PENYIDIKAN TIGA POLISI YANG TEMBAK LASKAR FPI ITU KEREN!

Oleh: Ade Armando

 

Tiga petugas polisi yang menembak para anggota Laskar FPI Desember lalu sekarang sedang menjalani proses penyidikan. Sebagian pihak heran karena selama ini, polisi menyatakan penembakan yang menewaskan Laskar FPI tersebut dilakukan dalam rangka membela diri.

Apakah ini sekarang berarti polisi sendiri ragu? Apakah ini berarti ketiga polisi tersebut memang sebenarnya melakukan pelanggaran pidana dengan menembak para anggota Laskar FPI?

Pertanyaan ini layak terlontar. Saya sendiri percaya bahwa ketiga polisi tersebut tidak bersalah. Namun kesimpulan harus dicapai dengan cara yang transparan dan bertanggungjawab.

Karena itulah, dalam pandangan saya, disidiknya para anggota polisi itu membuktikan bahwa hukum berjalan di Indonesia. Polisi nampaknya tidak ingin pandang bulu.

Bahkan para anggota polisi sendiri harus menjalani proses hukum yang sama. Kejahatan dan ketidakjahatan seseorang harus dibuktikan melalui proses hukum. Kapolri misalnya bisa saja berkeras menyatakan dia yakin para anggotanya tidak ada yang melanggar hukum.

Tapi keyakinan itu harus didukung oleh fakta hukum. Hanya karena ketiga anggota polisi itu kini diperiksa, bukan berarti bahwa ada kecurigaan kuat bahwa mereka adalah pembunuh.

Penyidikan dilakukan nampaknya lebih untuk merespons rekomendasi Komnas HAM.
Komnas HAM menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat. Tapi mereka menduga bahwa polisi melakukan pembunuhan secara tidak sah, di luar hukum.

Karena itu Komnas HAM meminta agar kasus ini diperiksa lebih lanjut, tanpa perlu ke pengadilan HAM.

Untuk menyegarkan ingatan, saya jelaskan dulu kasus yang berlangsung Desember 2020 lalu, dengan merujuk keterangan polisi. Ketika itu terjadi konflik fisik antara polisi dan Laskar FPI. Ini semula diawali dengan operasi pengintaian rombongan Rizieq Shihab. Para polisi menguntit perjalanan rombongan Rizieq yang tiba-tiba saja meninggalkan kediaman di tengah malam.

Pengintaian ini sangat logis dilakukan karena Rizieq sebelumnya memang sudah berulangkali melarikan diri dan bersembunyi sehingga tidak terjangkau tangan hukum. Di tengah perjalanan, di jalan tol, tim Laskar FPI menyerang polisi.

Pada awalnya dengan sekadar memepet mobil polisi tapi belakangan diikuti dengan aksi penyerangan terhadap mobil polisi. Tim Laskar FPI bahkan berhasil membawa dua mobil polisi menjauh dari rombongan Rizieq dan masuk ke daerah sepi. Di titik tertentu, setelah menunggu sekian lama, mereka menabrak dan menembaki mobil polisi.

Polisi balas menembak sehingga kemudian terjadi kejar-kejaran ala film Hollywood. Dua dari anggota Laskar tewas dalam aksi baku tembak. Empat sisanya tertangkap di rest area KM 50 Jalan tol Jakarta-Cikampek.

Keempat orang FPI itu ditahan dan dimasukkan dalam mobil yang diawaki tiga polisi. Di dalam mobil itulah, keempat anggota FPI menyerang dan berusaha merebut senjata polisi. Tak ada pilihan, polisi pun terpaksa menembak para tahanan itu.

Keempat anggota FPI tewas di tempat. Itu adalah penjelasan versi polisi. Keterangan tersebut lantas dibantah oleh para pendukung Rizieq dan FPI. Mereka menuduh polisi dengan sengaja membunuh anggota Laskar. Mereka membantah bahwa mobil FPI yang lebih dulu menyerang polisi.

Bahkan mereka menuduh polisi menyiksa para anggota Laskar, sebelum membunuh mereka. Juru bicara FPI, Munarman, menyatakan anggota FPI tidak pernah membawa senjata api. Komnas HAM kemudian turun tangan terlibat dalam proses verifikasi. Komnas HAM menemukan bahwa keterangan polisi yang benar.

Mereka menyimpulkan para anggota FPI itu memang sengaja menyerang tim polisi, termasuk dengan menembak dengan senjata api. Mereka tidak menemukan indikasi adanya penyiksaan terhadap para anggota Laskar FPI.

Komnas HAM memang menduga adanya tindakan pembunuhan di luar hukum terkait penembakan terhadap empat tahanan. Namun mereka menyatakan untuk memastikan apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum, harus ada proses hukum yang adil. Sementara itu, kubu pecinta Rizieq dan FPI terus berkukuh menyebarkan narasi bahwa polisi menzalimi para anggota FPI.

Mereka menggambarkan keenam anggota FPI yang tewas itu mati syahid dalam menegakkan jihad. Sejumlah tokoh membentuk Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI. Mereka melakukan kampanye bahwa polisi melakukan pelanggaran HAM berat dengan membunuhi anggota FPI.

Dua pekan lalu misalnya, mereka menemui Presiden Jokowi untuk menyatakan mereka yakin bahwa para polisi membunuh anggaota FPI secara kejam. Lucunya, ketika dimintai bukti untuk mendukung keyakinan tersebut, mereka bungkam seribu bahasa sehingga pertemuan hanya berlangsung 15 menit.

Dalam konteks itulah, kini tiga polisi yang menembak para anggota FPI itu kembali diperiksa. Ini semua demi kepastian hukum.

Sebelumnya polisi sudah menetapkan keenam anggota FPI yang tewas sebagai tersangka, meski kemudian dengan segera dinyatakan perkaranya tidak akan dilanjutkan karena mereka memang sudah meninggal. Banyak yang nyinyir dengan langkah polisi tersebut.

Namun, saya ulang ya, ini semua harus dilakukan demi kepastian hukum. Harus jelas, siapa yang benar siapa yang salah. Para anggota FPI itu bukan pejuang kebenaran. Mereka itu menyerang polisi bukan sekadar agar polisi tidak bisa terus membuntuti Rizieq.

Mereka menyerang mungkin sekali untuk membunuhi polisi. Karena itu, semua harus diletakkan sesuai duduk perkaranya. Enam anggota FPI itu dinyatakan sebagai tersangka karena mereka diduga melakukan aksi kejahatan.

Begitu pula pemeriksaan tiga polisi ini. Harus dipastikan secara hukum apakah tindakannya dibenarkan atau tidak secara hukum. Abdullah Hehamahua menantang polisi untuk bersumpah mubahala. Namun sumpah mubahala tidak dikenal dalam hukum. Yang terpenting ada pemeriksaan secara bertanggungjawab, yang prosesnya berada di bawah pengawasan publik.

Ketiga anggota polisi itu harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pihak-pihak yang berkepentingan bisa menilai validitas jawaban polisi tersebut. Menurut saya, penyidikan terhadap tiga polisi ini adalah sebuah langkah yang sangat patut dihargai. Ini menunjukkan supremasi hukum berjalan di negara ini.

Komentar