MAS NADIEM DIFITNAH MENGHILANGKAN PELAJARAN AGAMA

Oleh: Ade Armando

 

Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim tidak habis dirudung fitnah. Yang terbaru dia difitnah akan menghilangkan pelajaran agama dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Tentu saja itu bohong.

Dengan akal sehat saja kita akan tahu, tidak mungkinlah pemerintah Indonesia meniadakan pendidikan agama di sekolah-sekolah Indonesia.

Kalau kita merujuk pada pendidikan di negara-negara Barat, agama memang tidak diajarkan di sekolah.

Bagi mereka, agama adalah urusan orangtua, keluarga, gereja, masjid, dan lembaga-lembaga keagamaan lain. Namun, Indonesia tentu saja tidak seliberal atau sesekuler itu.

Bagi mayoritas bangsa Indonesia, agama tetap adalah faktor penting dalam kehidupan. Jadi tidak mungkinlah pemerintah menghilangkannya dari pendidikan.

Nadiem sendiri sudah membantah tuduhan itu. Dengan nada kesal, dia bilang, “Kreatif sekali ya yang mengarang cerita itu.”

“Nggak pernah ada rencana itu dan kita tidak pernah akan menghilangkan pengajaran agama dalam kurikulum,” kata Nadiem tegas.

Lantas, bagaimanakah sampai cerita ini menyebar?

Saya tidak tahu pasti, tapi nampaknya memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja terus mengawasi perilaku sang menteri dan mencari peluang untuk menjatuhkannya.

Kali ini yang dijadikan momen adalah tersebarnya draft visi Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang dibuat Kemendikbud. Draft ini digoreng sebagai bukti Nadiem akan menyingkirkan agama dari pendidikan.

Ceritanya sederhana. Dalam peta jalan pendidikan tersebut dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membangun profil Pelajar Pancasila sebagai SDM unggul.

Di antara profil SDM unggul tersebut adalah, “beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.”

Ternyata itu tidak cukup. Fraksi PKS misalnya menuduh bahwa pemerintah dengan sengaja menghilangkan kata ‘agama’. Dan rupanya bagi PKS, hilangnya kata ‘agama’ itu adalah sebuah skandal besar.

Ini diungkapkan politisi PKS, Al-Muzzammil Yusuf, dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR. Menurutnya, Peta Jalan Pendidikan itu harus dicabut karena tidak sejalan dengan UUD 1945.

Nadiem sendiri kemudian sudah menyatakan akan memperbaiki draft tersebut dengan memasukkan kata agama. Tapi jelas, dia terkesan bingung dengan protes seperti yang dilontarkan PKS.

Dia rupanya beranggapan bahwa dengan dimasukkannya frasa beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu semua sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia jelas akan memasukkan substansi agama.

Rupanya tidak. Tapi, kalaulah memang kata ‘agama’ sedemikian penting, Nadiem bilang pemerintah akan memfasilitasi keinginan itu.

Kita yang berakal sehat tentu mudah menerima penjelasan Nadiem. Bukankah, di Pancasila, kata ‘agama’ juga tidak disebut? Yang disebut kan adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi apakah itu berarti Indonesia tidak menganggap ‘agama’ penting?

Jelas penting. Logika yang sama bisa kita gunakan tentang Peta Jalan Pendidikan itu.

Kalaulah kata ‘agama’ tidak disebut bukan berarti dalam pendidikan Indonesia tidak ada muatan agama.

Tapi berbicara semacam ini memang bisa jadi tidak relevan, karena para pemprotes memang sekadar mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Nadiem dan pemerintah Jokowi secara keseluruhan.

Mereka terus mengintai Nadiem. Dan begitu mereka baca bawa dalam Peta Jalan Pendidikan tidak ada kata ‘agama’ sebagai profil SDM unggul, maka itu mereka frame sebagai upaya sengaja pemerintah mengabaikan ‘agama’.

Mereka ingin sekali umat Islam percaya bahwa pemerintah Jokowi anti Islam. Dan kemudian, agar semakin dramatis, mereka menyebarkan fitnah lebih jauh bahwa pemerintah berusaha menghilangkan pelajaran agama dari kurikulum.

