JOKOWI KEREN MINTA UU ITE DIROMBAK

Oleh: Ade Armando

 

Presiden Jokowi keren. Dia itu demokrat sejati. Pekan lalu, dia mendorong masyarakat untuk mengkritik pemerintah.

Dan awal pekan ini dia menyatakan pemerintah akan mengajukan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke DPR jika UU itu dinilai tidak memberi rasa keadilan.

Ini sangat penting karena UU ITE selama ini memang menjadi momok menakutkan bagi warga yang ingin bicara terbuka.

Sudah banyak korban jatuh.

Jadi kalau UU ini benar-benar diubah sesuai dengan harapan masyarakat, ini akan menjadi anugerah penting bagi rakyat Indonesia.

Jokowi menyatakan pemerintah akan meminta agar DPR menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Menurutnya ruang digital memang harus dijaga agar tetap bersih dan sehat, namun itu semua harus dilakukan dengan memenuhi rasa keadilan.

Sang Presiden paham betul demokrasi. Dalam demokrasi, kebebasan berbicara memang bukannya tanpa batas. Tapi pembatasan kebebasan itu juga tidak boleh sampai mengancam kebebasan itu sendiri.

Dalam Deklarasi Universal HAM dikatakan kebebasan boleh dibatasi kalau mengancam hak asasi orang lain, mengancam ketertiban publik, mengancam kesejahteraan masyarakat, dan moralitas.

Jadi dalam demokrasi, negara memang berhak mengontrol apa yang menyebar melalui internet.

Masalahnya, dalam UU ITE, pasal-pasal kontrol itu ditulis dengan cara yang bisa ditafsirkan dengan cara yang melebar ke mana-mana, sehingga menimbulkan banyak korban.

Saya rasa Presiden sadar itu. Dia tidak bilang UU itu harus dihapuskan. Dia mengatakan UU itu harus direvisi untuk memenuhi rasa keadilan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sudah menyatakan akan mendiskusikan inisiatif revisi UU ITE.

“Jika UU ITE dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita revisi UU tersebut,” kata Mahfud.

UU ITE ini dilahirkan pada 2008, di era SBY.

Niat awalnya sih baik, berusaha mencegah jangan sampai terjadi kecurangan transaksi, kejahatan elektronik serta juga untuk mengendalikan internet agar tidak digunakan untuk penyebaran materi yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Masalahnya, segera sesudah UU ini disahkan, banyak korban berjatuhan. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus Prita Mulyasari yang digugat dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh Rumah Sakit Omni.

Pada 2015, pemerintah Jokowi yang baru berusia satu tahun sudah berinisiatif meminta DPR mengubah isi UU tersebut. Namun karena ketika itu perubahannya hanya bersifat pinggiran, hanya terkait dengan pengurangan ancaman pidana penjara, UU ini terus mengancam demokrasi di Indonesia.

Kini Presiden kembali mendengar suara publik. Dia memahami kegalauan masyarakat dengan nasib kebebasan berbicara yang sebenarnya merupakan elemen vital demokrasi.

Saya sendiri termasuk orang yang percaya penuh bahwa UU ITE ini harus direvisi. Saya melihat setidaknya ada tiga pasal krusial. Yang paling bermasalah adalah Pasal 27 ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap pengguna internet tidak boleh menyebarkan konten yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sepintas, tujuan pasal ini nampak baik.

Masalahnya karena tidak ada definisi dan penjelasan yang tegas, setiap orang yang misalnya mengecam orang lain dengan kata kasar melalui internet, terlepas dari alasan atau terlepas dari apakah orang itu memang layak dikecam, akan bisa terkena pasal ini.

Kembali, kasus Prita Mulyasari adalah contoh terbaik. Prita digugat Rumah Sakit Omni karena ia menulis email pada sebuah mailing-list (milis) tentang pelayanan buruk Rumah Sakit Omni saat ia dirawat di sana.

Rumah Sakit Omni jelas salah mendiagnosa sehingga salah melakukan pengobatan dan perawatan terhadap Prita. Dengan kata lain, Prita sebenarnya memang dirugikan.

Email yang ia kirim ke teman-temannya itu lebih bersifat mengeluhkan pelayanan yang ia peroleh agar semua pihak berhati-hati.

Namun ternyata pengadilan memenuhi gugatan Rumah Sakit Omni karena pasal dalam UU ITE hanya menyebutkan kata ‘pencemaran nama baik’, tanpa menyebut kondisi-kondisi mana yang bisa menyebabkan sebuah pernyataan negatif dianggap sebagai ‘pencemaran’.

Prita sempat dihukum bersalah, sempat ditahan, namun akhirnya diputuskan bebas setelah ada desakan publik.

