LAWAN LSM HITAM PENGANCAM INDONESIA

Oleh: Ade Armando

 

Kali ini saya hendak menyerukan ajakan yang tidak biasa. Kami di Cokro TV hendak berperan sebagai pengawas perilaku media dan LSM di Indonesia sehingga kedua lembaga penting ini tidak menjadi ancaman bagi demokrasi dan kemajuan ekonomi Indonesia.

Dan kami berharap Anda terlibat di dalamnya. Kami di Cokro TV jelas percaya bahwa dalam demokrasi, dibutuhkan kelompok-kelompok masyarakat kritis. Tapi kami juga percaya bahwa kelompok-kelompok masyarakat kritis ini perlu diawasi.

Kami tahu bahwa posisi kami ini bisa saja membuat kami tidak disukai oleh LSM-LSM dan media yang kami pandang sebenarnya sebagai kawan seiring dalam demokrasi. Tapi mau tidak mau kita harus objektif.

Yang harus dikritisi di Indonesia ini bukan cuma pemerintah, DPR, perusahaan, lembaga pengadilan, polisi, tentara. Yang harus juga diawasi adalah mereka yang selama ini dikenal sebagai lembaga pengawas.

Kalau LSM dan media massa adalah kekuatan keempat dalam demokrasi, sebagai the watchdog of the government, maka harus ada juga pihak yang menjadi the watchdog of the watchdog.

Kami di Cokro mengajak Anda semua bekerjasama melakukan aksi pemantauan ini.

Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, saya melihat ada perkembangan yang mengkhawatirkan dalam demokrasi di Indonesia.

Kebebasan yang dijamin dalam UUD 1945 telah mendorong lahirnya kelompok-kelompok masyarakat sipil yang secara terbuka mengawasi mereka yang berkuasa, baik secara politik maupun ekonomi

Masyarakat sipil yang aktif memang hal yang sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Mereka adalah lembaga kontrol yang efektif. Bila tidak ada kontrol dari masyarakat, mereka yang memiliki kuasa di pemerintah, di parlemen, hukum maupun ekonomi bisa bertindak semena-mena.

Kekuasaan yang tak dikontrol pasti akan melahirkan korupsi. Perilaku kaum bisnis misalnya seharusnya dikontrol oleh pemerintah, parlemen, dan aparat hukum. Tapi bagaimana kalau dengan uang mereka, para pebisnis hitam membeli penguasa hitam?

Selama ini kita percaya bahwa media dan LSM bisa kita andalkan mencegah konspirasi hitam ini.

Pertanyaannya, bagaimana kalau media dan LSM menjelma menjadi kekuatan yang justru terlibat dalam konspirasi atau bahkan menjadi kekuatan yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat untuk misalnya memeras atau mengintimidasi perusahaan, pemerintah, untuk kepentingan sempit mereka?

Dengan kata lain, kelompok-kelompok sipil memang punya peran sangat penting bagi demokrasi, bagi perang melawan korupsi, sebagai penjaga penyalahgunaan kekuasaan; tapi kelompok sipil harus juga dijagai.

Indonesia akan menjadi negara besar dalam waktu tidak terlalu lama. Karena itu Indonesia membutuhkan negara yang kuat, beserta masyarakat sipil yang kuat. Saya sendiri dibesarkan dalam tradisi LSM.

Selain menjadi dosen, saya awalnya dulu bekerja di LSM prestisius LP3ES di masa Orde Baru. Seusai di LP3ES, saya berulangkali terlibat dalam gerakan LSM, baik sebagai media watch maupun advokasi kaum minoritas yang tertindas.

Jadi saya tahu persis betapa besar pengaruh gerakan masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Tapi, pada saat yang sama, saya sendiri punya pengalaman buruk, langsung pula.

Di awal reformasi dulu, saya terlibat dalam sebuah projek pemantauan hasil pendidikan politik yang dibiayai penyandang dana (atau funding) asing.

