CACAT PIKIR ROCKY GERUNG, KEARIFAN JOKOWI SOAL MIRAS

Oleh: Ade Armando

 

Kita lagi-lagi menyaksikan betapa arifnya Presiden Jokowi. Dan kita lagi-lagi kembali menyaksikan betapa ngawurnya, betapa kacaunya cara berpikir para musuh Jokowi.

Ini terkait Peraturan Presiden tentang Penanaman Modal yang diterbitkan beberapa hari lalu itu. Anda tentu semua tahu, Perpres itu diributkan karena adanya ketentuan yang mengizinkan investasi baru dalam perdagangan miras.

Jadi bisnis miras yang semula masuk dalam kategori usaha tertutup diubah menjadi usaha terbuka. Keputusan ini langsung dijadikan sasaran tembak. Narasi yang dikembangkan adalah: Jokowi melegalisasi miras, menghalalkan miras.

Bahkan digambarkan Jokowi memang dengan sengaja ingin menghancurkan Indonesia dengan cara membuat bangsa ini menjadi pemabuk. Jokowi dituduh terbukti sebagai memang anti-Islam.

Contoh terbaik dari kekacauan berpikir ini adalah Rocky Gerung. Di channel Youtubenya, dia membuat video dengan judul bombastis: REZIM MIRAS. PEMERINTAH MABOK ANGGARAN, RAKYAT YANG DISURUH BAYAR”

Jadi dalam argumen Rocky, dikeluarkannya Perpres ini mencerminkan kebutuhan pemerintah pada devisa. Saking butuh duitnya pemerintah, kata Rocky, rakyat pun dikorbankan. Menurut Rocky, pemerintah bukan cuma melegalkan miras, tapi juga menjadikan miras sebagai penghasil devisa.

“Etika pemerintah buruk,” kata Rocky. “Pemerintah mencari devisa dengan memabukkan orang.”

Rocky menganggap kebijakan miras itu sebagai bentuk ketamakan pemerintah mengeruk uang rakyat.

“Pemerintah nggak masuk akal,” katanya. “Pemerintah dompetnya kosong, lalu ambil dompet rakyat. Pemerintah cari jalan pintas. Ini memperlihatkan keretakan otak pemerintah.”

Yang meracau bukan cuma Rocky, tapi juga bosnya di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia alias KAMI. Organisasi yang beberapa waktu lalu tiarap karena diduga terkait dengan rencana upaya kerusuhan di Jakarta ini tiba-tiba saja terdengar kembali suaranya.

KAMI mengeluarkan surat resmi yang ditandatangani Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin, dan Rochmat Wahab.

Mereka meminta agar pemerintah membatalkan pemberian izin investasi minuman keras di Bali, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara. Kalau permintaan itu sih wajar.

Namun mereka sempat-sempatnya menyatakan bahwa pemberian izin investasi miras itu menunjukkan pemerintah menjadi pihak yang secara langsung berkeinginan agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat pemabuk.

Pada dasarnya, mempersoalkan kebijakan pemerintah itu hal yang sehat.

Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusannya di hadapan publik yang kritis.

Namun sikap kritis juga harus dilandasi sikap objektif. Kritik baru berarti bila dilandasi oleh kejujuran. Dan ini yang tidak terlihat dalam kritik orang semacam Rocky Gerung atau KAMI atau para oposisi ngasal lainnya.

Lihat saja kekacauan logika mereka. Pertama, soal tuduhan bahwa kebijakan pemerintah ini merupakan bentuk legalisasi miras. Ini ngawur tingkat dewa.

Rocky dan kawan-kawan mengarahkan publik untuk menganggap bahwa Jokowi sedang menjadikan miras yang sebetulnya barang terlarang menjadi barang legal.

Setiap manusia berakal sehat di Indonesia pasti tahu bahwa sejak dulu pun, miras adalah barang legal di indonesia. Minuman beralkohol, seperti bir atau whiskey, atau wine adalah komoditas yang legal diproduksi atau diperjualbelikan.