Korban lain adalah Fadli Rahim, PNS Kabupaten Gowa yang terjerat UU ITE karena dianggap mencemarkan nama baik mantan Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. Melalui aplikasi Line, ia menyebut Ichsan sebagai bupati yang otoriter. Fadli dinyatakan bersalah dan sempat dihukum penjara 18 hari.

Atau juga musisi Ahmad Dhani. Pada 2018 dia membuat vlog di mana ia melontarkan kata ‘idiot’ pada orang-orang yang menghadangnya di depan hotel ketika ia hendak menemui rekan-rekannya di Kawasan Tugu Pahlawan yang berencana menggelar deklarasi anti-Jokowi.

Dhani dilaporkan aktivis Koalisi Bela NKRI yang menganggap kata ‘idiot’ itu ditujukan pada mereka. Pasal lain yang bermasalah adalah Pasal 27 ayat 1 yang melarang pengguna internet mentransmisikan konten yang melanggar kesusilaan.

Lagi-lagi, tujuannya mungkin baik, tapi karena tidak didefinisikan secara jelas kondisi yang disyaratkan dalam pelanggaran konten tersebut, pasal ini ternyata juga memakan korban. Yang terkenal adalah kasus Baiq Nuril, guru honorer di SMAN 7 Mataram, pada 2012.

Baiq Nuril adalah korban pelecehan seksual atasannya yang melalui telepon melontarkan kata-kata cabul kepada Baiq. Karena takut, Baiq mengirimkan rekaman suara kepala sekolah mesum itu kepada teman-temannya.

Gara-gara itu, Baiq dituntut oleh sang Kepala Sekolah dengan tuduhan menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan. Baiq sempat divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta. Namun akhirnya Baiq bebas karena Presiden mengeluarkan amnesti.

Pasal lain yang bermasalah adalah Pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengguna internet dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam prakteknya, tafsiran kata ‘menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu’ itu bisa melebar ke mana-mana. Contoh terkenal dari kasus ini adalah musisi Jerinx di Bali. Dalam akun instagramnya, Jerinx menulis: “IDI Kacung WHO”.

Karena tersinggung, Ikatan Dokter Indonesia menuduh Jerinx menyebarkan kebencian.

Di pengadilan, Jerinx dinyatakan bersalah karena menyebarkan kebencian atau permusuhan pada kelompok masyarakat (yaitu IDI) sehingga ia divonis 14 bulan penjara dan denda Rp10 juta.

Sebagian pihak menyebut ada pasal-pasal lain lagi yang juga bermasalah. Namun bagi saya, ketiga pasal ini paling krusial.

Jadi, untuk menghindari korban lebih jauh, Jokowi benar: UU ini harus direvisi. Dan terus terang, revisi yang perlu dilakukan bukanlah perombakan total.

Misalnya dengan mempertegas definisi dan menambahkan pasal yang menyatakan bahwa pelanggaran konten yang dimaksud akan dikecualikan apabila dilakukan dalam kondisi tertentu.

Logika pasal pencemaran nama baik dalam KUHP misalnya bisa digunakan.

Pasal 310 ayat 1 KUHP melarang pencemaran nama baik. Tapi Pasal 310 ayat 3 menyatakan bahwa sebuah ucapan tidak akan dikategorikan sebagai pencemaran nama baik jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Kalau logika ini dimasukkan secara tegas dalam UU ITE, Prita atau Fadli tidak akan dinyatakan bersalah.

Terkait pelanggaran kesusilaan, dalam UU ITE juga bisa ditekankan bahwa penyebaran konten asusila tidak akan dikenai hukuman bila ‘dilakukan demi kepentingan umum atau untuk melindungi diri’.

Kalau ada pasal kekecualian ini, orang semacam Nuril Baiq tidak akan menjadi korban.

Terkait kasus Dhani, dia tidak akan terkena jerat hukuman kalau saja UU menyatakan bahwa sesuatu baru dapat dianggap sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik kalau itu dilakukan dengan sengaja untuk merusak reputasi nama baik seseorang.

Sementara dalam kasus Jerinx, dia bisa terlepas dari jerat hukum kalau saja definisi penyebaran ujaran kebencian dibatasi pada ‘penyebaran rasa kebencian dan permusuhan berdasarkan agama, suku, ras, dan etnik’.

Yang saya ingin katakan, revisi yang diharapkan bukanlah sesuatu yang luar biasa berat untuk dikerjakan. Yang jelas sudah banyak korban berjatuhan, dan akan lebih banyak lagi terjadi kalau tidak ada revisi UU ITE. Karena itu, mari dukung inisiatif Presiden untuk merevisi UU ITE.

Komentar