ANIES BASWEDAN, LEBIH BAYAR ATAU KORUPSI?

Oleh: Rian Ernest

 

Publik dihebohkan dengan adanya rencana pengembalian kerugian negara sebesar
Rp6,5 M, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta atau Dinas Damkar pada APBD 2019.

Mas Eko Kunthadi sebelumnya juga sempat membahas ini. Silahkan klik tautannya ya, di: https://www.youtube.com/watch?v=rZM5RfmyjK0&t=37s.

Menarik pernyataan dari Kepala Dinas Damkar, Pak Satriadi Gunawan. Dikutip dari berita detik.com 12 April, kata beliau, “Pokoknya sampai saat ini sudah 90% dari Rp6,5 miliar. Bayangin loh, dari Rp6,5 miliar sudah 90%, berarti kan tinggal sebentar lagi selesai. Yang dimaksud markup atau apa itu tuh nggak bisa juga, kan kalau sudah dikembalikan kan sudah tidak terjadi lagi kerugian negara kan. Pengembaliannya pun pihak ketiga bukannya kita.” Itu kata Kepala Dinas.

Hmmm… kalau ternyata laporan BPK ini berujung kasus korupsi. Namanya korupsi pasti lintas sektor Pak Kadis. Dalam tren kasus korupsi yang sudah-sudah, ada sektor swasta, birokrasi, dan oknum politisi di sana. Jadi meski pengembalian kerugian negara ada di pihak ketiga, bukan berarti, Pak Kadis….

Secara hukum pernyataan Pak Kadis juga ga tepat. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian negara jelas-jelas tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Pada Penjelasan UU tersebut, dikatakan Pengembalian kerugian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Yang bikin saya bertanya-tanya, kok ga ada sinyal gerak dari aparat penegak hukum? Apakah kurang terang benderang laporan BPK ini?

Penonton Cokro TV, kalau kita ber-husnudzon, mungkin KPK atau Polri sedang melakukan penyelidikan mencari tindak pidananya, meski rasanya sih hawa korupsi sudah jelas terendus dari Laporan BPK ini. Bisa jadi pidananya sudah ada, dan mungkin saja sekarang sudah tahap penyidikan di KPK atau Polri, untuk mencari tersangka. Entahlah.

Inilah poin Pertama Laporan BPK. Menurut BPK, penyusunan Harga Prakiraan Sendiri Tidak Berdasarkan Data yang Dapat Dipertanggungjawabkan. Secara singkat, Harga Prakiraan Sendiri menurut laporan adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang atau ajasa, yang dibuat oleh yang akan melakukan lelang, dan harus ada di setiap pengadaan, mencerminkan harga yang mendekati kondisi riil. Menurut BPK, pada unit submersible dan quick response, survei hanya dilakukan pada satu perusahaan saja. Harusnya ada banyak, tapi ini hanya satu perusahaan saja, yang kemudian menjadi pemenang lelang. Dan spek yang dibuat oleh Dinas sama persis dengan spek barang dari vendor.

Khusus pada lelang Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Massal, nih saya tampilkan.

Penonton Cokro TV bisa lihat, secara kasat mata saja, pada laporan BPK itu terlihat ada kesamaan huruf dan karakter antara spek dari pejabat pembuat komitmen DKI dengan spek dari PT yang akan menang. Lihat dulu deh….

Apakah pejabat di DKI mengkopi begitu saja spek dari vendor yang akan menang. Entahlah. Namun melihat laporan BPK ini, sungguh jorok indikasi permainannya! Kata BPK: spesifikasi barang ini merupakan spesifikasi barang yang diarahkan kepada PT ND. Kita tidak tahu kepanjangan dari ND itu apa. Laporan BPK umumnya memang hanya memuat inisial nama PT.

Khusus unit pengurai material kebakaran, pegawai DKI terkait mengaku bahwa, ini nih menarik, penyusunan Harga Prakiraan Sendiri memang berdasarkan data yang diterima dari calon vendor sebelum dilakukan lelang. ALAMAK! Ampun joroknya….

BPK pun beropini: penyusunan Harga Prakiraan Sendiri berindikasi tidak akuntabel dan tidak berasas keadilan dan berindikasi dalam pelaksanaan pengadaan terdapat indikasi konflik kepentingan dikarenakan pengadaan telah mengarah kepada perusahaan tertentu.

