DAERAH ISTIMEWA MINANGKABAU MENGANCAM NKRI

Oleh: Ade Armando

Dari Sumatra barat kini kembali terdengar rencana pendirian Daerah Istimewa Minangkabau. Sebenarnya gagasan ini sudah pernah mencuat beberapa tahun lalu.

Tapi sekarang ini kembali didengungkan nampaknya sebagai respons terhadap kasus penerapan SKB 3 Menteri yang melarang pemaksaan siswi berjilbab di sekolah negeri.

Kita tahu yang saat itu paling ramai dibicarakan adalah SMKN 2 Padang, Sumatra Barat. Di sekolah itu berlangsung pemaksaan agar siswi muslim dan nonmuslim mengenakan jilbab

Ketentuan wajib tersebut ternyata sudah berlangsung lama dan memang melandaskan keputusan Walikota. Kewajiban berjilbab kini terpaksa harus dihapuskan dengan adanya SKB 3 menteri, dan ini rupanya membuat banyak kelompok di sana meradang.

Berkembang wacana bahwa Pemerintah Pusat mengancam Islam.

Untuk itulah kini agaknya kaum islamis Radikal di sana percaya bahwa satu-satunya jalan untuk tidak tunduk pada pemerintah pusat adalah dengan membentuk Daerah Istimewa Minangkabau.

Bila Daerah Istimewa Minangkabau bisa berdiri, mereka bisa dengan leluasa menjalankan Syariat islam, seperti yang sudah terjadi di Aceh.

Mereka berargumen bahwa penerapan hukum islam, seperti kewajiban berjilbab, adalah bagian dari penerapan adat Minang yang melandaskan diri pada Syariah islam.

Sebagaimana Aceh dan Jogjakarta, mereka ingin agar mereka dapat menerapkan humum yang berbeda dari daerah-daerah di indonesia lainnya.

Di Aceh, hukum yang berlaku adalah Syariat. Di Yogya, kepala daerah tidak dipilih melalui pemilihan oleh rakyat, dan warga Tionghoa tidak bisa punya tanah.

Pola serupa tampaknya akan diberlakukan di Sumatra Barat. Mereka ingin diperlakukan istimiewa, alias berbeda dibandingkan daerah di NKRI lainnya.

Jadi kalau ada keputusan pemerintah pusat seperti SKB 3 menteri, dengan posisi sebagai Daerah istimewa, Sumatra Barat bisa menyatakan mereka tidak tunduk pada aturan itu. Saat ini saja pembangkangan terhadap pemerintah pusat sudah terasa.

Di Sumatra barat, sudah ada walikota Pariaman yang menyatakan tidak akan memberlakukan SKB 3 Menteri.

Mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar juga sudah mengerahkan 300 pengacara untuk menuntut pembatalan SKB 3 Menteri, mengingat SKB 3 menteri mengganggu sendi budaya dan kearifan lokal di Sumbar.

Saat inijuga terdengar kabar di banyak kota di Sumatra Barat, kewajiban jilbab masih terus dipertahankan.

Rencana pembentukan Daerah istimewa Minangkabau ini akan mempermudah kelompok-kelompok islamis Radikal mewujudkan pembangkangan tersebut. Kalau dibaca, argumen para penggagas Daerah istimewa ini jelas mengada-ada.

Saya kutip saja penjelasan salah satu aktivis penggagasnya adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Bachtiar Najamudin.

Dia bilang, Sumatra Barat pantas menjadi daerah istimewa karena memiliki peran besar dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan. Menurutnya, sebagai contoh, Bukit Tinggi pernah menjadi ibukota pemerintahan Darurat RI.

Najamudin juga menyatakan ada 15 tokoh Minang yang diangkat menjadi pahlawan nasional, misalnya Tan Malaka, Sutan Sjahrir, H Abdul Muis, H Agus Salim, Tuanku Imam Bonjol, M Yamin, Rasuna Said, dan lainnya.

Bahkan Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta berasal dari Minang. Tapi di luar soal peran sejarah Sumatra Barat ini, Najamudin juga menekankan soal kekhasan budaya Minang.

