PAK JOKOWI, TOLONG SELAMATKAN JUTAAN RAKYAT DARI KEJAHATAN JIWASRAYA

Oleh: Ade Armando

 

Attention, saat ini ada jutaan warga Indonesia yang sudah, sedang atau akan dirampas hak-haknya. Yang menzalimi mereka adalah manajemen Jiwasraya. Dan yang paling bisa diharapkan menghentikan kezaliman ini adalah Presiden Jokowi, bersama Bu Sri Mulyani, dan Pak Erick Tohir.

Jiwasraya adalah skandal luar biasa.

Anda mungkin masih ingat ya tahun lalu ada enam orang yang dimasukkan penjara seumur hidup gara-gara kasus Jiwasraya. Salah seorang di antaranya adalah Benny Tjokro si ahli pemain saham gorengan.

Selain dua pengusaha lainnya, ada pula tiga mantan pejabat Jiwasraya, ada Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Kepala Dinas Investasi yang kena hukuman yang sama.

Mereka semua dinyatakan terbukti terlibat dalam korupsi Jiwasraya yang menghabiskan uang rakyat Rp16,8 triliun rupiah.

Tingginya vonis tersebut jelas menunjukkan bahwa di mata hakim, kejahatan mereka merampok uang asuransi jutaan warga Indonesia harus diganjar dengan hukuman sangat berat. Tapi masalah belum selesai.

Para perampok sudah dihukum, tapi bagaimana dengan uang yang dirampok yang adalah uang nasabah?

Karena itulah, pemerintah, dengan persetujuan DPR, turun tangan. Ini sangat bisa dipahami mengingat Jiwasraya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk membantu Jiwasraya, pemerintah menggelontorkan dana yang disebut Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp22 triliun.

Demikian pula, negara menyita harta kekayaan para koruptor yang terlibat, dengan nilai mencapai Rp13 triliun. Tentu bagi pemerintah yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan nasabah.

Apalagi mayoritas nasabah, sekitar dua juta orang, adalah para pensiunan yang menitipkan uangnya di Jiwasraya agar terjamin hidupnya di usia tua.

Sebagian besar dari mereka adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah. Namun ini rupanya yang tak ada di benak manajemen Jiwasraya di bawah direksi sekarang ini.

Alih-alih menjamin hak nasabah, mereka kini menerapkan apa yang mereka sebut sebagai program restrukturisasi yang justru akan merampas hak warga.

Bila nasabah setuju, pemenuhan hak nasabah nantinya akan diambil alih oleh Indonesia Financial Group (IFG) Life.

Kelicikan mereka terlihat dalam cara mereka memperoleh persetujuan nasabah. Opsi restrukturisasi mereka rancang sendiri tanpa melibatkan nasabah. Lalu tiba-tiba saja, pada pertengahan Desember, Jiwasraya menghubungi para pemegang polis hanya dengan sms blast.

Bukan dengan surat resmi, melainkan dengan sms blast. Mereka meminta para nasabah mengikuti rangkaian sosialisasi restrukturisasi yang dimulai tanggal 18 Januari 2021.

Dalam sosialisasi secara virtual, Jiwasraya sudah menetapkan pilihan yang ada, tanpa memberi kemungkinan lain. Masalahnya semua opsi yang ditawarkan merugikan para nasabah.

Sosialisasi itu dilakukan secara berkelompok. Dalam satu pertemuan 100 orang hadir. Bagaimana mungkin diskusi bisa berjalan intensif?

Menurut cerita nasabah, pertemuan terkesan penuh sandiwara. Saat memberikan penjelasan, bisa saja tiba-tiba si pemberi penjelasan dari Jiwasraya seolah ditelpon nasabah yang menyatakan dukungan pada restrukturisasi.

Suara nasabah itu diperdengarkan melalui loudspeaker. Di kegiatan sosialisasi, semula nasabah diperkenankan menyampaikan pertanyaan langsung. Namun belakangan, ketika pertanyaan langsung nasabah semakin sulit dijawab, panitia menyatakan pertanyaan hanya bisa disampaikan melalui chat.

