Tak Harus Ikut MUI, AstraZeneca Itu Halal

Oleh: Syafiq Hasyim.

 

Kita tersentak kembali soal fatwa vaksin yang baru-baru ini dihembuskan oleh media kita. Yakni, pernyataan MUI bahwa vaksin Astrazaneca, buatan Inggris, dianggap mengandung unsur babi karena menggunakan tripsin (enzim babi) dalam proses pembuatannya.

Sebagaimana pernah saya katakan sebelumnya bahwa fatwa seperti ini pasti akan muncul kembali, karena fatwa halal yang ada hanya untuk kasus Sinovac. Nanti, akan muncul fatwa lagi setelah fatwa MUI soal Sinovac dan mungkin soal AstraZeneca. Dalam catatan ini, saya akan menyoroti masalah fatwa tersebut agar kita tidak kaget dan santai dalam menanggapi fatwa-fatwa mungkin akan ada.

Soal anggapan MUI bahwa AstraZeneca mengandung babi, pihak AstraZeneca sudah membantah. Menurut penjelasannya, pihak AstraZeneca sama sekali tidak menggunakan produk dari babi atau turunannya. Mereka menyebut vaksin mereka sebagai vaksin vektor virus, vaksin yang tidak mempergunakan produk berasal dari unsur hewan.

Hal yang paling penting, menurut mereka, vaksin buatannya telah diakui oleh 70 negara termasuk negara-negara Muslim seperti Saudi Arabia, UEA, Kuwait, Bahrain, Oman, Mesir, Aljazair, Maroko dan masih banyak lagi. Keribuatan seperti ini pasti akan terjadi, sebagaimana yang sudah saya prediksikan dalam catatan-catatan sebelumnya.

Masalah di sini sebenarnya adalah masalah yang berkaitan soal perbedaan rujukan madzhab yang dipakai oleh MUI dan mungkin oleh AstraZeneca dalam menentukan halal dan haram sebuah produk atau barang. Dalam menentukan halal dan haram, MUI menganut madzhab imam Syafii di mana kunci dari madzhab ini adalah memanfaatkan barang haram untuk sebuah produk akan menghasilkan barang haram pula di akhirnya.

Cara pandang ini adalah yang dianut oleh MUI dan tertera dalam landasan fatwa mereka. Jadi, MUI tidak hanya mempersoalkan hasil akhir, namun juga proses awalnya apakah memakai bahan haram atau tidak sebuah vaksin itu dibuat.

Sementara AstraZeneca mungkin menggunakan unsur babi sebagai media pengembang pembuatan vaksin yang MUI sebut sebagai Trepsin Babi atau menggunakan zat lainnya yang tidak halal. Meskipun sebagai media pengembang atau bahan atau hal-hal lain itu terkait dengan babi atau barang haram lainnya, namun jika AstraZeneca mengklaim, lewat proses pembuatannya, bahwa vaksin buatannya sudah tidak ada kandungan haram di hasil akhirnya, maka vaksin tersebut adalah halal.

Pijakannya adalah madzhab Hanafi. Dalam hal ini, madzhab Hanafi membolehkan konsumsi bahan yang menggunakan barang haram, lalu dalam proses pembuatannya barang tersebut berubah menjadi halal di akhirnya.

Proses inilah yang di dalam hukum Islam disebut dengan istilah istihalah. Banyak negara Muslim di dunia, bahkan mayoritas negara Muslim di dunia, menggunakan standar halal dan haram dengan merujuk pada madzhab Hanafi ini.

Bahkan, ulama terkemuka modern, seperti Yusuf al-Qaradawi dalam kitabnya al-Halal wa al-Haram fi al-Islam berijtihad jika selain dagingnya, babi bisa dimanfaatkan untuk keperluan obat-obatan. Karenanya, jika negara dan kita membolehkan kita semua menganut madzhab selain Imam Syafii, maka pembolehkan vaksin Astra-Zeneca tidak usah melalui argumen darurat, namun cukup dikatakan halal bagi mereka yang menganut madzhab Syafii.

