MASALAH LAIN DI BALIK PENCABUTAN LAMPIRAN PERPRES MIRAS

Oleh: Syafiq Hasyim

Kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas tindakan berani dan jujur Presiden Jokowi untuk mencabut lampiran Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Investasi Miras yang dikeluarkan beberapa saat lalu.

Dalam pernyataan resminya, Presiden Jokowi mencabut lampiran ini, karena masukan dari para ulama, organisasi-organisasi besar Islam, seperti MUI, Muhammadiyah dan NU atas penolakan mereka semua. Dengan pencabutan ini diharapkan seluruh masalah ikutan yang terkait dengan penerbitan lampiran Perpres ini juga akan berakhir.

Apakah demikian adanya? Dalam pandangan saya, pencabutan lampiran Perpres ini justru menambah atau mempertebal persoalan rumit yang selama ini terus terjadi, namun belum ada jalan keluarnya. Masalah lampiran Perpres Miras ini tidak berhenti pada Perpres ini sendiri.

Pencabutan Perpres dalam perspektif yang lebih luas merupakan bentuk keberhasilan bagi mereka yang menginginkan adanya kontrol kuat hukum agama atas hukum negara, yang lebih kuat dan lebih signifikan.

Jika kita perhatikan Perpres No. 10/2021, di sana disebut bahwa investasi Miras dibatasi untuk provinsi-provinsi yang menurut penyusun Perpres dianggap tidak memiliki persoalan dengan hadirnya investasi.

Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua adalah provinsi yang dipilih. Untuk provinsi di luar empat itu yang menentukan dua pihak, yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan gubernur. Dengan Perpres ini pun sebenarnya gubernur belum tentu mau juga dan BKPM juga belum tentu berani menerima investasi, meskipun provinsi DKI Jakarta misalnya konon telah memiliki saham di sebuah perusahaan bir.

Persoalan Miras sebenarnya tidak hanya muncul pada era Jokowi, namun sudah sejak lama menjadi perbincangan di publik Indonesia. Di dalam tradisi kebajikan lokal, minuman berkandungan alkohol sudah menjadi minuman sebagian nenek moyang kita sejak lama.

Tidak hanya minuman, namun makanan beralkohol juga banyak kita jumpai, bahkan sampai saat sekarang. Jika kita perhatikan, di dalam sejarah negeri kita, tampaknya belum pernah ada aturan pelarangan mutlak atas Miras ini.

Apa yang sudah ada adalah aturan yang mengendalikan dan mengawasi peredaran Miras. Presiden SBY pada masanya telah menerbitkan Perpres No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sesuai dengan judulnya, Perpres di atas bukan merupakan bentuk pelarangan, namun merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan peredaran.

Perpres ini juga menarik, karena dalam menyebutkan definisi minuman beralkohol bukan definisi keagamaan, yakni sebagai minuman yang dilarang oleh syariah karena memabukkan. Dan bukan definisi yang bertumpu pada buruknya lebih besar daripada manfaatnya.

Dalam Perpres di atas dinyatakan, “Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”

Selanjutnya, dinyatakan jika minuman beralkohol tradisional itu minuman yang dibuat secara tradisional, bahkan untuk kepentingan upacara keagamaan. Pengaturan distribusinya, kategori A –miniuman beralkohol dengan konten di bawah 5% itu boleh dijual di toko-toko retail. Kategori B dan C dengan kandungan 5-20% dan 20-55% diawasi peredarannya secara ketat. Saya ingin katakan jika apa yang sudah ada adalah pengaturan dan pengawasan bukan pelarangan.

Jika mau, Jokowi sebenarnya tetap bisa melaksanakan Perpresnya, merujuk pada Perpres sebelumnya, namun dalam konteks ini, Jokowi lebih memilih untuk mendengarkan dan memperhatikan aspirasi sebagian besar umat Islam atas masalah ini. Jika boleh saya komentar, maka perhatian Jokowi yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan Perpresnya sebenarnya masih menyimpan masalah, kaitannya yakni pertarungan antara hukum negara dan hukum agama pada satu sisi, dan tradisi lokal pada sisi yang lain.

Pencabutan Perpres Miras sudah barang tentu hal yang memang diharapkan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, karena Miras memang dilarang di dalam ajaran Islam. Sebagai umat Islam lain juga merasa bersyukur karena pencabutan ini membuktikan bahwa hukum Islam diperhatikan di dalam hukum negara kita. Di dalam pengambilan kebijakan kita.

Bahkan tidak hanya diperhatikan, namun dalam beberapa kasus dimenangkan. Namun apakah suasana seperti ini akan menjadi hal yang cocok dengan konteks kita sebagai negara Pancasila. Memang benar di dalam negara Pancasila, agama bisa diadopsi dan diformalisasikan ke dalam hukum negara selama itu dilakukan melalui proses yang demokratis.

Namun, sekali lagi, jika mayoritarianisme menjadi pertimbangan untuk mengadakan sebuah hukum, lalu bagaimana nasib negara Pancasila kita di masa yang akan datang. Apakah kita harus memenuhi semua hukum agama untuk hukum nasional kita?

Apakah semua yang dilarang di dalam hukum agama harus juga dilarang di dalam hukum nasional kita? Apakah semua hal yang diperintahkan di dalam hukum agama juga harus kita perintahkan di dalam hukum nasional kita?

Persoalan-persoalan seperti ini yang mungkin harus kita jawab, terutama kepada mereka yang selama ini menjadi warga negara minoritas di negeri kita, yang tidak memiliki keberatan dengan minuman dan makanan yang beralkohol. Apakah mereka lalu tidak dibolehkan untuk berusaha dalam bidang ini, karena usaha dalam bidang ini tidak dibolehkan oleh ajaran agama kelompok mayoritas?

Jika kita tidak memiliki cara untuk memutus rantai pertarungan dan pertentangan ini, dengan mekanisme sosial, politik dan budaya yang kita sepakati bersama, maka tampaknya kehidupan di negara kita akan terus berada dalam suasana pertikaian antara hukum agama dan hukum negara.

Mungkin masalah Perpres Miras ini bisa reda untuk sementara dengan pencabutan Perpres, namun masalah lain yang serupa juga akan muncul ke permukaan kita pada saatnya nanti.

Dalam proses demokrasi, pertentangan antara nilai-nilai agama dan negara memang wajar mengemuka, namun jika tidak ada mekanisme jalan keluarnya, maka jangan heran jika kita terus akan memperdebatkan masalah ini di ruang publik kita. Selama ini kita memang terkadang tidak konsisten dengan perilaku kita sendiri. Pada satu sisi, melarang kehadiran doktrin agama pada bidang politik, namun membuka doktrin agama dalam bidang ekonomi dan bidang lain di negeri kita.

Sebagai catatan, pencabutan lampiran Perpres tentang Miras ini merefleksikan masalah yang kompleks. Yang jelas pertimbangan-pertimbangan keagamaan masih sangat kuat melatarbelakangi pengambilan dan pembuatan kebijakan para pemimpin negeri kita.

Mari kita apresiasi Presiden Jokowi atas kebijakannya untuk mencabut Perpres Mirasnya, seraya kita juga tidak lupa bahwa kita akan senantiasa menghadapi masalah-masalah seperti ini di masa depan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita.

Komentar