Dan ketika yang masuk adalah pertanyaan yang sulit, chat si nasabah tidak dijawab. Kemudian di kantor Jiwasraya tiba-tiba saja ada kiriman karangan bunga dari berbagai pihak yang menyataan dukungan pada restrukturisasi.

Sandiwara ini kemudian disebarkan melalui media kepada publik.

Lantas, setelah 18 Januari, Jiwasraya mengirimkan surat yang mengultimatum bahwa pemegang polis memiliki waktu hanya 30 hari untuk menyampaikan persetujuan atas restrukturisasi polis.

Jika nasabah tidak menjawab, Jiwasraya menganggap nasabah menyetujui restrukturisasi. Jiwasraya juga menyatakan bahwa bila nasabah menolak restrukturisasi, itu akan dijadikan aset piutang Jiwasraya yang tidak tahu akan dibayar kapan.

Dalam kebingungan itulah, mayoritas nasabah nampaknya tidak menjawab surat tersebut. Atau sebagian menjawab setuju tapi mungkin sekali karena terdesak akibat kebutuhan dana.

Dan kini tiba-tiba saja, Jiwasraya menyatakan kepada publik, kepada DPR, kepada pemerintah, bahwa mayoritas nasabah sudah menyetujui rencana restrukturisasi.

Ini semua sangat berbau amis.

Cerita sesungguhnya memang lebih kompleks, tapi saya akan berusaha gambarkan secara sederhana saja bentuk-bentuk kezaliman yang ditawarkan melalui tawaran restrukturisasi itu. Yang paling gampang adalah bicara soal peserta dana pensiun, yang saya katakan jumlahnya lebih dari dua juta orang.

Mereka sebenarnya bukan mengikuti program dana pensiun di Jiwasraya secara suka rela.

Perusahaan di mana mereka bekerja patuh pada kewajiban UU Dana Pensiun yang menyatakan bahwa ketika seorang karyawan mencapai usia pensiun, dia hanya berhak memperoleh 20% dari total dana pensiun yang dimilikinya.

80% lainnya ditanamkan di jasa keuangan seperti Jiwasraya. Idealnya sih, ini memang baik untuk kepentingan si penerima pensiun. Uang pensiun tak akan dihabiskan begitu saja dan dia akan memperoleh dana pensiun setiap bulan seumur hidup.

Bahkan bila ia meninggal, pensiun tersebut akan diberikan pada istri dan anaknya sampai istri meninggal atau si anak mencapai usia 25 tahun. Jadi bagi mereka, dana pensiun yang mereka peroleh sangat-sangat berarti.

Sekarang, tiba-tiba saja karena kesulitan dana, Jiwasraya menetapkan bahwa dana pensiun yang akan diberikan dipotong sampai 40%,.

Jadi, bayangkan seorang penisunan yang bulanan anuitasnya mencapai Rp1,5 juta misalnya, harus bersedia menerima hanya Rp900 ribu. Penurunan uang pensiun ini jelas melanggar UU Dana Pensiun.

UU Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa manfaat pensiun itu harus tetap tidak boleh berkurang dan harus seumur hidup.

Kemudian selain dana pensiun, ada pula kategori pemegang polis produk bancassurance bernama JS Saving Plan. Kalau yang ini adalah produk asuransi jiwa berbalut investasi.

Jadi nasabah mengasuransikan jiwanya dan setelah satu jangka waktu, nasabah tersebut dapat memperoleh kembali uangnya plus bunga dengan tingkat lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito biasa.

Salah satu contoh yang saya ketahui menimpa seorang ibu rumah tangga berusia 59 tahun yang pada 2017 mengikuti program JS Saving Plan. Ketika itu ia menanamkamkan seluruh tabungannya sebesar Rp350 juta di Jiwasraya.

