JOKOWI: TIDAK ADA GANTI RUGI. YANG ADA GANTI UNTUNG

Oleh: Denny Siregar

 

Timeline hari ini saya buat mendadak sekali. Entah kenapa saya tiba-tiba ingin membagikan sedikit cerita tentang perjalanan saya ke Tuban, Jawa Timur setahun yang lalu.

Waktu saya ke sana, saya lihat Tuban sudah berubah. Tiba-tiba banyak sekali mobil sekelas Pajero dan Fortuner yang ada di jalan raya. Dan menariknya, penumpangnya atau pemiliknya rata-rata gaya berpakaiannya khas petani. Pakai sarung dan sandal jepit. Saya terus nanya dong sama teman orang Tuban, yang ngantar saya ke mana-mana. “Orang Tuban sekarang kaya-kaya ya?”

Eh, dia ketawa. Terus dia cerita, “Iya, Tuban sekarang ini lagi dapat rejeki besar. Tanah warga dibeli Pertamina ratusan hektar, mau dibuat kilang minyak. Yang keren itu harga belinya. Tanah saudara saya,” kata dia tuh, “Yang nilai jual sebenarnya cuma Rp50 ribu per meter, dibeli Pertamina Rp600 ribu per meter. Ya langsunglah orang Tuban yang punya tanah langsung jadi kaya-kaya.”

Udah gitu nggak pakai makelar. Langsung ditransfer ke bank. Untung ini zaman Jokowi, coba zaman Orde Baru, kita pasti bentrok sama tentara.” Begitu temanku cerita.

Langsung deh saya googling tuh tentang pembangunan kilang minyak Pertamina di Tuban. Ternyata itu kilang minyak kerja sama Pertamina dengan perusahaan minyak Rusia. Kerja sama ini hasil dari kunjungan Jokowi ke Rusia tahun 2016 lalu. Nilai proyeknya Rp211 triliun.

Itu duit semua lho, nggak ada yang pakai daun.

Bukan pembangunan kilangnya yang menarik buat saya, tapi saya jadi ingat janji kampanye Jokowi dulu.

Dalam proyek pemerintah pusat, mulai dari jalan tol sampai pembangunan kilang, sudah tidak ada lagi konsep yang namanya GANTI RUGI. Jokowi kemudian mengubahnya menjadi GANTI UNTUNG. Ya, Jokowi ingin membagi keuntungan yang didapat negara dengan rakyatnya. Jadi, selama tanah warga kena proyek dari pemerintah pusat, maka warga wajib mendapat keuntungan yang berlipat-lipat.

Konsep ganti rugi itu ada di masa sebelum Jokowi memimpin. Apalagi di masa orde baru. Bukan hanya rugi, warga yang tidak mau menjual tanahnya kepada pemerintah langsung dicap PKI. Dulu, makelar tanah untuk proyek pemerintah itu dari ujung ke ujung. Mulai pejabat atas sampai kepala desa makelaran semua. Warga cuma dapat ampasnya doang. Udah gitu, terancam di penjara lagi karena melawan.

Nah, pada masa Jokowi ini, ketika pemerintah pusat punya proyek, seperti kilang minyak tadi, rantai makelar pun diputus. Pemerintah langsung bertemu dengan warga, mufakat masalah harga, dan langsung ditransfer ke rekening mereka. Warga pun pasti senanglah. Akhirnya terjadi euphoria, seperti warga Tuban tadi yang dapat duit langsung beli mobil satu desa. Mereka pun gembira.

Jokowi pasti mendengar kegembiraan rakyatnya ini. Sama seperti dia mendengar kegembiraan rakyatnya yang lain di pelosok-pelosok daerah, ketika tanah mereka harus dilewati infrastruktur seperti jalan tol. Rakyat yang punya tanah langsung kaya mendadak. Sekarang, kata GUSUR di telinga rakyat jadi musik yang indah, karena berarti itu mereka mendapat keuntungan yang berlipat ganda.

Dulu zaman Orde Baru, saya sering sekali mendengar slogan indah yang dipropagandakan ke otak kita, “Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Tapi maaf, itu cuma slogan doang. Faktanya yang terjadi adalah “Dari pejabat, oleh makelar, dan hantam rakyat.” Dulu rakyat dihadapkan sama tentara sehingga terjadi konflik lahan di mana-mana.

Senang saya mengabarkan berita baik ini, di tengah caci maki dari pihak kadrun dan oposisi kalau Jokowi itu otoriter, tidak mau dikritik, dan sebagainya. Caci maki dari pihak oposisi dan propaganda bohong mereka kepada Jokowi, membuat banyak program Jokowi tidak tersampaikan ke masyarakat.

Oke kalau begitu, biar saya saja yang sampaikan supaya banyak orang paham bahwa Jokowi sedang bekerja dan banyak rakyatnya yang bahagia. Kalaupun saya akhirnya dibilang buzzer, ya biarlah. Saya memang buzzer, tetapi buzzer NKRI.

Komentar