JAKARTA BANJIR BESAR, ANIES BIARKAN RAKYAT MENDERITA

Oleh: Ade Armando

 

Kalau saya ditanya mengapa saya tak berhenti mengkritik Anies Baswedan, jawaban saya sederhana. Anies tidak menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin Jakarta.

Dan akibat itu, rakyat Jakarta menderita. Saat ini rakyat Jakarta kembali menjadi korban banjir.

Apa yang dilakukan Anies? Sibuk menata kata.

Sebagai pendukung Ahok, seharusnya saya tidak memaafkan kejahatan Anies dan pendukungnya menggunakan fitnah, kebencian, dan agama untuk bukan saja mengalahkan tapi juga memenjarakan Ahok.

Tapi sekarang, kalau dilihat-lihat, Ahok kan sudah kembali kuat dan bahagia. Anggap saja pemenjaraan dia itu adalah cobaan Tuhan untuk menaikkan kelas Ahok.

Karena itu, Anies mungkin kita maafkan saja atas kejahatan-kejahatannya di tahun 2016-2017 itu.

Tapi kalau sekarang, setelah Anies memperoleh jabatan yang dia peroleh dengan menghalalkan segala cara itu, dan dia ternyata mengkhianati kepercayaan rakyatnya, dia memang layak diserang.

Anies adalah pemimpin yang buruk.

Saya tinggal di Bogor, dan setiap pagi ketika saya terbangun dan mendengar hujar deras, saya langsung teringat nasib rakyat Jakarta. Saya berdoa agar rakyat Jakarta selamat.

Kalau soal banjir sih sudah tak terhindarkan. Tapi mudah-mudahan, Allah masih melindungi nyawa dan apa yang mereka miliki.

Tentu saja ini semua ada hubungannya dengan cuaca ekstrem. Tapi ini semua juga bisa diatasi, atau dikurangi dampak negatifnya, kalau saja Anies bekerja.

Pemerintah Anies seolah tidak peduli untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan mencegah dan mengatasi banjir besar.

Anies sibuk membangun pencitraan diri: mengecet atap, membangun trotoar, merevitalisasi Monas, membongkar Tanah Abang, membangun ornamen tidak penting, menyelenggarakan balap mobil yang gagal, tapi tidak jelas duitnya lari ke mana, membeli aica aibon yang untungnya ketahuan sehingga gagal dilaksanakan, dan seterusnya, dan seterusnya.

Dia tidak peduli dengan prioritas.

Dia sibuk dengan pencitraan, seperti ketika pada awal Februari di Hari Pers Nasional di Istana Kepresidenan, dia mengumumkan bahwa pada 2020, Jakarta tidak lagi menempati jajaran 10 besar kota termacet di dunia.

Dengan akal sehat sederhana saja, kita bisa paham bahwa kondisi itu jelas diakibatkan oleh pandemi

Jadi Anies terus sibuk dengan pencitraan remeh, sementara yang justru dia tidak lakukan adalah mengendalikan banjir.

Anies sudah menjabat hampir 4 tahun, dan daerah-daerah yang semula sudah aman dari banjir di masa Ahok, kini kembali menjadi korban.

Ilustrasi paling menggelikan adalah peristiwa kunjungan Anies ke Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

Pada 9 Februari, melalui Instagramnya, Anies membanggakan diri dengan menggambarkan daerah itu sekarang sudah bebas banjir.

Dia menampilkan foto dia bersama seorang ibu yang pada 2017 menderita karena banjir. Gaya-gaya foto dulu dan sekarang.

Di foto 2017, sang ibu nampak bersedih. Namun kini ketika kembali didatangi Anies, sang ibu sudah bergembira karena selamat dari banjir. Digambarkan bahwa itu tercapai karena program Gerebek Lumpur di Kali Sunter. Jadi lumpurnya diangkat dan dibangun tanggul baru.

Kesombongan itu yang langsung dijawab alam. Pada pertengahan Februari, Kelurahan Cipinang Melayu dilanda banjir dengan ketinggian sampai 1,5 meter.

Anies juga terus menyatakan bahwa banjir 2021 terkendali. Pada 9 Februari, dia bilang hanya ada 116 RT yang terkena banjir.

Kini tatkala cuaca menjadi semakin tak bersahabat dan wilayah banjir semakin meluas, Anies tak lagi bicara angka.

