SJAMSUL NURSALIM BEBAS, KPK DILEMAHKAN?

Oleh: Denny Siregar

 

Kenapa Sjamsul Nursalim, tersangka koruptor BLBI dibebaskan KPK? Apakah ini bukti KPK sudah dilemahkan Presiden sampai koruptor akhirnya menang?”

Saya wajarlah dengan pertanyaan itu, karena biasanya di kita itu, kata “tersangka” itu sudah jadi sebuah penghakiman kalau seseorang itu sudah pasti pelakunya. Padahal yang namanya tersangka itu barulah berupa sangkaan, belum terbukti kalau dia yang melakukan. Yang bisa memutuskan apakah dia melakukan kejahatan atau tidak, adalah putusan hakim di persidangan sesudah mengumpulkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan fakta.

Oke, kita balik ke Sjamsul Nursalim kenapa dia akhirnya diberikan SP3 atau surat penetapan penghentian penyidikan, sesudah bertahun-tahun diburu KPK karena kasus korupsi BLBI.

Kita sederhanakan aja ya, supaya mengerti. Karena kalau terlalu detail, nanti kita malah rumit sendiri.

Kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah peristiwa di tahun 1998, waktu Bank Indonesia memberikan bantuan pinjaman kepada bank-bank di Indonesia yang terkena krisis moneter. Total nilai pinjaman kepada 48 bank itu gede banget, Rp147 triliun. Makanya kasus BLBI itu sering disebut sebagai “Mega Korupsi”.

Sialnya, sesudah Bank Indonesia memberikan pinjaman gede itu, bank-bank yang diberi pinjaman banyak yang ngemplang atau gak mau bayar. Negara rugi besar pada waktu itu dan menjadi sorotan internasional.

Karena itu, dibentuklah BPPN atau Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Presiden Megawati yang waktu itu mengurus pengembalian uang pinjaman-pinjaman itu. Kepalanya bernama Syafruddin Temenggung. Dan lewat BPPN inilah para pemilik bank melakukan negosiasi untuk menyelesaikan utang mereka. Salah satu pemilik bank itu bernama Sjamsul Nursalim.

Catat, ya.

Beberapa pemilik bank itu akhirnya bisa melunasi tanggungan kepada negara lewat BPPN, termasuk di antaranya Sjamsul Nursalim. Dan negara, lewat BPPN, akhirnya keluarkan surat bukti pelunasan yang ditandatangani langsung oleh Megawati sebagai presiden. Sah sudah, mereka yang dapat bukti surat pelunasan tidak lagi punya tanggungan utang kepada negara. Mereka bebas kembali berusaha.

Yang lucunya, gak ada angin gak ada hujan, KPK zaman Abraham Samad tiba-tiba pengen buka lagi kasus BLBI. Tapi belum sempat buka kasus, Abraham Samad sudah kesandung masalah. Kasus itupun tidak jadi dibahas lagi oleh KPK.

Nah, di tahun 2017, KPK membuka lagi kasus BLBI dan kali ini mereka fokus mengincar Sjamsul Nursalim. Inilah yang aneh, kenapa Sjamsul Nursalim? Dia kan sudah lunas dan pegang surat bukti pelunasan?

Untuk mendapat Sjamsul Nursalim, KPK menangkap dulu Syafruddin Temenggung, kepala BPPN yang keluarkan surat pelunasan itu. Syafruddin pun juga tidak terima ditangkap oleh KPK. Dia lalu melakukan perlawanan lewat jalur sidang. Dan akhirnya Mahkamah Agung pun memenangkan Syafruddin Temenggung karena memang dia tidak salah.

Dari sini saja sebenarnya KPK sudah salah. Dengan seenaknya KPK tiba-tiba membuka kasus yang seharusnya sudah gak ada. Toh Sjamsul Nursalim sudah lunas, dan pegang bukti surat pelunasan yang ditandatangani oleh Presiden. Apa bukti dari Presiden itu tidak kuat? Ini bahaya, karena kalau bukti pelunasan dari Presiden saja dipermasalahkan, bisa jadi kepercayaan investor luar terhadap negara kita akan anjlok. Orang gak percaya lagi investasi di sini. Dan ekonomi kita ke depan bisa hancur.

Jadi, saya akhirnya menduga, yang diincar KPK waktu itu sebetulnya bukan Sjamsul Nursalim, tetapi Megawati sebagai Presiden. Karena ketika akhirnya Sjamsul Nursalim ditangkap oleh KPK, berarti publik akan mempertanyakan kenapa Megawati sebagai Presiden pada waktu itu keluarkan bukti pelunasan? Wah, ini bisa panjang dan berlarut-larut jadinya.

Pada waktu itu, KPK adalah badan yang terpisah dari negara. Mereka bisa dibilang negara di dalam negara. Tidak punya pengawas dan tidak bisa disentuh oleh negara. Superbody-lah, istilah kerennya. Pertanyaannya, bagaimana jika KPK ternyata sudah tidak murni lagi sebagai badan anti korupsi? Tetapi sudah menjadi bagian dari permainan politik untuk menghajar negara kita sendiri? Apalagi isu waktu itu begitu kuat, kalau KPK dikuasai oleh para “taliban” di dalamnya. Ngeri, kan?

Karena itulah, pemerintah akhirnya melakukan revisi terhadap UU KPK. Di dalam revisi itu termuat pasal kalau KPK harus punya dewan pengawas, pegawainya juga harus menjadi ASN dan yang paling penting adalah bahwa KPK harus terbitkan SP3 kalau penyelidikan korupsinya tidak selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Selama 2 tahun penyelidikan, kalau KPK gak menemukan bukti apa-apa, ya wajib terbitkan SP3 atau perintah untuk menghentikan perkara.

Supaya apa pemerintah mengontrol kalau KPK harus terbitkan SP3? Supaya KPK tidak main-main kasus lagi dengan menerbitkan kembali kasus lama yang dianggap selesai. KPK harus fokus untuk menyelidiki perkara korupsi yang baru, jangan main di ranah politik dan dimanfaatkan secara politik untuk tujuan pribadi-pribadi mereka.

Nah, itulah penjelasan singkat kenapa KPK akhirnya haus keluarkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim. Saya bukan membela koruptor, saya menentang keras siapapun koruptor. Tapi saya juga harus bicara jelas, supaya tidak sembarangan semua orang dituduh koruptor. Apalagi terhadap orang yang sudah punya itikad baik mengembalikan kerugian negara dan sudah mendapatkan bukti keterangan lunas yang sah.

Cuma ya itu tadi, KPK dari awal sudah memberi stigma dan kayaknya malu ketika akhirnya terpaksa harus keluarkan SP3. Kenapa? Karena selama ini KPK sudah membungkus dirinya sebagai malaikat yang suci dan tidak pernah salah. Kalau sudah dituding koruptor oleh KPK, maka orang itu akan selamanya menjadi koruptor di mata masyarakat lewat trial by press atau penghakiman melalui media.

KPK harus mulai berbenahlah. Anda bukan malaikat. Salah ya salah. Gak usah berkelit kalau KPK dilemahkan rezim dan sebagainya. Perbaiki cara penyelidikan dan kembalikan integritas di KPK. Bersihkan “taliban-taliban” di dalam KPK. Maka kelak, dukungan kita kepada KPK akan 100 persen, karena kepercayaan bahwa memang KPK itu bekerja, bukan jadi kendaraan politik untuk melawan negara.

Komentar