, Azyumardi Azra, Abdillah Toha, Emil Salim, Harkristuti Harkrisnowo, dan nama-nama tokoh lainnya.

Buat saya itu menunjukkan ada begitu banyak intelektual Indonesia yang terus memperjuangkan akal sehat.

Menariknya, seperti juga Jokowi, surat itu tidak secara jelas menyatakan dukungan terhadap BPOM itu dilakukan dalam konteks Vaksin Nusantara. Tapi jelas, dukungan terhadap BPOM dilakukan karena BPOM sedang harus menghadapi kondisi yang sama sekali tidak nyaman.

BPOM menolak memberikan izin bagi uji klinis tahap 2 Vaksin Nusantara, sementara ada kampanye besar-besaran yang menyudutkan BPOM dan mendorong dilanjutkannya pengembangan Vaksin Nusantara. Yang mendukung dr. Terawan ada banyak tokoh terkemuka.

Ada Gatot Nurmantyo, Dahlan Iskan, Sudi Silalahi. Ada sejumlah anggota DPR. Ada tokoh-tokoh seperti mantan Menteri Kesehatan dr. Siti Fadilah Supari, dan mantan Ketua Golkar Aburizal Bakrie. Dari kalangan selebritis ada Anang Hermansyah dan Ashanty.

Mereka ramai-ramai memberi pesan bahwa mereka tidak peduli dengan BPOM, dan mereka dengan suka rela bersedia menjalani uji klinis Vaksin Nusantara. Dahlan Iskan juga menyatakan bahwa Vaksin Nusantara bukan lagi masalah BPOM, melainkan masalah TNI. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menuduh BPOM berbohong dan bermain politik terkait Vaksin Nusantara.

Menurut kabar dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, tampat uji coba klinis dilakukan, banyak sekali warga yang mendaftar untuk menjadi relawan, sebagai bentuk kecintaan terhadap produk dalam negeri.

Buat saya, bahwa kontroversi Vaksin Nusantara ini bisa meledak sedemikian besar, kembali menunjukkan betapa bermasalahnya akal sehat di Indonesia. Sikap Presiden Jokowi sudah sangat benar. Proses pembuatan obat atau vaksin harus dilakukan dengan kaidah keilmuan yang ketat agar produk yang dihasilkan bisa efektif dan aman.

Dan di situlah letak persoalan utama Vaksin Nusantara.

Vaksin tidak bisa dibuat sembarangan, sebagaimana juga obat-obatan yang boleh beredar secara legal di tengah masyarakat idak dapat diproduksi secara sembarangan. Seluruh mekanisme dalam pengembangan vaksin harus dipatuhi sesuai standard ilmiah yang berlaku.

Bila tidak, yang jadi taruhan adalah kesehatan atau bahkan nyawa manusia. Dalam pengembangan produk obat ada sejumlah tahap yang harus dilalui: tahap praklinik, uji klinik fase pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.

Di Indonesia lembaga pemerintah yang punya otoritas untuk mengawasi dan menilai keseluruhan proses itu adalah BPOM. Salah satu tugas mereka adalah memastikan bahwa obat yang beredar benar-benar telah memenuhi persyaratan dan prosedur baku sains.

Kalau tidak ada BPOM, masyarakat akan dibanjiri oleh obat-obatan yang tidak jelas yang justru bisa membahayakan konsumen.

Dan selama ini integritas BPOM terjaga. BPOM bukan saja bisa menentukan sebuah produk bisa diedarkan atau tidak, namun juga bahkan apakah penelitian di tahap tertentu bisa dilanjutkan atau tidak.

Pengembangan vaksin harus memenuhi kaidah saintifik, yakni cara produksi yang baik, cara laboratorium yang baik dan cara uji klinis yang baik. Pengembangan obat dan vaksin adalah sebuah proses yang memiliki regulasi paling ketat di dunia, karena berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan umat manusia.

Vaksin itu adalah zat asing yang dimasukkan ke dalam tubuh orang yang masih “sehat” dengan tujuan menghasilkan kekebalan untuk penyakit tertentu. Karena itulah, untuk pengembangan vaksin ada proses dan prosedur baku yang harus diikuti. Tahapan-tahapan itu pun tunduk pada kesepakatan di dunia internasional.

Penelitian fase pertama Vaksin Nusantara tersebut dilakukan di RSUP dr. Karyadi. BPOM kemudian menyatakan bahwa hasil uji klinis fase I itu dianggap tidak dijalankan dengan benar, dengan melanggar prosedur baku sains, dengan manfaat yang diragukan, serta melanggar standard etika.