Anies dengan timnya TGUPP yang digaji mahal sebenarnya tahu persis apa yang seharusnya mereka lakukan.

Di era Jokowi dan Ahok, pengendalian banjir nyata terlihat. Tapi mungkin karena memang baperan, Anies tidak mau melanjutkan kebijakan yang sudah dimulai pendahulunya itu.

Di masa kampanye, dia memang bilang banjir bukan bencana alam

Ini soal manajemen volume air, katanya. Tapi nyatanya, dia tidak pernah menerapkan manajemen arus air dengan terencana dan sistematis. Ahok menerapkan normalisasi sungai. Yang dilakukan adalah melebarkan Daerah Aliran Sungai, sehingga air bisa dengan cepat mengalir ke laut.

Karena itu semua yang tinggal di bantaran sungai harus dipindahkan, termasuk para penghuni bangunan liar. Para pemukim liar itu kemudian dipindahkan ke rumah susun, dengan skema menyewa.

Ini yang dilecehkan Anies. Kata Anies, program Ahok itu melawan sunnatullah. Di seluruh dunia, kata Anies, air dari langit seharusnya diserap ke bumi, bukan dialirkan ke laut.

Karena itu, katanya, yang dibangun seharusnya bukan gorong-gorong raksasa, tetapi memastikan air dengan segera terserap ke tanah.

Dengan begitu juga, katanya, tidak perlu lagi ada penggusuran pemukim liar di bantaran kali. Untuk itu, dia bilang dia akan melakukan program naturalisasi sungai. Masalahnya, itu semua berhenti di kata-kata.

Kita tidak pernah melihat Pemprov DKI menerapkan naturalisasi sungai. Anies bicara tentang program menghidupkan ekosistem sungai, waduk, dan mengembangkan tanaman di tepi sungai

Anies menjelaskan bahwa naturalisasi berarti mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.

Tapi semua serba tidak jelas. Tidak ada eksekusinya secara berkelanjutan. Jadi, normalisasi distop, naturalisasi tidak pernah dijalankan.

Bukti bahwa Anies tidak menganggap urusan banjir sebagai prioritas adalah ketika pada 2019 Anies memotong anggaran penanggulangan banjir dari Rp850 miliar menjadi Rp350 miliar!

Jadi bisa dipahami bahwa ketika pada awal 2020 hujan turun ekstra lebat, Jakarta terendam. Celakanya, ini seperti tidak membeli perlajaran apa-apa buat Anies.

Sepanjang 2020, Anies tidak juga menyiapkan langkah untuk mencegah agar jangan sampai petaka 2020 kembali terulang.

Anies mungkin hanya banyak berdoa agar hujan lebat tidak lagi turun. Kini, di awal 2021, terbukti doa-doa tidak manjur. Hujan kembali lebat, dan Jakarta kembali terendam.

Tanpa program yang jelas, rakyat Jakarta akan terus menjadi korban. Program normalisasi sungai semula direncanakan sepanjang 33 km, di era Ahok. Hingga 2017, sudah dilakukan normalisasi sungai sepanjang 16 km.

Itu yang kini dihentikan.

Bahkan ketika Pemprov DKI mengajukan draft perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 kepada DPRD DKI Jakarta, salah satu program yang dihapus adalah normalisasi sungai.

Di dokumen RPJMD asli yang dilahirkan pada 2017, terdapat paragraf yang menjelaskan bahwa penanganan banjir akan dilakukan melalui pembangunan waduk, naturalisasi, dan normalisasi sungai.

Dikatakan bahwa ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yang akan dinormalisasi dan dinaturalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, di dalam draft perubahan RPJMD yang diajukan Anies, program normalisasi sungai dihapus. Dengan demikian, peningkatan kapasitas aliran sungai hanya dilakukan melalui program naturalisasi sungai.

Dari sembilan fraksi di DPRD, tujuh fraksi menyatakan setuju dan dua fraksi menyatakan menolak.

Yang menolak? Tentu saja PSI dan PDIP. Karena itu, nampaknya sampai Anies diganti pada 2022, rakyat Jakarta harus terus siap menderita.

Buat saya, ini kembali menunjukkan dampak terbesar ketika keputusan-keputusan menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak dilakukan dengan akal sehat.

Mayoritas rakyat Jakarta pada 2017, memilih Anies karena alasan agama. Sekarang kita belajar apa kehancuran yang ditimbulkan oleh keputusan yang tidak berlandaskan akal sehat.

Komentar