JANGAN SAMPAI ADA BARTER FATWA

Oleh: Syafiq Hasyim

 

Saya tersentak atas pemberitaan media yang mensinyalemen adanya barter fatwa. Barter fatwa yang dimaksud adalah menukar fatwa halal dengan jabatan komisaris di sebuah BUMN.

Majalah Tempo dalam laporan utamanya, jelas mensinyalemen bahwa pihak pemerintah telah melakukan pendekatan kepada MUI agar lembaga fatwa ini mengeluarkan fatwa halal untuk AstraZeneca. Sebagai bagian lobby, petinggi organisasi ulama ini meminta posisi komisaris pada pemerintah.

Akhirnya pemerintah, menurut majalah ini, melobby organisasi-organisasi keagamaan di daerah untuk mendukung kehalalan vaksin AstraZeneca. Semua pihak membantah. Kementerian BUMN membantah, demikian pula MUI akan adanya berter tersebut. Bantah-membantah memang sudah hampir bisa dipastikan, namun kabar sudah terlanjur beredar di kalangan masyarakat. Masyarakat kita pasti banyak yang kecewa, bagaimana dalam keadaan kita yang serba sulit ada sinyalemen barter-barteran.

Kali ini saya tidak menyoroti apa barter fatwa dengan jabatan komisaris itu benar adanya atau tidak. Saya ingin melihat barter fatwa dari segi hukum Islam murni yang terlepas dari sinyalemen Majalah Tempo atau media lainnya, sebagaimana saya sebutkan di atas.

Pertama-tama, saya melihat soal fatwa halal-haram ini memang sangat potensial untuk dipolitisasi dan diuangkan. Maklum, mereka yang berkepentingan akan hal ini adalah korporasi-korporasi besar dan bahkan negara. Namun, tindakan seperti itu sebenarnya harus dihindari. Karenanya, kalau sampai ada indikasi pada barter fatwa untuk jabatan tertentu, maka siapa pun pihak yang melakukannya patut diingatkan.

Fatwa itu memang produk pendapat hukum, namun pendapat hukum soal hukum keagamaan yang bisa jadi menyangkut masalah ubudiyah dan mu’amalah. Sebagai pendapat hukum bisa salah dan bisa benar, bisa diikuti dan bisa tidak diikuti. Namun, dalam mengeluarkan pendapat hukum ini ada pelbagai macam hal yang harus dipenuhi, dari syarat yang bersifat prosedural-hukum sampai hal-hal yang bersifat etis dan juga moral.

Dalam negeri yang melembagakan fatwa ke dalam sistem ketatanegaraannya, seorang mufti memang diperbolehkan untuk mendapatkan manfaat dari Baitul Mal (tabarru’). Artinya, mereka boleh mendapatkan imbalan yang diberikan oleh negara dengan uang negara. Jika sudah dibayar oleh negara, maka seorang mufti tidak diperbolehkan minta upah kepada mereka yang meminta fatwa, karena fatwa yang sudah diberikannya.

Seorang mufti juga dibolehkan menerima hadiah. Baik gaji negara maupun hadiah yang tidak masuk dalam kategori permintaan atau barter fatwa dengan jabatan. Dalam sebuah kitab Sifat al-fatwa wa al-mufti wa al-mustafti karangan Ahmad Hamdan al-Harrani, ulama terkemuka dari madzhab Hanbali, dikatakan: “hadiah itu boleh diterima oleh mufti, namun hadiah itu diharamkan jika hadiah itu untuk menyuap mufti agar memfatwakan apa yang dikehendakinya.”

Indonesia adalah negara di mana lembaga fatwa tidak menjadi bagian resmi dari negara. Fatwa-fatwa kita tersebar di mana-mana, di lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Memang ada sebagian fatwa yang kemudian dijadikan sebagai unsur hukum atau kebijakan negara, namun itu hanya sebagian kecil saja jumlahnya.

Jika lembaga fatwa bukan bagian dari negara, maka lembaga fatwa tersebut tidak boleh menagih apapun dari negara, termasuk meminta imbalan dari negara. Dari konsep awal, para ulama mujtahid dan juga mufti di dalam sejarah Islam memang rata-rata dari kelas sosial yang independen.

