MENGULITI KEGAGALAN PROGRAM ANIES

Oleh: Eko Kuntadhi

Program unggulan Gubernur Anies Baswedan yang dulu digembar-gemborkan saat kampanye, kini mulai dikuliti satu-satu. Sejak awal saya sih gak terlalu percaya program-program itu bisa berjalan. Isinya mirip bungkus Chiki, tampilannya doang yang gede. Isinya kebanyakan angin.

Program rumah DP 0% misalnya, dari target 232 ribu unit rumah yang akan dibangun Anies pada 2017-2022 mau tahu gak? Yang baru terealisasi cuma 1000 unit. Gak sampai 1%. Padahal sekarang sudah tahun 2021.

Bahkan dari 1000 unit yang sudah ada, yang dihuni paling cuma 200-an unit. Coba lihat deh apartmen Pondok Kelapa, kini mirip rumah hantu, kosong melompong.

Kegagalan program ini ditambah lagi dengan kasus korupsi. KPK sudah menjadikan Direktur Saraja Jaya sebagai tersangka. Duit Rp270 miliar untuk pengadaan tanah gak jelas juntrungannya. Pemiliknya belum sepakat, tapi duitnya sudah dibayarkan oleh Sarana Jaya ke calo.

Sarana Jaya sendiri sebagai BUMD milik Pemda DKI memang bertugas menyediakan tanah untuk proyek rumah DP 0%.

Dan sekarang yang baru kebongkar memang cuma kasus pembelian tanah di Pondok Rangon, Cipayung, Jaktim. Padahal kabarnya ada 9 bidang tanah yang diperuntukkan buat program bungkus Chiki ini.

Lain lagi sama program penanganan banjir. Sebetulnya rencana penanganan banjir itu sudah ada dari dulu, dari zaman Belanda. Sudah ada rencana besarnya. Pemerintah pusat membangun bendungan di bagian hulu untuk menahan air masuk Jakarta. Sementara Pemda DKI diminta mengurus aliran sungainya.

Sekarang dua bendungan di Bogor sedang dalam proses penyelesaian akhir. Lokasinya di Sukamahi dan di Ciawi. Trus gimana pengurusan sungai yang memang menjadi tanggung jawab Pemda DKI?

Inilah masalahnya. Waktu Zaman Ahok, sungai-sungai di Jakarta sudah ditangani dengan cara menormalisasi. Caranya gimana? Ya pinggiran kalinya di beton, dibuatkan jalur inspeksi di kiri-kanannya. Untuk membuat jalur inspeksi kan ada penduduk yang di pinggir kali itu, ya dipindahin. Dari 33 KM aliran sungai di Jakarta, Ahok sudah menyelesaikan 16 KM. Nah sekali lagi, waktu itu masyarakat yang tinggal di pinggiran kali direlokasi ke rumah susun oleh Ahok. Rumah susun sewa, harga sewanya ada yang cuma Rp180 ribu sebulan. Lengkap dengan furniture yang memang sudah disiapkan.

Ahok berganti, Anies datang. Tiba-tiba Anies menolak normalisasi. Ia mau melakukan naturalisasi. Idenya dengan tidak membeton pinggiran kali, tapi maunya tetap dibiarkan natural.

Masalahnya rencana Anies ini membutuhkan pinggiran kali yang melandai. Kalau melandai maka butuh lahan di kiri-kanan kali itu luas banget, atau panjang banget. Sedangkan kali-kali di Jakarta pinggirannya sudah padat penduduk.

Jika Anies mau melakukan naturalisasi ia harus membebaskan tanah jauh lebih luas lagi. Warga yang dipindahkan lebih banyak. Tapi gimana cara mindahinnya, wong kalau mau menghuni rumah DP 0% mereka kudu bergaji Rp7 juta?

Anehnya, dalam Pergub DKI No. 31/2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumberdaya Air dengan Konsep Naturalisasi, ada klausul begini, bahwa revitalisasi dengan konsep naturalisasi itu dilakukan dengan syarat kalau lahannya tersedia.

Kalau lahannya gak tersedia gimana? Ya udah, nggak usah kerja.

Pergub itu didramatisir oleh Dinas Sumber Daya Air dengan ketentuan teknis bahwa turap beton gak bisa lagi digunakan. Harus menggunakan turap bronjongan yang melandai selebar 12 meter.