Ini jelas gorengan nirakhlak. Karena itu kita agaknya harus menarik isu ini ke konteks yang lebih luas.

Ini adalah cermin perang yang akan terus dilancarkan mereka yang berhasrat menjadikan Indonesia sebagai negara berbasis Islam. PKS adalah aktor utamanya.

Mereka rupanya dengan khawatir menyaksikan rangkaian langkah demi langkah yang dilakukan pemerintah Jokowi untuk mencegah terwujudnya cita-cita Negara Islam ini. Mereka melihat bagaimana dengan tegas pemerintah menghabisi HTI dan FPI.

Mereka melihat lahirnya beragam keputusan yang akan mempersulit projek Islamisasi yang mereka sudah lakukan selama 20 tahun di lembaga-lembaga strategis di Indonesia. Dan salah satu yang paling nyata terlihat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya dikenal sebagai sarang kaum Islamis radikal.

Nadiem sendiri sejak awal kepemimpinannya seudah menyatakan bahwa salah satu dosa besar dalam pendidikan yang akan dia perangi adalah ‘intoleransi’. Dan ini sudah perlahan-lahan dia buktikan.

Salah satu yang paling jelas adalah ketika dia bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama mengeluarkan SKB 3 Menteri tentang cara berpakaian di sekolah negeri.

Ini pada intinya adalah pelarangan terhadap pemaksaan berjilbab bagi siswi di sekolah negeri.

Sudah ada pemuka daerah di Sumatra Barat yang membangkang dan menolak SKB 3 Menteri ini. Tapi jelas, pemerintah tidak akan melangkah mundur.

Nadiem sendiri sudah menyatakan bahwa Mendikbud akan menghentikan Dana Bantuan Operasional Sekolah bagi mereka yang menolak.

Ini baru soal pakaian. Pembersihan sistem pendidikan dari gagasan-gagasan intoleran akan terus dilakukan. Dan ini tentu sangat menakutkan bagi gerakan-gerakan pejuang Negara Islam.

Selama ini mereka menempatkan lembaga pendidikan sebagai salah satu lembaga paling strategis untuk mencuci otak anak didik di Indonesia dengan gagasan-gagasan anti NKRI.

Dalam lebih dari 15 tahun penanaman gagasan-gagasan radikal sudah dilakukan sejak awal pendidikan, yang kemudian berlanjut ke tingkat pendidikan menengah dan bahkan universitas.

Itu semua dilakukan secara sistematis, testruktur, dan masif.

Itu menyebar melalui buku pelajaran, muatan kurikulum, apa yang diajarkan di kelas oleh guru-guru yang memang percaya pada gagasan Negara Islam, kegiatan ekstrakurikuler sampai organisasi siswa yang dikondisikan untuk percaya pada ideologi radikal.

Al-Muzzammil Yusuf yang Namanya tadi saya sebut adalah anggota parlemen yang menyebarkan fitnah bahwa di Universitas Indonesia ada muatan pendidikan seks bebas di masa penerimaan mahasiswa baru.

Saya rasa dia semarah itu pada UI, karena sekarang kekuatan-kekuatan PKS semakin dipinggirkan baik di tingkat mahasiswa, dosen, birokrasi dan pimpinan fakultas dan universitas.

Al-Muzzammil adalah satu dari banyak orang sejenis.

Segala cara akan mereka lakukan untuk menyerang pemerintah, menyerang Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kumham dan semua pihak yang mereka anggap bertanggungjawab atas kehancuran cita-cita mendirikan Negara Islam.

Cara termudahnya adalah dengan menyebarkan fitnah bahwa pemerintah anti Islam. Mereka akan gaungkan terus. Dan bagi mereka, menyebarkan fitnah untuk tujuan yang mereka anggap mulia adalah pekerjaan yang sah, halal atau bahkan wajib dilakukan.

Pemerintah Jokowi akan terus menghadapi fitnah-fitnah semacam itu. Nadiem akan terus menjadi sasaran tembak fitnah-fitnah semacam itu.

Karena itu, kita, masyarakat sipil pecinta NKRI, harus terus menunjukkan dukungan agar pemerintah tahu mereka tidak perlu sedikit pun ragu dengan langkah menyelamatkan Indonesia.

Komentar