ANIES LAGI, ANIES LAGI!

Oleh: Eko Kuntadhi

 

Sebetulnya saya sih capek ya ngomongin soal Anies Baswedan. Tapi bagaimana ya? Diomongin kitanya capek. Gak diomongin risikonya lebih gede. Memang sih kalau soal ngomong, Anies jagonya. Tapi kalau soal kerja, lain lagi ceritanya.

Masalah semrawutnya Jakarta salah satunya karena penataan ruang hunian yang sampai sekarang gak jelas. Lahan yang semakin mahal membuat masyarakat Jakarta gak sanggup lagi beli hunian yang layak.

Apalagi mereka yang kerja di sektor informal. Yang pendapatannya cuma kecil. Terus dapatnya harian. Mana mungkin bisa digunakan ke bank, kalau mereka mau beli rumah dengan cicilan?

Akibatnya mereka terpaksa menempati lokasi-lokasi yang memang bukan diperuntukkan buat hunian. Di pinggir kali yang padat, di gorong-gorong yang dekil, atau di slump-slump yang berbahaya.

Dalam kondisi seperti itu masalah sosial pasti ikut di dalamnya. Belum lagi lokasi hunian mereka terkadang mengganggu penataan jalur air. Akibatnya ya Jakarta banjir melulu.

Masalahnya sederhana. Mereka gak bisa menempati hunian yang layak karena pendapatannya tidak mencukupi.

Terus Anies datang sebagai gubernur, menawarkan kebijakan rumah DP 0%. Sayangnya, untuk bisa dapat fasilitas itu, masyarakat kudu punya gaji Rp7 juta sebulan. Jadi rusun yang lebarnya cuma secuil itu sejak awal memang bukan diperuntukkan buat penduduk miskin.

Sekarang, anehnya, syarat untuk mendapatkan rumah susun itu dinaikkan lagi. Tadinya Rp7 juta sebulan, sekarang jadi Rp14,8 juta sebulan.

Bro, siapa yang mau?

Ada gak sih orang dengan pendapatan Rp14 juta sebulan mau tinggal di rumah RSS, Rumah Susah Selonjor yang sangat minimalis. Saya katakan sangat minimalis, karena ukuran kamarnya saja lebih gede sedikit dari kuburan, 1,8 x 2 koma sekian. Buat selonjoran aja susah. Kalau mimpi basah semua orang langsung dengar.

Ukuran kamar segini kayaknya lebih kecil dari ruang isolasi narapidana di penjara.

Kalau orang punya gaji Rp14 juta mendingan dia ambil rumah di Depok, di Bekasi, atau di Tangerang. Cicilannya mungkin sekitar 4 jutaan ya masih sangguplah. Rumahnya lebih manusiawi, lebih layak, gak lagi sekotak kecil seperti di rumah susun yang ditawarkan Anies.

Kita heran, kok bisa-bisanya Anies menaikkan syarat kepemilikan rumah programnya tersebut. Padahal dengan syarat Rp7 juta sebulan aja, gak banyak yang minat. Program Rumah DP 0% itu. Lihat saja tower Pondok Kelapa itu sekarang kosong melompong.

Dari 800 unit lebih, isi tower tersebut yang terjual gak lebih dari 200 unit. Tapi yang beneran dihuni kabarnya cuma 84 unit saja. Itu bukan tower, tapi juga kayak rumah hantu. Walhasil kalau melihat dari cara berpikir Pemda, kayaknya sama sekali tidak punya program pengadaan rumah buat rakyat miskin Jakarta yang sebetulnya mereka paling butuh rumah.

Rakyat miskin Jakarta dibiarkan tinggal di kawasan kumuh. Dibiarkan menderita penyakit sosial yang menindih.

Sementara Anies sibuk membanggakan kawasan Sudirman dan Thamrin yang memang sudah sejak dulu mentereng.

Kalau soal Sudirman dan Thamrin sih gak perlu gubernur, wong itu memang kawasan sudah berkelas, sudah perkantoran dan apartmen mewah.

Lama kelamaan gak mungkin lagi rakyat Jakarta bisa punya rumah di Jakarta. Harga tanahnya semakin mahal. Sementara itu pejabat Pemdanya kini sibuk main mata dengan mafia tanah.