Funding asing itu menyebarkan miliaran rupiah kepada puluhan LSM di Indonesia untuk melakukan pendidikan politik di akar rumput.

Ternyata hasil pemantauan kami menunjukkan bahwa mayoritas dana tersebut tidak pernah sampai ke masyarakat, alias dikorup oleh para aktivis LSM yang menjadi mitra funding.

Sekarang pun, dari berbagai informasi yang saya peroleh, saya khawatir praktik penyalahgunaan kepercayaan semacam itu masih terus berlangsung. Saya memang masih harus melakukan pemantauan secara lebih sistematis. Tapi ada begitu banyak keluhan tentang masyarakat sipil.

Cerita tentang jurnalis yang memeras narasumber sudah sering kita dengar dan mungkin kita alami. Namun hal serupa kabarnya juga banyak dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai aktivis LSM.

Saya misalnya membaca berita getir dari tahun lalu tentang seorang warga di Muara Enim, bernama Setiaji, berusia 40 tahun, yang dengan mengaku-aku sebagai LSM memeras sebuah perusahaan yang sedang melakukan peremajaan kelapa sawit.

Setiaji menuduh perusahaan tidak menjaga limbah, dan ini akan dipublikasikannya ke media bila perusahaan tidak memenuhi permintaan Setiaji.

Tuntutan dia dua: perusahaan membayar kontribusi Rp 5 juta dan dia ikut dipekerjakan di projek tersebut. Dalam contoh getir lainnya, di Sampang, Jawa Timur, juga ada dua pria yang ditangkap setelah memeras sebuah pelaksana projek irigasi di daerah itu.

Kedua pria itu mengaku sebagai dan juga punya kartu anggota LSM yang bernama Komunitas Pengawas Korupsi (KPK). Kalau yang ini pemerasannya jauh lebih besar: Rp 100 juta. Ini baru dua contoh yang secara random saya kutip dari media. Contoh lainnya jauh lebih banyak.

Dan ini merupakan kabar buruk bahwa ada sebuah image, bahkan di kota kecil bahwa posisi sebagai LSM bisa dijadikan alasan untuk memeras jatah preman. Image serupa pun terasa di tingkat nasional.

Dengan sinis, sebagian pihak menganggap LSM saat ini telah tumbuh sebagai industri tersendiri, yang di dalamnya bertebaran para aktivis yang tidak berintegritas, tidak bermental baik, tidak bermoral.

Ada tokoh-tokoh LSM yang memiliki jaringan hubungan yang luas dengan donor asing hidup mewah, tidak bekerja secara transparan dan bertanggungjawab, dan bahkan mengintimidasi para pegiat sosial di jajaran rendah.

Begitu juga praktik-praktik kekerasan seksual tidak sekali-dua kali terdengar di dalam komunitas masyarakat sipil.

Di sisi lain, para funding asing sebenarnya juga bukannya tidak punya keluhan mengenai kualitas pegiat LSM di Indonesia.

Berulangkali saya mendengar kritik bahwa LSM-LSM di Indonesia dianggap hanya pintar membuat proposal, berbicara manis di depan penyandang dana, tapi hasil kerjanya jauh dari memuaskan. Tidak transparan, tidak akuntabel dalam penggunaan dana.

Banyak LSM tidak pernah mempublikasikan kinerja mereka secara bertanggungjawab, baik melalui media massa, elektronik, atau minimal melalui website lembaga.
Kualitas SDM LSM-LSM di Indonesia sering dianggap asal-asalan, tidak menguasai pengetahuan terkait dengan wilayah di mana mereka terlibat.

Namun salah satu tuduhan utama yang nyaring terdengar adalah LSM-LSM yang ada di Indonesia sebenarnya hanyalah perpanjangan tangan kepentingan asing yang berusaha menjajah Indonesia.

Dan tuduhan ini menjadi nampak masuk akal karena sebuah data tahun 2014 menunjukkan bahwa 73% sumber dana LSM besar berasal dari donor atau LSM internasional.

