PROGRAM RUMAHMU GATOT, NIES

Oleh: Denny Siregar

 

Sejak Anies menjadi Gubernur Jakarta, saya sudah mengira bahwa dia tidak bisa kerja. Anies Baswedan itu seorang dosen, dia akademisi dan belum pernah terlibat dalam pekerjaan yang bersifat teknis, sehingga membuat dia tidak punya kemampuan manajerial yang tinggi.

Kalau sekadar berkata-kata, dia pasti bagus, karena memang dia terlatih untuk itu. Tapi untuk bekerja, nanti dulu. Karena dalam pekerjaan yang menggerakkan ribuan orang dengan dana yang sangat besar, apalagi dalam birokrasi sebesar Pemprov DKI, dibutuhkan kecakapan khusus, ketelitian, kemampuan manajerial dan ketegasan, baru mesin-mesin di Pemprov DKI bekerja dengan baik. Dan Anies sama sekali tidak punya kemampuan itu. Dia ambisius sih, tapi tidak mampu mengukur diri. Dan untuk menutupi kelemahannya itu, dia bermain dengan proyek-proyek pencitraan yang sama sekali gak ada manfaat untuk warga DKI seperti ngecat genteng warna-warni.

Kasus rumah DP Rp0 juga begitu. Dulu namanya DP 0%, terus direvisi dengan nama DP Rp0. Cita-citanya sih bagus, tapi dia tidak mengukur kemampuan warga DKI yang menjadi sasaran programnya itu. Anies punya cita-cita kalau warga miskin bisa punya rumah. Itu cita-cita yang sangat mulia. Tapi, ibarat orang yang sedang lapar, dia pengen langsung kasih ikannya, bukan kasih kail dan umpan supaya orang itu bisa usaha sendiri. Dan Anies menciptakan mimpi bukan supaya orang itu bisa mendapatkan mimpinya, tapi supaya orang itu mimpi terus. Mending mimpi daripada harus menghadapi kenyataan pahit ini. Begitulah kira-kira.

Coba deh, kita perhatikan saja skema rumah DP Rp0 ini. Sasarannya adalah orang miskin Jakarta, tapi mungkinkah orang miskin itu di Jakarta bisa membeli rumah di Jakarta yang harga tanahnya semeter selangit itu?

Bisa! Kalau orang miskin itu dikasih pelatihan wirausaha, dibangunkan infrastruktur supaya mereka sukses dalam usahanya dan itu juga butuh waktu yang tidak sebentar. Panjang prosesnya. Nah, supaya mereka bisa tetap punya tempat tinggal, sewakan mereka dengan tempat dengan harga yang murah supaya hasil usaha mereka tidak habis untuk bayar sewa. Mungkin 5 sampai 10 tahun lagilah, baru mereka bisa membeli rumah. Dan kalau sudah begitu, mereka tidak masuk dalam kategori warga miskin lagi, tetapi sudah naik menjadi warga kelas menengah.

Tapi Anies gak. Dia langsung pengen belikan warga miskin Jakarta rumah. Kan gila? Duit darimana mereka? Pendapatan sehari-hari aja gak tetap, kadang ada kadang dapet angin doang, bagaimana mereka bisa beli rumah meski DPnya Rp0? Ini kan bukan masalah bayar DP 0 atau DP 10 persen misalnya, tapi bisa gak warga miskin bayar cicilannya per bulan?

Dari sini saja program rumah DP Rp0 itu sudah gak masuk akal kalau dijalankan. Apalagi Anies menyerahkan semua persyaratan untuk mendapatkan rumah itu kepada bank. Bank mana yang mau kasih KPR kalau calon pembelinya gak memenuhi syarat untuk mencicil 15 sampe 20 tahun? Bisa-bisa bank yang kasih cicilan itu ditendang sama Bank Indonesia, karena banyak kredit macetnya.

Anies pun pusing, dia kemakan sendiri sama janjinya. Sedangkan warga miskin yang kemarin dijanjikan rumah, pada teriak-teriak. Mana rumahnya? Akhirnya, Anies coba bikin skema baru, Pemprov yang bayarin DPnya dulu, nanti dicicil sama warga miskin. Lah, ya makin gak mampu si warga miskin. Bayar cicilan perbulan aja mereka gak mungkin, masih ditambah bayar cicilan KPR plus bayar cicilan DP yang diutangi oleh Pemprov DKI. Gak masuk akal, kan?

Jadi wajar saja, dari target bangun rumah DP Rp0 sekian ratus ribu unit, berapa yang terealisasi? Ya, cuma ratusan.

Dan pada akhirnya Anies Baswedan sendiri nyerah. Dia angkat tangan, mulutnya sudah gak bisa berkata-kata waktu memberi persetujuan kalau yang bisa membeli rumah DP Rp0 itu adalah warga yang penghasilannya Rp14 juta sebulan. What? Rp14 juta sebulan? Itu bukan warga miskin dong, tapi sudah warga kelas menengah.

Terus, warga miskin dapat apa? Ya, disuruh tidur lagi. Mimpi lagi. Gigit jari lagi. Diceritain dongeng tentang pasrah, ikhlas, akhirat, surga, dan macam-macam lainnya kecuali tentang rumah. Biar warga miskin lupa dan gak nagih-nagih janjinya.

Sial memang. Tapi ya gimana lagi, warga miskin itu juga kemarin yang milih Anies karena janji-janji surga. Mungkin juga ada yang kasih mereka amplop dengan nilai yang tidak seberapa, dan mereka gak peduli siapa pemimpinnya yang penting hari ini dapat sekian puluh ribu rupiah. Akhirnya, nasib mereka ya gitu-gitu aja karena tidak punya niat untuk mengubah takdirnya.

Ketidakmampuan Anies Baswedan ini juga dilihat oleh orang-orang pintar yang menjadi bawahannya, seperti Direktur Utama Sarana Jaya. Karena sering sekali ngerjain proyek di ibukota, si Dirut ini tahu lubang-lubang mana yang bisa ditambal supaya uang di rekening pribadinya nambah. Salah satunya dengan cara markup harga tanah. Dia kerjasama dengan sebuah perusahaan yang berperan sebagai penjual. Padahal perusahaan ini juga gak ngeluarin uang, mereka hanya kasih DP saja ke pemilik tanah dengan harga yang disepakati oleh mereka sejuta per meter, misalnya. Kemudian perusahaan itu menjual ke Pemprov DKI dengan harga 5 juta per meter. Gile kan selisihnya?

Harga yang saya sebut tadi itu hanya ilustrasi, ya. Karena korupsinya dari selisih harga jual, itu ternyata besar sekali. Para koruptor itu bisa untung ratusan miliar rupiah. Itu baru dari satu tanah, padahal masih banyak tanah lainnya yang mereka mainkan dengan cara seperti itu. Nilainya bisa T, saudara-saudara.

Pertanyaannya, apakah mungkin si Dirut main sendirian dengan dana ratusan miliar rupiah itu? Gak mungkin kali ya, kalau melihat budaya kita dalam korupsi biasanya selalu berjamaah, dan ada proses bagi-bagi. Karena kalau ada yang gak dibagi, proyek itu pasti gak bakalan goal dan dananya pasti ditahan. Karena itu, saya yakin banyak yang akan terlibat dalam kasus ini, dengan catatan lho ya, KPK juga netral dan tidak berpihak.

Nah pertanyaannya, apakah Anies Baswedan, sang Gubernur Jakarta akan kena jaring juga?

Komentar