Misalnya saja Vaksin Nusantara tidak melalui uji praklinik terhadap binatang, dan langsung masuk ke uji klinis terhadap manusia. Sebanyak sekitar 71.4% pasien yang menjalani uji klinis mengalami Kejadian yang Tidak Diinginkan (KTD), meskipun dalam grade 1 dan 2, yakni nyeri otot, nyeri sendi, nyeri kepala, kemerahan, gatal, lemas, mual, demam, batuk, pilek dan gatal.

BPOM menilai pembuktian efektivitas Vaksin Nusantara terkait kemampuan meningkatkan antibodi belum meyakinkan. Bahkan fakta menunjukkan FKKMK UGM mengundurkan diri dari tim riset uji klinis Vaksin Nusantara. Celakanya lagi data hasil penelitian tidak dapat diakes karena disimpan di server di Amerika.

Padahal transparansi data adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi. Seperti dikatakan, tidak setiap pihak bisa dengan sembarangan mengembangkan vaksin yang menyangkut hidup orang banyak.

Pengujian terhadap keamanan dan efektivitas vaksin ini harus dilakukan dengan cara yang baku dan dengan metodologi yang empiris dan teruji. Data dan prosedur harus bersifat terbuka dan transparan agar dapat diverifikasi oleh komunitas ilmuwan lain.

Masalahnya, pihak produsen Vaksin Nusantara ini nampak tidak transparan dan cenderung menyembunyikan hasil analisa. Bahkan permintaan BPOM agar produsen menyerahkan laporan tentang bahaya dan manfaat setiap dosis vaksin pun tidak dipenuhi. Padahal setiap tahap uji klinis harus disampaikan kepada BPOM untuk diperiksa kelayakannya.

Karena itulah BPOM memutuskan untuk tidak memberi izin bagi uji klinis berikutnya, sebelum semua cacat dalam uji klinis tahap pertama dikoreksi. Termasuk soal transparansi data. Para pendukung Vaksin Nusantara seharusnya menyadari bahwa apa yang disyaratkan BPOM bukanlah hal mengada-ada. Itu semua dilakukan dalam rangka melindungi kesehatan dan bahkan nyawa warga Indonesia.

Mengaitkan dukungan terhadap Vaksin Nusantara dengan nasionalisme pun juga menggelikan. Proses pembuatan vaksin harus sepenuhnya dilakukan dengan melandaskan diri pada pertimbangan saintifik, bukan hal lainnya. Harus sepenuhnya rasional.

Tidak peduli siapa yang mengembangkannya, bila itu memang bisa menyembuhkan dan menyelematkan manusia, itu sebaiknya didukung. Ituah yang harus dibuktikan oleh para produsen pengembang Vaksin Nusantara.

Oh ya, yang menarik kini juga terungkap bahwa vaksin ini bukanlah produk anak negeri.
Sebelumnya, vaksin ini digembar-gemborkan sebagai diprakarsai mantan Menteri Kesehatan Terawan bersama PT Rama Pharma. Namun kini terungkap sebenarnya produsen vaksin itu adalah AIVITA, perusahaan asal Amerika Serikat.

Tak kurang dari Wiku Adisasmito Juru Bicara Satgas COVID-19 mengakui Vaksin Nusantara bukan buatan Indonesia, tapi adalah vaksin pengembangan Amerika Serikat yang diujicobakan di Indonesia. Seluruh proses produksi dan uji klinis dilakukan tim peneliti asing.

Dalam acara tanya jawab dengan BPOM, seluruh jawaban dan penjelasan diberikan oleh tim dari Amerika Serikat. Dan yang paling menakutkan, seperti sudah saya singgung tadi, data terkait seluruh proses pengembangan Vaksin ini tidak disimpan di Indonesia, melainkan di Amerika Serikat.

Jadi kalau Vaksin Nusantara masih ingin terus dikembangkan, jawabannya gampang: ikuti saja pernyataan Presiden. Proses pembuatan vaksin harus dilakukan secara saintifik, bertanggungjawab, dan transparan. Kalau para produsen Vaksin Nusantara masih terus berusaha menutup-nutupi proses pembuatannya, kita tentu harus curiga.

Yang kita perlukan adalah vaksin yang aman dan efektif penggunaannya.
Bukan vaksin yang hanya akan memperkaya mereka yang bicara atas nama Nusantara.

Komentar