Memang penjualannya tidak bisa dilakukan secara bebas. Produk tersebut hanya bisa diperoleh di tempat dan kawasan tertentu. Proses produksinya pun harus memenuhi ketentuan dan syarat tertentu sehingga tidak membahayakan penggunanya. Tapi tetap saja, minuman keras itu adalah produk legal di Indonesia.

Jadi, pernyataan bahwa Jokowi melegalisasi minuman beralkohol adalah pernyataan yang menyesatkan. Sejak lahirnya Indonesia dulu, miras adalah produk legal. Miras adalah haram menurut agama, tapi tak ada ketentuan hukum di Indonesia yang melarangnya.

Ini sama saja dengan daging babi atau bahkan rokok. Sebagian pihak mengharamkannya, tetapi tetap adalah produk legal. Apalagi, meminum alkohol adalah bagian dari tradisi lokal di sejumlah wilayah di Indonesia.

Di Bali, NTT, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, memang dikenal minuman keras seperti tuak, arak, sopi, moke, dan balo, dan sebagainya. Melarang minuman beralkohol berarti mengabaikan budaya lokal tersebut.

Nah lalu, apa yang baru kalau begitu dari Perpres ini? Jawabannya sederhana, seperti dikatakan di awal, melalui aturan baru ini usaha miras yang selama ini diposisikan sebagai usaha tertutup kini dijadikan usaha terbuka.

Jadi, selama ini sudah tidak diizinkan lagi ada investasi baru. Begitu juga selama ini tidak ada lagi investor asing masuk ke Indonesia untuk menanamkan modal untuk usaha minuman beralkohol.

Dengan begitu, merk bir di Indonesia seperti Bintang atau Anker Bir, itu tidak punya pesaing lokal baru.

Begitu juga, akibat pelarangan ini, minuman berkadar alkohol lebih tinggi (seperti wine atau whiskey) harus diimpor.

Dengan Perpres ini kondisinya hendak diubah. Usaha minuman keras yang legal dibuka bagi investor baru, termasuk investor luar negeri. Penjelasan ini membawa saya pada bantahan kedua.

Rocky menuduh pemerintah kekuarangan duit, sehingga harus mengeruk duit rakyat. Ini lagi-lagi kacau.

Kebijakan ini jelas dilakukan untuk menarik investasi, alias mengeruk duit investor, bukan mengeruk duit rakyat. Salah satu yang sekarang menjadi semakin penting dipertimbangkan adalah industri pariwisata.

Kita mengharapkan kedatangan turis asing untuk bisa menjadi salah satu komponen penting dalam perolehan devisa ke Indonesia. Selain itu ada pula kaum profesional dari berbagai negara yang menjadi bagian dari kehadiran investasi asing di Indonesia.

Bagi sebagian, bahkan mungkin sebagian besar, dari mereka minuman beralkohol adalah kebutuhan. Minuman yang mereka sukai tentu adalah minuman yang lazim mereka konsumsi di negara asal mereka.

Minuman-minuman dengan brand transnasional selama ini harus diimpor. Minuman keras seperti gin, brandy, tequila, martini, semua dijual di Indonesia, tapi tak ada satupun yang diproduksi di dalam negeri.

Kalau perusahaan-perusahaan itu kini diizinkan masuk berinvestasi untuk berproduksi di Indonesia, secara ekonomi, itu jelas akan menghemat devisa ketimbang kalau kita harus mengimpor produk-produk mereka.

Keuntungan ekonomi juga akan diperoleh seandainya ada investor yang bersedia mengembangkan usaha minuman keras lokal yang selama ini dikembangkan secara rumahan.

Ini misalnya berlaku di keempat wilayah yang memang semula ditetapkan sebagai area yang diizinkan dimasuki oleh investor di bidang usaha minuman beralkohol.

Jadi, pembukaan investasi jelas akan mendorong ekonomi lokal. Bahkan sangat mungkin daerah-daerah tersebut menjadi wilayah pemasok produk ekspor minuman beralkohol khas wilayah mereka ke luar negeri.

