BAHAYA! MEREKA INGIN MENJEBAK JOKOWI

Oleh: Eko Kuntadhi

Belakangan ini sedang berkembang diskusi atau wacana soal masa jabatan Presiden, yang tadinya cuma dua periode maksimal, katanya diusulkan bisa menjadi tiga periode. Sebagian pendukung Pak Jokowi bersorak gembira.

Kayaknya kita memikirkan bagaimana keberhasilan pembangunan selama dua periode ini diteruskan lagi oleh presiden yang sama. Ketimbang harus berjudi dengan pergantian kepemimpinan yang belum tentu sebagus Jokowi nanti.

Tapi jangan salah. Setahun lalu Presiden Jokowi sendiri sudah menolak usulan ini. Ia langsung menuding bahwa usulan itu diajukan oleh orang dengan tiga tujuan.

Pertama, tujuannya cuma mau cari muka. Yang kedua, cuma mau menjilat presiden. Yang ketiga, kata Pak Jokowi, justru untuk menjerumuskan dirinya.

Tapi wacana perpanjangan masa jabatan Presiden itu kok sekarang tidak juga kendor. Berbagai pihak, terutama para elit partai kembali menggaungkan isu ini.

Kita tahu isunya naik lagi dan Pak Jokowi membantah lagi.

Dalam akun instagramnya baru-baru ini Presiden Jokowi jelas berkata, sikapnya soal perpanjangan masa jabatan presiden masih sama. Ia menolak usulan itu.

Katanya, ia diangkat jadi Presiden Indonesia menggunakan konstitusi yang jelas-jelas membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode. Dan ia tidak mau mengubah konstitusi itu hanya untuk kepentingan dirinya semata.

Dua kali penolakan, pada isu yang sama, rasanya jelas bahwa sikap seorang Jokowi. Ia bukan orang yang haus kekuasaan. Ia Presiden yang tidak mau meninggalkan jejak buruk di masa akhir pemerintahannya.

Tapi, meski sudah dua kali ditolak secara tegas, kenapa usulan Presiden tiga periode ini kembali muncul lagi sekarang? Menurut saya inilah yang harus ditelusuri.

Dalam kacamata saya begini. Masa jabatan Presiden kan diatur dalam UUD kita. Untuk mengubahnya dari dua periode menjadi tiga periode diperlukan amandeman UUD. Itu dilakukan dengan mengubah, atau menggelar sidang umum MPR untuk melakukan pengubahan UUD.

Nah, amandeman ini sekaligus bisa jadi pintu masuk, seperti membuka kotak Pandora. Karena kalau sudah prosesi amandemen, bukan hanya soal usulan masa jabatan presiden yang bisa diubah. Jangan-jangan ada pengubahan-pengubahan lain. Mungkin saja yang bisa diubah adalah tata cara pemilihan Presiden, tata cara pemilihan Gubernur, tata cara pemilihan Bupati dan Walikota.

Yang tadinya dipilih langsung oleh rakyat dengan system one man, one vote. Bisa saja dikembalikan lagi seperti zaman Orde Baru. Pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR. Sementara Gubernur, Walikota dan Bupati oleh DPRD.

Alasannya yang berkembang, mereka menafsirkan sila keempat dalam Pancasila. ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.’ Jadi kata mereka ini, sila itu diterjemahkan bahwa sistem demokrasi kita berbentuk perwakilan. Bukan pemilihan langsung seperti sekarang.

Atau macam-macamlah alasan teknis yang dikembangkan atau yang dimunculkan. Bahwa demokrasi dengan sistem pemilihan langsung ini ongkosnya mahal. Karena mahal justru akan menyuburkan korupsi, dan sebagainya.

Pertanyaannya apakah kalau nanti presiden dipilih MPR, Gubernur dipilih DPRD gak korupsi? Gak juga. Yang pertama, dipilih langsung itu biayanya mahal, karena yang milih semua rakyat, sekarang dianya mahal juga, tapi dibagiin ke anggota dewan. Ini yang gak bisa menutup korupsi.

