KOK SERANG, KAYAK NEGERI TALIBAN?

Oleh: Eko Kuntadhi

 

Alhamdulillah, setelah sekian tahun, hari ini kita bisa menjalankan Ramadan tanpa FPI. Aksi sweeping yang biasanya ada menjelang Ramadan atau saat Ramadan sekarang menghilang. Kehidupan kembali normal seperti layaknya sebuah negara beradab.

Tapi tidak demikian buat masyarakat di Serang, Banten. Di sana tukang sweepingnya sudah menjelma menjadi institusi negara. Yang mengobrak-abrik warung makan bukan sekadar laskar berseragam putih. Tetapi Satpol PP.

Jika ada warung kedapatan buka di siang hari saat Ramadan, katanya dagangannya akan disita. Kompor dan peralatan makannya juga disita. Pelakunya didenda maksimal Rp50 juta atau dikurung 3 bulan penjara.

Satpol PP di Serang menjalankan berdasarkan Perda No. 2 tahun 2010 yang mengatur soal warung makan di bulan Ramadan.

Wajar sih, Perda itu dibuat di zaman SBY-lah kira-kira. Zaman ketika Indonesia hendak digiring menjadi negeri Taliban.

Saat itu mungkin di mata pembuat aturan, masyarakat Serang imannya tipis. Jika mereka puasa, mereka harus dilindungi agar gak batal. Bentuk perlindungannya semua warung makan harus ditutup agar masyarakat tidak tergoda.

Artinya selama sebulan orang-orang Serang atau warga Serang yang selama ini mendapat penghasilan dari jualan makanan, makanan jadi maksudnya, kini harus gigit jari akibat ada peraturan tersebut.

Biasanya warung-warung makan memang bisnis kaum perempuan, ibu-ibu, emak-emak itu biasanya berbisnis jualan makanan jadi. Nah, Perda ini mempersekusi mereka. Dari berbagai kajian, memang Perda-perda diskriminatif selalu menjadikan perempuan sebagai korban.

Kajian Komnas Perempuan misalnya menemukan dari 421 Perda diskriminatif, yang sebagian besar berbasis syariah, 333 perda itu membatasi atau menyasar kaum perempuan. Yang diatur dalam Perda itu misalnya soal aturan berpakaian, aturan keluar rumah, aturan beraktivitas.

Di Aceh, bahkan ada aturan soal tata cara perempuan bonceng motor. Gak boleh nyemplak. Bayangin, yang begini-begini diatur oleh Perda. Atau di Tangerang ketika diberlakukan jam malam bagi perempuan. Waktu itu ada perempuan yang terpaksa pulang larut karena tuntutan pekerjaan, malah dirazia oleh Satpol PP, disangkanya pelacur.

Kan ngaco.

Perda-perda seperti ini banyak di Indonesia. Dalam kasus Perda tutup warung di Serang, Pemda sih kayaknya gak mikirin kompensasi ekonominya bagi pelaku, pedagangnya. Pemda hanya bisa melarang, gak peduli dengan dampak bagi orang yang melakukan usaha. Pokoknya gak boleh buka. Titik. Ape lo. Ape lo. Kata Pemda kayak gitu.

Apakah dengan Perda seperti ini masyarakat Serang akan puasa semua? Gak juga.

Yang pasti masyarakat non-muslim di Serang gak puasa. Perempuan yang sedang datang bulan, warga Serang, gak puasa. Anak kecil dan orang yang sudah uzur, ya gak puasa. Orang sakit boleh juga gak puasa.

Para musafir atau orang yang ada dalam perjalanan jauh diperbolehkan juga gak puasa. Bahkan buruh yang harus kerja keras, dan kerjanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, menurut sebagian ulama boleh gak puasa di bulan Ramadan.

Artinya apa? Artinya agama sendiri memberi kompensasi kepada golongan tertentu untuk tidak puasa. Mereka boleh makan di siang hari. Tapi Pemda Serang sepertinya merasa lebih hebat dari Tuhan.