Mereka yang tidak menjadi hakim atau qadi pada dasarnya adalah para sarjana dan intelektual Muslim yang bebas. Hasil olah pikir mereka bukan dilakukan karena mereka dibayar, tapi karena panggilan kesarjanaan mereka. Mereka menulis puluhan jilid kitab karena mereka ingin memberikan pengetahuan tentang agama dan hal-hal lain yang terkait dengan agama seperti ekonomi, politik, kebudayaan, kepada khalayak ramai yang tidak memiliki kemampuan untuk menggalinya secara langsung dari sumber-sumber utama Islam.

Demikian halnya dengan para mufti atau pemberi fatwa. Mereka memberikan fatwa kepada mereka yang memintanya, bukan karena dorongan material atau imbalan yang akan diberikan kepadanya. Karenanya, fatwa seringkali tidak dengan mudah diberikan. Banyak ulama yang sudah menduduki maqam mufti pada masa lalu yang tidak serta-merta dan dengan mudah menjawab setiap pertanyaan yang dimintakan jawaban kepadanya.

Hal ini dilakukan karena fatwa itu harus didasarkan pada pengetahuan yang dalam atas masalah yang ditanyakan, bukan didasarkan pada imbalan yang akan mereka dapatkan. Dalam sebuah ungkapan dinyatakan, barang siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu pengetahuan, maka dosanya ditanggung oleh si pemberi fatwa tersebut, man afta bi futya bi ghayri ilmin kana itsmu dzalika ala al-ladhi aftawhu,” dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang senada.

Sekali lagi patokan pemberian fatwa adalah keilmuan, agar fatwa yang diberikan itu benar. Para mufti pada zaman dulu juga mengutamakan “evidence” atau bukti dalam mengeluarkan fatwa mereka, karena bukti adalah bagian dari kredibilitas dan mutu dari fatwa mereka.

Ilmu pengetahuan dan bukti itu bagi mereka tidak bisa digantikan oleh apapun. Dalam hal ini memberikan fatwa itu didasarkan pada dedikasi dan kesetiaan pada ilmu pengetahuan serta sikap yang independen. Jika toh ada imbalan, maka negaralah yang memberikan kepada mereka dari harta publik atau kas negara.

Karenanya, ketika saya mendengar adanya kemungkinan barter fatwa halal dengan jabatan komisaris sebagaimana sinyalemen media, maka hal ini sangat mengagetkan, namun bisa saja itu terjadi, karena kompleksitas zaman yang kita hadapi pada sat ini. Namun jika hal itu terjadi, melakukan barter fatwa halal dengan posisi komisaris, jelas bukan tindakan yang etis.

Mengapa demikian? Karena tindakan barter itu ada kemungkinan unsur rasuah di dalamnya, unsur korupsi di dalamnya. Bagi mereka yang memiliki uang dan hal-hal lain yang bisa dibarterkan merasa leluasa untuk mendapatkan fatwa sesuai dengan yang mereka inginkan. Apabila hal ini dilakukan, pencideraan terhadap fatwa begitu terlihat. Pada sisi mereka yang memiliki potensi melakukan itu, fatwa yang harusnya diberikan berdasarkan pengetahuan yang benar, tapi ternyata bisa dibeli. Dari sisi pemberi fatwanya, kalau dia melakukan barter atas fatwanya, maka dia sama dengan menjualbelikan fatwa. Dan jual-beli fatwa itu bisa pula dikategorikan sebagai bagian dari jual-beli agama.

Sebagai catatan, meskipun perkembangan hubungan negara, pemberi fatwa, pengusaha, masyarakat dan lain sebagainya semakin rumit dan kompleks, namun sebuah fatwa harus dikeluarkan berdasarkan ilmu, bukti dan sikap independensi. Tidak boleh dan tidak ada alasan untuk menukar fatwa dengan imbalan harta maupun jabatan. Sebagai pendapat hukum, fatwa harus dijaga oleh kita semua, oleh pihak pemerintah, ulama dan masyarakat agar tidak masuk dalam proses transaksi-transaksi yang berkaitan dengan harta benda.

Komentar