Nah, masalah tanah ini juga yang sekarang membelit Pemda DKI. Dirut Sarana Jaya sudah dicokok KPK, karena kasus korupsi pembelian tanah. Itu baru satu kasus, katanya ada kasus-kasus lain.

Eh, baru kemarin kita mendengar berita aneh.

Ketika DPRD DKI rapat dengan BUMD Pembangunan Sarana Jaya. Yang datang pasti bukan Dirutnya, tapi pejabat pelaksana direksi. Karena Dirutnya lagi berurusan sama KPK.

Di depan DPRD, kini pejabatnya mengaku sudah membeli tanah buat Pemda DKI sekitar 70 hektar. Terus ditanya sama anggota DPRD, tanahnya di mana lokasinya? Apa jawaban pejabatnya? Dia diam, bingung mau nunjukin lokasinya di mana.

Dia gak bisa sebutin lokasinya sama sekali. Bahkan minta waktu satu bulan hanya untuk menunjukkan lokasi tanah yang sudah dibeli.

Bayangin, lokasi tanah yang udah dibeli aja dia gak bisa nunjukin.

Sebetulnya udah dibeli apa belum? Kalau belum dibeli, duitnya ke mana? Kalau sudah dibeli, kan tinggal tunjuk aja, masak 70 hektare di Jakarta susah nunjuknya.

Nah ini masalahnya. Bahkan BUMD yang ditugaskan mencari tanah untuk penyediaan lahan perumahan rakyat atau kebutuhan Pemda DKI malah bermain-main dengan mafia tanah di Jakarta. Akibatnya yang disusahkan siapa? Ya warga Jakarta semua. Khususnya rakyat dengan pendapatan pas-pasan, atau anak-anak muda yang baru saja mulai bekerja. Atau yang baru saja berkeluarga tapi belum punya rumah.

Kalau Pemdanya main sama mafia tanah, mana mungkin harga tanah di Jakarta bisa bergerak normal. Yang bisa diakses oleh anak-anak muda untuk bisa mendapatkan rumah di Jakarta.

Sementara para mafia bersama pejabat Pemda enak-enakan menikmati duit ratusan miliar. Dan untung saja masalahnya kini sedang ditelusuri KPK. Artinya, sampai saat ini, bahkan rumah DP 0% saja hanya diperuntukkan cuma buat orang berduit.

Cara mikir Anies ini memang lebih besar bacot daripada tiang. Rasanya agak sulit bagi penduduk Jakarta yang baru saja menyemai kehidupan, anak-anak yang baru lulus sekolah, lulus kuliah sudah mulai kerja, untuk bisa berharap atau bermimpi hidup di Jakarta. Kebijakan perumahan Anies, bisa dibilang telah menyingkirkan mereka dari kota tempat mereka dilahirkan.

Di tangan Anies. Jakarta hanya untuk orang-orang kaya. Orang miskin silakan minggir. Atau tinggal di kolong jembatan.

Apakah orang kaya dan orang-orang yang punya pendapatan cukup happy dengan kebijakan ini? Ya, gak juga.

Kalau masalah pemukiman gak selesai, otomatis hal itu akan diikuti oleh masalah sosial lain yang lebih krusial.

Ada kerawanan sosial. Kriminalisasi. Sampah. Kali yang macet. Drainase yang tak terurus. Dan berbagai persoalan lain.

Belum lagi konflik horisontal sebagai dampak dari keruwetan pemukiman itu.

Kondisi kota yang amburadul, otomatis juga akan berdampak pada penurunan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Apapun level ekonominya. Apapun strata ekonominya. Kalau kotanya amburadul ya semua akan merasakan dampaknya.

Segambreng masalah ini kayaknya mau diselesaikan dengan satu cara oleh Anies Baswedan: dapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya. Pajang di tembok-tembok. Agar temboknya tertutup oleh sertifikat penghargaan.

Wajar saja Anies kini sibuk mengejar penghargaan untuk menutupi kekurangannya itu.

Sertifikat penghargaan itu bisa dijadikan kosmetik untuk menutup kebopengan wajahnya.

Sertifikat yang segunung itu, mirip kayak pemutih wajah, tapi isinya mercury. Alih-alih cantik, malah bengep.

Itulah wajah Jakarta hari ini, bengep, bengep.

 

Komentar