Poin Kedua Laporan BPK. Perusahaan Pemenang seharusnya tidak lulus syarat kualifikasi. Setelah dicek oleh BPK, Sisa Kemampuan Nyata pada vendor dari tiga alat itu tidak ada yang memenuhi syarat. Dan untuk satu alat yang lain, perusahaan yang sesungguhnya akan mengerjakan ternyata jumlah modal kerjanya tidak cukup.

Apa itu Kemampuan Nyata? Berdasarkan peraturan, Kemampuan Nyata adalah kemampuan penuh peserta saat penilaian kualifikasi, meliputi kemampuan keuangan dan kemampuan permodalan untuk melaksanakan paket pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan.

Poin Ketiga Laporan BPK. Perusahaan pemenang pada satu alat, ternyata cuman perusahaan perantara atau istilah warung kopinya sih broker atau perusahaan pinjam nama atau pinjem bendera. Menurut laporan BPK, besaran ongkos pinjam nama ini 150 juta guys! Lumayan! Bisa dapat satu city car!

Poin Keempat Laporan BPK. Nah ini yang ultimate! Ada lebih bayar Rp6,5 M. Ini dihitung dari selisih antara harga riil pembelian barang atas empat paket pekerjaan yang tertera pada bukti pembayaran, yang ternyata lebih rendah dari harga kontrak yang telah dibayarkan Dinas Damkar. Huh, sungguh jorok laporannya…

Hal-hal yang ditangkap pada Laporan BPK di Pemprov DKI bukanlah hal baru. Menurut modul materi KPK yang saya dapat dari Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, salah satu modus dari 18 korupsi di pengadaan adalah Panitia pengadaan membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merk atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan markup harga barang atau nilai kontrak.

Temuan BPK ini menunjukkan joroknya sistem yang masih ada. Dan ini sangat disayangkan. Laporan BPK ini sifatnya juga uji petik, dan diduga bukan hasil sisiran seluruh proses lelang. Saya tidak tahu akan seperti apa hasilnya kalau seluruh proses lelang di Pemprov DKI yang sudah terjadi diperiksa kembali.

Dengan adanya puluhan orang yang membantu Gubernur Anies Baswedan di TGUPP, dan bahkan ada Bidang Pencegahan Korupsi yang diisi oleh Bambang Widjajanto, mantan pimpinan KPK, plus ditunjang juga dengan Inspektorat, harusnya risiko ini bisa dideteksi dan ditanggulangi lagi lebih optimal sebelum terjadi. Sumber daya yang ada di DKI kini sudah lebih dari cukup untuk membenahi sistem di dalam Pemprov DKI dari bancakan.

Contoh sistem yang bisa dibenahi nih. Di laporan BPK, terlihat bahwa tidak ada sistem yang memantau satu vendor yang mendapatkan beberapa proyek di Pemprov DKI pada tahun anggaran yang sama. Inilah yang jadi alasan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI meloloskan vendor, yang kalau semua proyeknya jalan, sebenarnya secara aturan kondisi keuangannya tidak layak untuk jadi pemenang

Contoh lainnya nih, juga tidak ada sistem untuk re-check dan double check dokumen yang diserahkan vendor ke Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa tadi. BPK bisa mengungkap ada daftar nama pegawai pemenang vendor yang ternyata hanya nama pinjaman pada pengadaan solar cell di dinas lain.

Dari data yang bisa saya akses, Laporan TGUPP yang puluhan orang itu jumlahnya pada tahun 2018, 2019 dan 2020, tidak mencantumkan adanya upaya pencegahan korupsi di Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta. Untuk diketahui juga, pada situs web Pemprov DKI, per 21 April, saya tidak dapat mengakses Keputusan Gubernur yang menjabarkan daftar anggota TGUPP secara lengkap. Yah, inilah masa kegelapan di DKI.

Sebagai penutup. Meski kita semua setelah menonton ini pasti gemes dengan keadaan ini, yuk kita positive thinking dan husnudzon. Kita berharap aparat penegak hukum masuk dan bongkar korupsi sistemik di DKI, dan semoga Anies Baswedan dan jajaran beserta legislatif lebih kencang mengawasi proses roda pemerintahan. Teman-teman di DKI, Pak Anies Baswedan, tolong jaga anggaran yang bersumber dari pajak kita. Bersumber dari hasil keringat kita.

 

Komentar