Hal ini sebenarnya yang dulu, pada tahun 2000-an, Gus Dur mempertahankan pendapat hukumnya tentang kehalalan Ajinomoto. Orang awam, yang tidak paham hukum Islam (fiqih) mengira jika pendapat Gus Dur itu pendapat yang asal-asalan. Padahal, jelas Gus Dur mendasarkan pendapatnya pada madzhab Hanafi.

Lalu di sini yang salah siapa? Baik MUI maupun pihak yang menghalalkan AstraZeneca dari perspektif ilmu fiqih sebenarnya tidak ada yang bisa dikatakan salah. Kedua golongan ini berpijak pada dua pendapat atau dua madzhab yang memang berbeda.

Artinya, MUI berhak mengatakan AstraZeneca haram, berdasarkan hasil ijtihadnya, namun pihak yang menghalalkan AstraZeneca juga bisa mengklaim bahwa vaksin ini halal adanya, karena memang madzhab Hanafi menghalalkannya. Sekali lagi, masalah ini adalah masalah perbedaan madzhab. Dan perbedaan madzhab adalah rahmat bagi kita semua.

Sikap saya, jika soal ini dianggap sebagai soal perbedaan madzhab saja, seperti antara Gus Dur dan MUI pada zaman Kyai Sahal Mahfudz dulu, soal Ajinomoto, maka itu tidak menjadi masalah. Negeri kita memiliki masalah halal dan haram, karena kita sudah terlanjur menjadikan fatwa MUI yang berlandaskan pada konsep Imam Syafii sebagai landasan halal dan haram di negeri kita.

Di sinilah, seperti yang saya sering katakan berkali-kali, problematika kita menjadikan hukum syariah sebagai hukum negara. Saya berpandangan bahwa negara dan juga pemerintah seharusnya menjaga netralitas soal keyakinan dan pandangan keagamaan. Termasuk pandangan keagamaan di dalam masyarakat Islam sendiri.

Negara harus menghargai segala pilihan madzhab seseorang dan tidak meresmikan madzhab tertentu sebagai madzhab negara. Madzhab negara kita soal halal dan haram adalah sudah kita terlanjur ditentukan madzhab Syafii sebagaimana tertuang di dalam UU No.33/2014. Hal ini artinya, negara ikut memihak pada satu madzhab saja.

Bagaimana jika ada rakyat yang ingin mengikuti madzhab Hanafi yang menyetujui adanya proses perubahan haram ke halal dengan menggunakan argumentasi istihalah? Saya menjawab, tidak masalah karena bermadzhab adalah bagian dari keyakinan yang harus dihormati.

Istihalah, sebagai argumen hukum Islam, sekarang menduduki posisi yang lebih populer di negeri-negeri Muslim. Argumen ini dipandang lebih fleksibel dan sesuai dengan corak perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta kepentingan masyarakat umum secara luas.

Dunia obat-obatan, terutama vaksin, juga lebih dimudahkan untuk dikembangkan dengan menggunakan argumen istihalah dalam menemukan dan mengembangkan produk mereka. Kalau Indonesia ingin menjadi salah satu pemain besar dalam industri halal, maka Indonesia perlu mempertimbangkan perluasan argumen penentuan halal dan haram yang tidak hanya didasarkan pada pendapat madzhab Syafii; namun juga perlu mempertimbangkan madzhab Hanafi, atau bahkan madzhab lainnya. Bukankah yang demikian ini lebih memperluas pengetahuan keagamaan kita. Dan juga manfaat untuk publik kita.

Sebagai catatan, dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, seharusnya kita seluas-luasnya memberikan kesempatan untuk hidup beragama secara luas dan fleksibel. Hal paling penting bagi kita, orang awam adalah argumen yang kita pakai memang ada rujukannya.

Jika kita mempersempit kesempatan mencari jalan keluar dari pandemi ini, kita sama halnya mempersulit jalan kemudahan yang memang sudah disiapkan oleh agama. Jalan kemudahan itu ya kita diberi keleluasaan untuk menentukan cara bermadzhab termasuk mengikuti prinsip istihalah yang banyak diikuti di kalangan madzhab Hanafi.

 

 

Komentar