Bunga yang dijanjikan adalah 7,75% per tahun, lebih tinggi sedikit daripada deposito bank biasa tanpa dipotong pajak. Bunga untuk 2017 dan 2018 sudah dibayar, sekitar Rp24 juta per tahun.

Tapi begitu tiba Juni 2019, gara-gara kemelut korupsi, Jiwasraya tidak bisa memenuhi kewajiban mancairkan dana nasabah.

Pembayaran ini terus tertunda. Sampai pada awal Januari 2021, Jiwasraya menghubungi nasabah dengan dua opsi penawaran pembayaran dalam skema restrukturisasi produk. Opsi utama: 100% nilai tunai dibayar 15 TAHUN. Tanpa bunga.

Jadi selama 15 tahun itu, nasabah akan memperoleh cicilan Rp24 jutaan per bulan. Opsi kedua: 71% nilai tunai tanpa bunga dibayar 5 TAHUN.

Jadi uang yang akan kembali pada nasabah hanya Rp249 juta, dan dia akan memperoleh cicilan per tahun sekitar Rp50 juta per tahun.

Bila nasabah bersedia dengan salah satu opsi, maka nasabah akan memperoleh bunga keterlambatan dari Juni 2019 sampai Desember 2019. Dan selanjutnya polis dialihkan ke perusahaan asuransi baru, IFG Life.

Nah bila tidak setuju, uang akan didiamkan saja sampai solusi tercapai. Siapapun yang berakal sehat akan mengerti betapa zalimnya opsi yang ditawarkan. Bagi saya, ini namanya perampokan dan tidak berperikemanusiaan.

Ini baru dua contoh. Belum contoh-contoh busuk lainnya. Karena itu saya heran bila pemerintah dan DPR sampai menyetujuinya. Saya menduga direksi Jiwasraya denghan lihai membohongi bos-bos mereka sehingga baik Menteri atau Presiden tidak menyadari bahwa ada kejahatan sistematis terjadi.

Kerugian Rp16 triliun yang menimpa Jiwasraya adalah buah kejahatan para pimpinan Jiwasraya yang berkolusi dengan pebisnis hitam. Namun itu juga bisa terjadi karena kegagalan pemerintah (sejak era SBY) mengawasi BUMN yang berada di bawah otoritasnya.

OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN tidak bisa dipandang sama sekali tidak bertanggung jawab. Yang bersih sama sekali dari kesalahan adalah para nasabah.

Jutaan pensiunan itu bahkan menitipkan uangnya di Jiwasraya karena mereka adalah warga negara yang patuh. Jutaan nasabah lainnya mengendapkan uangnya di Jiwasraya karena mereka percaya sebagai BUMN, Jiwasraya tidak mungkin bermain-main dengan uang rakyat.

Jadi mereka adalah warga yang patuh dan percaya pada pemerintahnya. Kalau sekarang, mereka yang justru harus menanggung akibat dari kejahatan kaum kriminal, itu jelas tindakan yang zalim.

Dan kalau ini sekarang diakhiri dengan solusi seburuk ini, untuk selanjutnya tidak akan ada lagi orang yang percaya pada jasa asuransi di Indonesia.

Kalau negara memang menggelontorkan dana Rp22 triliun, kenapa itu tidak diberikan saja pada Jiwasraya untuk melanjutkan bisnis jasa keuangannya (business as usual), dan memenuhi semua hak nasabah.

Kenapa harus ada IFG Life? Kenapa Jiwasraya harus ditutup? Kenapa Jiwasraya harus melakukan restrukturisasi yang merampok uang nasabah? Karena itu, saya rasa yang harus kita lakukan adalah meminta Pak Jokowi turun tangan menghentikan kejahatan Jiwasraya.

Pak Jokowi selalu berpihak pada rakyat. Karena itu, demi kepentingan jutaan rakyat, tolonglah Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani, Pak Erick Tohir batalkan restrukturisasi yang dilakukan Jiwasraya.

Direski Jiwasraya itu zalim, Pak, Bu. Mari kita dukung Pak Jokowi dan gengnya melawan kolusi orang jahat.

Komentar