Di mata saya ini adalah aturan yang amat sangat diskriminatif dan lucu.

Padahal ini Indonesia. Negara demokrasi yang mengakui hak semua warga negara. Ini Indonesia bukan negeri Taliban. Dan Serang ada di Indonesia, bukan di Afganistan.

Sepertinya Perda No.2/2010 itu sendiri ya kayak peraturan lucu. Kayaknya ya yang bikin Perda ini mengira yang membatalkan puasa hanya makan di restoran. Makanya yang dilarang dibuka siang hari hanya restoran saja.

Gimana dengan minimarket? Kan di minimarket dijual minuman, makanan dalam kemasan, dijual juga makanan kecil, rokok, permen. Kadang-kadang ada juga minimarket yang menjual Pop Mie lengkap dengan air panasnya untuk diseduh.

Emang gak bisa buka puasa dengan itu? Apakah minimarket wajib ditutup juga? Perdanya gak ngatur.

Gimana dengan warung rokok di pinggir jalan, misalnya? Biasanya kan mereka juga sama jualan air mineral, minuman ringan yang dingin, permen, kerupuk, rokok dan kacang kulit. Perdanya gak mengatur juga.

Gimana kalau makan buah-buahan? Apakah toko buah di Serang harus ditutup? Perdanya gak mengatur.

Jadi di mata saya Perda ini cuma lucu-lucuan. Agar Serang dianggap sebagai wilayah syariah. Yang ditutup hanya rumah makan.

Saya sih, punya pertanyaan penting bagi warga dan Pemda Serang. Atau Pemda di mana pun yang punya aturan serupa kayak ini.

Pertanyaannya gini, apakah selama Ramadan ini korupsi, sogok-menyogok, uang jasa, atau apapun namanya, dalam pelayanan publik di seluruh Pemda otomatis menghilang?

Misalnya ngurus KTP gak lagi pakai uang tambahan. Mengurus izin gak pakai lagi biaya ini-itu. Pokoknya semua aparat Pemda itu tiba-tiba mengharamkan uang pelicin di bulan Ramadan.

Jika ternyata di Pemda serang atau di Pemda mana pun gak ada perubahan, maksudnya uang pelicin tetap jadi budaya pelayanan Pemda, korupsi tetap menjadi kebiasaan sehari-hari, bisa kita pastikan Perda larangan warung buka saat Ramadan itu adalah Perda hipokrit!

Emangnya cuma makan doang batal di hari Ramadan? Korupsi dan nyogok gak dianggap batal?

Bagi kita Pemda dan Pemerintah mestinya gak usahlah mengurus urusan moral kita sebagai masyarakat. Yang paling penting urus saja moral pejabat Pemdanya itu.

Kita berpuasa untuk beribadah kepada Allah. Jangan dirusak dengan Perda yang memaksa warung tutup. Seolah iman masyarakat Serang itu setipis aparat Pemda.

Perda-perda hipokrit dan diskriminatif atas nama agama seperti ini kayaknya sudah mulai harus ditinjau ulang. Sebab ini Indonesia. Negara yang berdiri dan mengakui semua agama. Bukan hanya agama Islam doang.

Sebab ini Indonesia. Bukan negeri Taliban. Serang ada di Indonesia bukan di Afganistan, bukan di negeri khilafah. Ini Indonesia, di mana penduduknya beribadah dengan ikhlas dan hati yang lapang. Bukan karena dipaksa oleh Perda. Yakin saja iman masyarakat di Serang atau di seluruh Indonesia sudah cukup untuk melakukan ibadah puasa dengan kehendak sendiri. Gak perlu harus dibantu dengan menutup warung makan atau menutup rezeki orang lain.

Jangan sampai nafsu membuat aturan negara berbasis agama membelokkan negeri indah ini menjadi Taliban atau sejenis ISIS kecil-kecilan. Na’udzubillah min zalik.

Ini adalah Indonesia. Kitalah yang harus menjaganya.

Komentar