Tapi dari semua tuduhan Rocky dan kawan-kawan, yang terburuk adalah soal Jokowi mencari devisa dengan membuat mabuk orang.

Mengizinkan investasi minuman keras tidak bisa dong dianggap mendorong orang untuk bermabuk-mabukkan. Dan ini harusnya dipahami oleh Rocky sebagai orang yang suka minum minuman beralkohol.

Kandungan alkohol masing-masing minuman jelas berbeda-beda. Kandungan alkohol bir misalnya hanya 5%, anggur maksimal 12% sementara minuman keras lainnya bisa taruhlah 40-50%.

Minuman beralkohol memang memiliki potensi membahayakan kesehatan, bisa memabukkan, dan menciptakan ketergantungan. Tapi harus juga diingat bahwa walaupun minuman keras berpotensi membahayakan kesehatan, dampak negatifnya juga bisa dihindari kalau si pengguna bisa mengendalikan diri.

Ini yang menyebabkan, dari semua pengguna minuman beralkohol, hanya minoritas kecil yang menjadi pemabuk atau alkoholik. Sisanya, hidup normal dan bahkan produktif.

Sebagai ilustrasi saja deh, jumlah pengguna minuman beralkohol jauh lebih tinggi di negara-negara industri maju daripada negara-negara industri yang kurang maju. Ini menunjukkan tidak ada korelasi antara minuman beralkohol dengan tingkat produktivitas masyarakat.

Minuman beralkohol memang bisa memabukkan, tapi mayoritas peminum alkohol bukanlah pemabuk. Logikanya mirip dengan rokok dan produk tembakau.

Merokok bisa menimbulkan kanker dan berbagai penyakit lainnya, tapi hanya sebagian kecil perokok yang menderita kanker.

Karena itulah rokok adalah produk legal di Indonesia, tapi distribusi dan pemasarannya dibatasi. Karena itulah di Indonesia, walaupun legal, produksi dan penyebaran miras harus dikendalikan secara ketat.

Dalam kaitan itu, menghubungkan dibukanya investasi miras di empat derah tertentu dengan tumbuhnya budaya mabuk di Indonesia mengandung cacat logika mendasar.

Budaya minum dan mabuk di sebagian masyarakat Indonesia harus diperangi dengan komitmen untuk menerapkan, mengendalikan, dan mengawasi aturan tentang konsumsi alkohol di Indonesia.

Yang harus diperangi adalah kemudahan untuk menjual dan memperoleh minuman keras ilegal yang dibuat begitu saja oleh kaum pengejar keuntungan yang sama sekali tidak peduli pada keselamatan masyarakat.

Tapi setelah mengatakan ini semua, saya tidak ingin menolak keputusan Presiden untuk membatalkan muatan Perpres itu. Dan pada akhirnya kita menyaksikan bagaimana Presiden Jokowi menunjukkan kearifannya.

Dia mendengar keberatan masyarakat. Presiden pasti tahu dan sudah memperhitungkan bahwa kebijakannya ini akan membawa manfaat dan tidak akan melahirkan rangkaian dampak buruk sebagaimana didengungkan para pengecam.

Tapi Presiden Jokowi arif, dia juga tahu bahwa keberatan yang diajukan bukannya tanpa landasan.

Tentu saja yang dia dengar bukan ocehan Rocky Gerung, Gatot Nurmantyo, atau Din Syamsuddin. Yang dia dengar adalah mereka yang dengan kesungguhan hati menyatakan keberatannya atas dasar kekhawatiran yang bisa diterima.

Sama sekali tidak mudah bagi seorang Presiden untuk membatalkan sebuah keputusan yang disahkan hanya beberapa hari sebelumnya. Tapi Jokowi sebagai negawaran mengabulkan permintaan itu.

Dia tahu dia harus menjadi pemimpin dari sebuah bangsa yang sangat beragam. Dan karena itu, keputusannya untuk membatalkan Perpres itu bukanlah bukti kelemahanannya.

Apa yang dilakukannya menunjukkan kekuatannya, bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin negara sesungguhnya.

Terimakasih Pak Jokowi.

Komentar