Menurutnya, di Sumatra Barat, masyarakat Minangkabau masih mempertahankan nilai, budaya, dan sistem adat khusus. Karena itulah katanya, dengan menjadi Daerah istimewa, Sumatra Barat dapat menjadi simbol kearifan budaya Indonesia.

Seperti saya katakan, ini jelas mengada-ada. Saya sendiri orang Minang dan saya merasa malu bahwa para tokoh senior itu merasa peran orang Minang dalam sejarah harus diakui dengan penyebutan Daerah Istimewa.

Setiap daerah di Indonesia punya peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan peran setiap daerah beserta para tokohnya akan dicatat dalam tinta emas dalam sejarah Indonesia.

Yang terpenting justru sekarang adalah melanjutkan peran, pemikiran, sumbangan para tokoh besar itu dalam membangun Indonesia yang satu, yang harmonis, damai, terbuka, maju dan berorientasi ke depan.

Tokoh-tokoh Minang itu dulu mewakili spektrum ideologi yang sangat luas: dari Tan Malaka yang Marxis, Sjahrir yang Sosialis, Agus Salim yang Islam progresif, Hatta yang nasionalis-religius, Rasuna Said yang memperjuangkan kesetaraan gender, dan lainnya

Mereka semua berpikiran terbuka, mencintai Indonesia sebagai tanah tumpah darah yang satu. Bung Hatta adalah tokoh yang menentukan untuk mencoret kata ‘kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk islam’ dalam Pembukaan UUD 1945.

Cara terbaik menghargai para tokoh besar Minangkabau itu adalah dengan melanjutkan pemikiran mereka. Begitu juga dengan soal kekhasan budaya dan adat Minangkabau.

Tentu saja setiap daerah memiliki kekhasan budaya masing-masing. Itu adalah kekayaan Indonesia.

Namun orang Minang sama sekali tak bisa mengklaim bahwa budaya Minang sedemikian istimewa dibandingkan budaya-budaya lain di Indonesia sehingga berhak untuk memperoleh pengakuan sebagai Daerah Istimewa.

Karena itu, menurut pandangan saya, alasan-alasan itu sekadar dibuat-buat. Yang sebetulnya dicita-citakan mereka adalah menjadikan Sumatra Barat sebagai daerah di mana Syariat bisa ditegakkan.

Sebuah cara pandang yang terbelakang sebenarnya. Syukurlah tidak semua pihak setuju dengan gagasan Daerah istimewa Minangkabau ini.

Sastrawan Minang Heru Joni Putra menganggap gagasan ini harus ditolak karena mencerminkan dominasi Minangkabau.

Secara tajam, Heru menyatakan bahwa Sumatra Barat bukan milik orang Minang. Di Sumatra barat ada beragam etnik di luar Minang. Sumbar adalah daerah yang berada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang boleh dihuni oleh siapa pun anak bangsa.

Menurut Heru, Sumatra Barat sedang mengalami banyak persoalan besar, seperti eknomi, lingkungan, intoleransi dan sebagainya, dan itu semua tidak akan bisa diselesaikan dengan status sebagai daerah Istimewa.

Heru mengutip pernyataan Buya Hamka dalam buku yang diatulisnya pada 1949. Dalam buku tersebut, Buya Hamka menyerukan agar orang Minang berhenti merasa paling unik dan istimewa.

Di Indonesia, kata Buya hamka, ada banyak suku bangsa, dan setiap suku bangsa memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing.

Penolakan atas gagasan Daerah Istimewa Sumatra barat ini juga datang dari sejarawan asal Minang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam. Menurutnya, pemakaian nama etnis untuk menjadi identitas kebangsaan dan bernegara adalah kemunduran.

Asvi menganggap tidak perlu ada Provinsi Minangkabau, cukup provinsi Sumatra Barat. Tentu kita berharap bahwa gagasan kaum radikal ini tidak jadi diwujudkan.

Gagasan Daerah istimewa Minangkabau adalah gagasan yang berbahaya dan mengancam NKRI. Kita berharap mayoritas masyarakat Sumatra barat masih menggunakan akal sehat mereka.

 

Komentar