Kalau saja donor asing itu memang masyarakat sipil sesungguhnya yang hadir untuk membantu memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia, tentu tak mengapa. Masalahnya banyak donor dan LSM internasional ini diduga membawa agenda kepentingan internasional untuk menekan Indonesia.

Sebagian adalah agenda pemerintah mereka, sebagian adalah agenda perusahaan-perusahaan transnasional yang terancam oleh kemajuan Indonesia. Misalnya saja soal sawit.

Di Indonesia dikhawatirkan ada LSM-LSM yang mengkampanyekan isu lingkungan, buruh anak dan HAM, terutama sebagai senjata di dunia internasional untuk menghancurkan industri sawit dari Indonesia, yang sebenarnya adalah komoditi yang bisa menjadi penyumbang utama ekspor non migas kita.

Isu deforestasi dan buruh tentu adalah isu penting. Namun untuk kepentingan Indonesia, yang diperlukan bukanlah zero sum game. Pilihannya bukan hitam atau putih.

Yang terpenting adalah penataan lahan dan tata ruang dengan cara yang benar, serta penegakan aturan perlindungan pekerja. Bukan dengan seolah-olah memframe bahwa budidaya sawit adalah sebuah kejahatan yang pasti membawa kehancuran.

Tentu saja, setelah mengatakan ini semua, saya harus katakan bahwa ada banyak LSM juga yang baik, yang berintegritas dan memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

Dan justru LSM-LSM putih inilah yang sekarang namanya tercemar oleh kehadiran praktik kotor LSM hitam. Ini tercermin dalam survei-survei yang ada.

Misalnya saja hasil survei global Eldelman Trust Barometer. Lembaga ini setiap tahun mengukur kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga, terhadap pemerintah, perusahaan, LSM, dan media.

Pada 2014, kepercayaan publik pada LSM mencapai 73%. Namun pada 2015, anjlok menjadi 64%. Ini berarti jauh di bawah kepercayaan pada bisnis yang mencapai 78%, kepercayaan pada media yang 68%, dan kepercayaan pada pemerintah yang 65%.

Dan ini bukan cuma terjadi di indonesia, melainkan juga di 19 negara yang diteliti Eldelman. Khusus untuk Indonesia, yang menarik adalah kepercayaan pada pemerintah.

Pada 2017, ketika kepercayaan pada LSM tetap berada di angka 64%, kepercayaan pada pemerintah naik terus mencapai 71%.

Dalam survei global dengan melibatkan sekitar 33 ribu responden itu ditemukan bahwa menurunnya kepercayaan itu terjadi karena LSM dianggap terlalu fokus pada cari uang, kehilangan kedekatan pada rakyat, menggunakan dana publik secara buruk, korup, dan inkompeten.

Kita harus khawatir dengan menurunnya integritas dan kualitas LSM ini. Apalagi LSM di Indonesia tidak memiliki standard etika, tidak memiliki asosiasi yang memungkinkan mereka saling mengontrol dan tidak punya lembaga yang mengawasi perilaku mereka.

Media massa punya kode etik dan memiliki Dewan Pers sebagai pengawas. LSM tidak punya itu semua. Karena itu, kami mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk bersama mengawasi LSM, media dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya.

Selama ini ada ruang kosong di sana. Tidak ada yang berinisiatif menjadi lembaga yang mengawasi para pengawas negara. Kami mengundang pihak manapun yang peduli untuk menyampaikan informasi mengenai apa yang mereka saksikan di lapangan.

Kalau ada informasi mengenai LSM yang nakal, kirim kepada kami. Kita semua tidak sedang berusaha mencari-cari kesalahan. Tapi informasi tentang kejahatan LSM hitam harus disampaikan dan disebarkan kepada publik.

Kalau kita ingin Indonesia menjadi baik, kita semua tidak boleh tinggal diam. Kita harus bersatu melawan kaum hitam, kita bersatu mendukung kaum putih.

Komentar