Iya, demokrasi pemilihan langsung ini memang mahal. Tapi, justru dari sistem inilah kita bisa menghasilkan orang-orang seperti Jokowi. Atau seperti Ganjar Pranowo. Atau kepala-kepala daerah lain yang kerjanya bagus dan punya dedikasi luar biasa kepada masyarakat.

Saya yakin, Indonesia tidak akan pernah punya Presiden sekelas Jokowi kalau sistem pemilihannya diserahkan kepada MPR. Jateng misalnya, belum tentu punya Gubernur seperti Ganjar Pranowo kalau pemilihannya dipilih oleh DPRD.

Dalam sistem pemilihan perwakilan seperti itu, yang diuntungkan hanya para elit partai politik saja. Mereka yang ada di lingkaran kecil pucuk-pucuk kekuasaan.

Sementara mereka yang oleh rakyat dinilai punya kapasitas dan kemampuan tidak akan pernah punya kesempatan menjadi pemimpin bangsa ini. Mana mungkin seorang tukang kayu bisa jadi Presiden, jika tidak dilakukan dengan pemilihan langsung.

Coba lihat sekarang hasil survei Capres 2024 misalnya. Di antara nama-nama yang memiliki elektabilitas tinggi, hanya Pak Prabowo yang tergolong sebagai elit partai yang punya elektabilitas lumayan. Itu pun karena dia sudah hat-trick tiga kali kalah dalam Pemilu, dalam Pilpres. Jadi pemilihnya masih tetap ada.

Sementara yang masuk radar dengan elektabilitas tinggi justru bukan orang-orang yang ada di lapisan elit partai. Kita kenal Ganjar Pranowo yang memang elektabilitasnya sejajar dengan Prabowo. Atau yang di bawahnya ada Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Tri Rismaharini, Khofifah Indarparawansa, atau Sandiaga Uno.

Elit partai seperti Puan Maharani, hasil surveinya gak lebih dari nol koma sekian persen. Paling hebat hanya tembus 1%. Artinya dalam polling atau dalam survei dia termasuk mahasiswa satu koma.

Angka yang tidak jauh berbeda juga didapat Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, Agus Harimurti, Sohibul Iman, atau Suharso Monoarfa. Semuanya ketua partai, semua puncuk pimpinan partai, hasil surveinya tergolong menyedihkan. Mereka gak dilirik rakyat.

Artinya jika model pemilihan tetap menggunakan cara langsung seperti sekarang, elit-elit partai itu peluangnya tipis naik sebagai pimpinan nasional. Lain soal kalau pemilihannya lewat MPR. Para elit inilah yang punya peluang paling besar. Karena diobrolin di antara mereka saja.

Nah, kita sebagai rakyat tentu ogah model pemilihannya balik lagi seperti zaman Orde Baru dulu. Risikonya negara ini hanya akan dikelola oleh sekelompok elit saja. Dan kita akan susah mendapatkan pimpinan sekualitas Jokowi atau Ganjar Pranowo lagi.

Memang sih, sistem pemilihan langsung juga menghasilkan Gubernur seperti Anies Baswedan. Tapi, anggap saja itu kecelakaan sejarah. Kalau kita mau menetaskan telur gak semua telur bisa menetas. Kadang-kadang ada telur busuknya satu-dua, itu wajar. Toh, yang namanya sejarah tidak semuanya bisa berjalan mulus.

Tapi dengan pemilihan yang langsung kita masih bisa melakukan koreksi lagi terhadap kepemimpinan yang salah.

Jadi, bagi saya, isu Presiden tiga periode ini, hanya cara untuk mendapatkan dukungan Jokowers atau dukungan kita-kita ini sebagai Jokowi Garis Lucu, tapi sebetulnya bisa jadi jebakan Batman untuk kita sebagai masyarakat. Hak politik kita bisa ditelikung dan mereka para elit itu hanya akan mendistribusi sirkulasi kekuasaan di lingkaran mereka saja.

Makanya jauh-jauh hari Jokowi sudah menolak tegas dengan keputusan presiden tiga periode ini. Dan saya pikir tidak ada salahnya kita ikuti sikap Pak Jokowi. Jangan mau hak politik kita ditelikung oleh para elit partai yang berkesempatan menggunakan masa jabatan presiden tiga periode ini untuk agenda-agenda yang lain.

Komentar