Lantas, dalam Pergub itu ada jalur hijau penahan erosi dan jalan inspeksi. Kalau harus memenuhi kaidah ini, sempadan dan badan Sungai Ciliwung lebarnya paling kurang harus 75 meter.

Ya jelas tak ada tanah nganggur selebar itu. Jadi, Pergubnya Anies ini seperti pembenaran bagi Anies untuk tidak melakukan apapun di Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan.

Kenapa? Risikonya, kalau hujan deras Jakarta tetap banjir. Wong gak ada aksi sama sekali untuk membereskan kali-kali itu.

Lucunya, Jualin Yusuf sebagai Kadin SDA Pemda DKI yang sudah pasang badan buat program yang aneh itu sekarang dicopot. Pas ketika Jakarta banjir.

Memang dasarnya gak mau dikerjakan menyelesaikan banjir, tapi yang jadi korban adalah Kepala Dinasnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saja sampai sekarang puyeng menghadapi rencana Anies yang gak jelas tentang naturalisasi ini. Ia mengaku tidak mengerti konsep naturalisasi yang dimaui Anies.

Basuki sudah berkali-kali minta penjelasan soal teknis, tapi hasilnya bodong. Cuma selembar atau cuma sesumbar di atas kertas doang.

Belum lagi ada PR lama yang juga gak selesai soal sodetan kali Ciliwung yang sebetulnya tinggal beberapa ratus meter lagi. Kenapa perlu disodet? Agar beban air di kali Ciliwung itu bisa dibagi ke Banjir Kanal Timur. Jadi gak numpuk di Ciliwung yang bikin daerah Jatinegara, Kampung Melayu itu kebanjiran terus.

Pembangunan sodetan itu memang tugas pemerintah pusat. Tapi soal pembebasan lahannya ya tugas Pemda DKI. Nah, sampai sekarang pembebasan lahannya gak kelar-kelar juga. Alasannya apa? Pemda DKI gak punya budget, budgetnya sekitar Rp160 miliar.

Sial gak? Pemda DKI gak punya budget untuk pembebasan lahan sodetan kali Ciliwung sebanyak Rp160 miliar, tetapi dia punya budget dibuang-buang untuk DP Formula E sebesar Rp560 miliar.

Mikir gak sih? Masa buang-buang duit untuk kegiatan yang gak ada manfaatnya bisa dilakukan. Tapi membebaskan lahan untuk sodetan kali Ciliwung ngakunya gak punya duit?

Kalau cuma Rp160 miliar sebetulnya bisa, deviden yang didapat Pemda DKI dari saham perusahaan bir selama dua tahun aja udah lebih dari cukup. Tahun lalu dapatnya, 2019 dapatnya Rp80 miliar, tahun 2020 dapatnya Rp100 miliar, kan udah cukup?

Mungkin Pemda DKI mulai sadar program bungkus Chikinya ini gak bisa jalan, kebanyakan angin. Akhirnya Wagub DKI A. Riza Patria kemarin menyatakan, normalisasi akan dilakukan di Jakarta tahun ini. Nah kan, balik lagi kan? Normalisasi lagi. Karena memang langkah naturalisasi yang digembar-gemborkan Anies itu menghayal. Gak mungkin bisa dilakukan.

Jadi untuk normalisasi yang balik lagi itu, Gubernur Anies mestinya harus merevisi lagi Pergub Naturalisasi yang penuh hayalan itu.

Selain dua proyek yang sudah amburadul, sebetulnya kita masih ingat dong ada juga proyek Oke-OC yang dari dulu jadi program andalan kampanyenya Anies-Sandi. Entah bagaimana nasibnya sekarang kita gak tahu. Mungkin dia, Anies bisa ngeles, itu kan programnya Sandi, bukan program saya.

Nah akhirnya kalau dipikir-pikir program mana sih yang jalan di Jakarta, selain ngecat genteng?

Itulah risikonya kalau memilih Gubernur yang cuma kebanyakan omong, programnya sekali lagi mirip bungkus Chiki. Kelihatannya gede. Isinya angin doang.

Cobalah ke depan, kita punya standar untuk memilih pemimpin, jangan kayak begini lagi. Cukuplah Jakarta yang menjadi korban lima tahun.

Komentar