PENDUKUNG PKS DAN ANIES BASWEDAN ADALAH SUMBER MASALAH

Oleh: Ade Armando

 

Kalau radikalisme Islam adalah salah satu masalah utama di Indonesia, bisa dibilang para pendukung radikalisme itu ada di kelompok-kelompok pendukung Partai Keadilan Sejahtera dan Anies Baswedan.

Saya tidak ingin mengatakan PKS adalah partai Islam radikal, dan Anies adalah sosok radikal. Tapi data menunjukkan, para pendukung PKS dan Anies bisa dianggap sebagai pendukung gerakan Islam radikal.

Inilah yang secara baik ditunjukkan oleh hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting terbaru, yang dilakukan pada awal Maret lalu.

Ada sejumlah data menarik dari survei tersebut. Pertama soal pembubaran Front Pembela Islam. Survei menujukkan mayoritas warga Indonesia yang tahu bahwa FPI sudah dibubarkan menyatakan mendukung pembubaran tersebut.

Yang setuju pembubaran 55%, sementara yang tidak setuju 35%. Yang lain ragu-ragu. Tapi kecenderungan ini tidak terlihat di kalangan pendukung Anies dan PKS. Sekitar 73% warga yang menyatakan memilih Anies menolak pembubaran FPI.

Demikian pula sekitar 68% warga pemilih PKS menolak pembubaran FPI. Artinya, kalaulah yang dijadikan patokan adalah pendapat pendukung PKS dan Anies, seharusnya FPI tidak dibubarkan. Bisa dibilang, mayoritas pendukung PKS dan Anies adalah simpatisan FPI. Temuan-temuan lain survei inipun mendukung kesimpulan ini.

Misalnya saja SMRC juga meminta pendapat warga apakah mereka setuju kalau dikatakan bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, membungkam suara umat Islam, dan membatasi dakwah.

Pertanyaan ini penting diajukan karena selama ini ada stigma bahwa pemerintah Jokowi anti Islam. Hasilnya ternyata melegakan. Mayoritas warga Indonesia tidak percaya bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.

Mayoritas warga Indonesia tidak percaya pemerintah membungkam suara umat Islam.
Mayoritas warga Indonesia tidak percaya pemerintah membatasi dakwah Islam.
Tapi itu baru satu sisi gambaran.

Kecenderungan jawaban para pendukung PKS dan Anies ternyata berbeda.
Mayoritas pendukung PKS dan Anies percaya bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Mayoritas pendukung PKS dan Anies percaya pemerintah membungkam suara umat Islam. Dan mayoritas pendukung PKS dan Anies percaya pemerintah membatasi dakwah Islam.

Jadi suara pendukung PKS dan Anies berseberangan sebenarnya dengan mayoritas suara warga Indonesia. Begitu pula dengan isu penembakan yang menewaskan enam anggota FPI oleh polisi Desember lalu. Kalau Anda masih ingat, ketika itu ada bentrok fisik antara polisi dan para anggota FPI yang menjadi pengawal Rizieq Shihab.

Para anggota FPI itu menyerang polisi yang sedang membuntuti iring-iringan mobil yang membawa Rizieq. Akibat serangan itu terjadi baku tembak. Enam anggota FPI terbunuh. Dua mati ketika terjadi kejar-kejaran. Empat mati setelah mereka sempat ditahan tapi kemudian berusaha merebut senjata polisi di mobil yang membawa mereka ke kantor polisi.

Menurut polisi, karena merasa terancam, para petugas kepolisian menembak mati para anggota Laskar FPI itu dalam jarak dekat. Isu yang kemudian mengemuka adalah: apakah dalam penembakan tersebut, telah terjadi pelanggaran prosedur hukum?

Polisi menyatakan mereka sudah bekerja sesuai prosedur hukum yang ada. FPI menuduh polisi melakukan pelanggaran HAM berat. Karena itulah, dalam survei ini, SMRC bertanya kepada publik: apakah dalam pandangan mereka penembakan polisi itu sesuai dengan prosedur hukum atau tidak sesuai prosedur hukum?

Ternyata secara umum, warga terbelah. Memang lebih banyak yang menganggap penembakan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Tapi selisihnya dengan yang berpandangan sebaliknya, relatif tipis.

Sekitar 40% warga menyatakan penembakan dilakukan sesuai prosedur hukum, sementara 36% menyatakan tidak sesuai prosedur hukum. Tapi lagi-lagi, gambaran ini tidak tercermin di kalangan pendukung PKS dan Anies. Sekitar 52% pendukung Anies mengangap penembakan itu dilakukan tidak sesuai prosedur hukum.

Angkanya di kalangan pendukung PKS lebih tinggi lagi. Sekitar 73% pendukung PKS menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum. Bayangkan 73%!

Jadi jauh sekali di atas gambaran suara warga secara umum. Dalam hal pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, gambaran serupa terlihat. Survei ini menunjukkan hampir 80% warga Indonesia setuju dengan pembubaran HTI. Tapi menariknya hanya 60% pendukung Anies yang setuju dengan pembubaran HTI.

Dan hanya 44% pendukung PKS yang setuju dengan pembubaran HTI. Jauh lebih rendah dari suara rata-rata warga.

Apa yang ingin saya katakan dari angka-angka ini?

Seperti saya katakan, PKS dan Anies mungkin saja bukanlah orang-orang Islam radikal. Tapi karena kinerja mereka selama ini, berkumpulah orang-orang yang percaya dengan konsep kewajiban pendirian negara Islam, dengan konsep konservatisme Islam, eksklusivisme Islam, atau wacana bahwa Islam berada di bawah ancaman kaum kafir di sana.

Seperti terlihat di atas, para pendukung PKS dan Anies cenderung menolak pembubaran FPI. Cenderung menolak pembubaran HTI. Percaya bahwa pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Percaya bahwa pemerintah membungkam suara umat Islam. Percaya bahwa pemerintah membatasi dakwah. Dan percaya bahwa polisi dengan sengaja merepresi kelompok Islam.

Itulah imajinasi yang ada di kepala mereka. Mereka inilah yang akan terus membangun perlawanan bukan saja kepada pemerintah yang saat ini berkuasa, namun juga kepada gagasan tentang Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang melandaskan diri pada kebhinekaan.

Mereka inilah yang akan terus mengganggu persatuan Indonesia dengan narasi-narasi penuh kebencian dan ketidakpercayaan. Seperti ditunjukkan survei SMRC, mereka bukanlah mayoritas. Tapi angka mereka sama sekali tidak kecil. Dan mereka bahkan sangat berpotensi membesar, terutama dengan mengandalkan narasi ke-Islaman.

Karena itu, kita sebagai bangsa yang mencintai kebhinekaan tidak boleh lengah. Kita harus cegah bangsa ini terjerembab menjadi negara-negara penuh konflik yang akan menempati kasta bawah di dunia ini.

Komentar