MARK UP RUMAH DP 0, ANIES TERLIBAT??

Oleh: Denny Siregar

 

Dari kemarin saya sindir-sindir KPK terus, kok cuma bisa nangkap ikan teri padahal kapal yang mereka pakai untuk nangkap ikan itu mahal sewanya, Rp1.3 triliun per tahun bos. Bandingkan dengan Kejaksaan RI yang bisa membongkar kasus dengan nilai kerugian puluhan triliun rupiah mulai dari kasus Jiwasraya sampai ASABRI.

Eh, kemarin ada berita baru, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta Pembangunan Sarana Jaya, dengan dugaan markup harga tanah untuk rumah DP Rp0, yang waktu kampanye digembar-gemborkan Anies Baswedan sebagai program unggulan.

Kasus markup pembelian tanah untuk rumah DP Rp0 ini, terjadi tahun 2019. Ada 9 tanah yang dibeli oleh Pemprov DKI Jakarta, salah satunya di Cipayung, Jakarta Timur, seluas 42 ribu meter persegi. Dan kabarnya, tanah yang dibeli sebesar Rp218 miliar itu dimarkup, sehingga penjual dan pembeli dapat selisih harga Rp100 miliar.

Program rumah DP Rp0 ini adalah program ambisiusnya Anies Baswedan, yang dia canangkan waktu kampanye Pilgub. Anies menentang konsep sewa murah yang digerakkan Ahok waktu menjabat Gubernur DKI. Menurut Anies, konsep sewa itu membuat warga tidak mampu, tidak akan pernah mampu membeli rumah. Dan dia menawarkan konsep warga tidak mampu bisa membeli rumah dengan DP Rp0, atau tidak pakai uang muka.

Tetapi dalam perjalanannya, ternyata program ini gatot, gagal total. Ya, sejak awal juga sudah bisa diduga kalau program ini gagal, karena untuk bisa kredit rumah dari bank, maka seseorang harus punya persyaratan ketat seperti pendapatan bulanan yang pasti, sebagai jaminan pembayaran utang kepada bank. Nah, di sinilah titik masalahnya. Rata-rata yang jadi sasaran program DP Rp0 Anies Baswedan ini adalah warga tidak mampu yang juga tidak berpenghasilan tetap. Jadi, bagaimana mereka bisa lolos persyaratan yang diminta oleh bank?

Beda sekali dengan zaman Ahok waktu jadi Gubernur, warga yang tidak mampu itu hanya diminta menyewa tiap bulan Rp300 ribuan saja. Fasilitas rumah pun dipenuhi Ahok mulai dari kulkas sampai kompor gas semuanya ada. Kalau misalnya mereka tiba-tiba tidak mampu bayar karena sudah tidak mampu bekerja misalnya, Pemprov DKI akan menalangi pembayaran bulanan itu.

Nah program DP Rp0 Anies Baswedan ini menargetkan pembangunan 232 ribu unit rumah. Tapi itu hanya target. Kenyataannya? Yang berhasil dibangun Anies Baswedan selama 3 tahun ini kurang dari 1000 rumah. Jauh banget dari target. Kenapa kok bisa begitu? Ya, karena pembelinya nggak ada.

Rumah-rumah DP Rp0 ini baru dibangun kalau bank sudah meloloskan pembeli rumah. Dalam artian, kalau nggak ada pembeli maka rumah nggak akan dibangun. Ya pasti begitulah, soalnya kalau dibangun massal tetapi pembelinya nggak ada, rumah-rumah itu bisa rusak karena nggak ditinggali manusia. Karena itu, pembangunan rumah DP Rp0 mengikuti jumlah pembelian.

Proyek ini dianggap proyek gagal total, karena Anies Baswedan tahun depan sudah tidak menjabat lagi jadi Gubernur DKI. Sedangkan pembangunan rumah DP Rp0 baru mencapai kurang dari seribu unit, sedangkan targetnya adalah 232 ribu unit. Jauh banget kan antara realisasi dan targetnya?

Semua proyek ini di bawah kendali satu BUMD DKI, yaitu PD Pembangunan Sarana Jaya atau kita kenal dengan nama PSJ. Merekalah yang punya tanggung jawab untuk membeli lahan sampai membangun rumah-rumah itu. Karena diberi kekuasaan dan tidak dipantau inilah, maka para Direksi PSJ main mata dengan penjual tanah, yaitu PT AP. Kalau dari satu lahan saja mereka bisa dapat selisih dari harga markup sebesar Rp100 miliar, maka kalau ditotal 9 lahan yang mereka beli, diperkirakan nilai korupsinya sebesar Rp1 triliun.

Wah, gede juga ya tangkapan KPK kali ini. Lumayanlah ada nilai triliun-triliunnya, daripada cuma andalkan OTT yang dapatnya cuma Rp1 dan 2 miliar. Malah dulu sebelum direvisi, KPK nangkapnya cuma nilai Rp150 juta. Itu sih bukan teri lagi namanya, tapi cucunya teri.

Tapi pertanyaannya, benarkah kasus korupsi markup lahan pembelian DP Rp0 itu murni tangkapan KPK? Eits, nanti dulu. Saya juga sempat senang sih, sampai akhirnya mendengar kabar kalau ternyata Bareskrim Polri juga pernah menyelidiki kasus itu di Maret tahun 2020.

Dari berita yang saya dapat, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, pernah memanggil beberapa orang dari PD Pembangunan Sarana Jaya karena sudah mencurigai ada tindak pidana korupsi dan pencucian uang dari pembelian lahan-lahan itu. Cuma beritanya belum berlanjut karena memang masih dalam tahap penyelidikan, sampai akhirnya KPK sendiri yang menetapkan telah menjadikan tersangka Direksi PD Pembangunan Sarana Jaya itu.

Kalau masalah pencitraan sih, dari dulu KPK memang jagonya. Seringkali beritanya jauh lebih besar dari nilai tangkapannya. Apakah kali ini KPK nggak mau disalip Kepolisian sehingga mereka harus cepat-cepat memberitakan penangkapan, ataukah memang ada kerjasama antara KPK dan Kepolisian? Saya sendiri masih belum tahu. Yah, mudah-mudahan baguslah.

Cuma, ehem, ini cuma sedikit kekhawatiran dari saya, ya. Jangan sampai KPK memanfaatkan penangkapan ini untuk mengalihkan perhatian publik dari dana ratusan miliar rupiah yang sudah disetor Pemprov DKI untuk penyelenggaraan Formula E yang gagal dan duitnya tidak balik-balik sampai sekarang. Itu kasus yang sangat jelas di depan mata lho, dan tidak pernah disentuh KPK sampai sekarang.

Beranikah KPK selidiki dana Formula E itu? Kalau pembelian lahan saja mereka bisa markup, ya potensi markup untuk Formula E juga bisa sangat besar. Jangan tutup mata lah kalau memang itu benar. Apalagi publik mengkait-kaitkan ada “rasa saudara” di antara pejabat KPK dan pejabat Pemprov DKI Jakarta.

Oke, kita tunggu keberanian KPK saudara-saudara sambil seruput kopi dulu.

Komentar