SIAPA YANG PERLU DIBELA: ITB ATAU DIN SYAMSUDDIN?

Oleh: Ade Armando

 

Apakah Din Syamsuddin layak disebut radikal? Pertanyaan ini mengemuka gara-gara tersiar kabar bahwa para alumni yang tergabung dalam Gerakan Anti Radikalisme di ITB Bandung melaporkan Din atas tuduhan ‘radikal’.

Kabar ini sih sebenarnya salah. Karena GAR ITB tidak pernah menyematkan istilah ‘radikal’ pada Din Syamsuddin, yang adalah anggota Majelis Wali Amanat ITB.

Namun menurut saya, penting untuk menilai apakah Din layak dikategorikan sebagai radikal, karena ini berdampak serius dalam proses perang menalawan kaum Islamis radikal di Indonesia.

Saya jelaskan dulu kasusnya. Pada 28 Oktober 2020, GAR ITB mengadukan Din kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

GAR ITB menyatakan Din telah melakukan pelanggaran substansial atas norma dasar, kode etik, dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Tidak ada kata radikal digunakan.

Dalam pengaduan tersebut, GAR ITB menyertakan juga rangkaian pernyataan dan ucapan Din selama dua tahun terakhir yang dianggap tidak layak dilontarkan oleh seorang ASN.

Atas dasar rangkaian pernyataan itulah, GAR meminta KASN memberikan sanksi disipliner kepada Din yang adalah aparatur sipil negara, karena Din adalah dosen di perguruan tinggi negeri UIN Jakarta.

Oleh KASN, pengaduan GAR ini diteruskan ke Satgas Penanganan Radikalisme ASN dan Kementerian Agama.

Pelaporan kepada dua lembaga itu dilakukan agar KASN jangan sampai mengambil langkah sendiri tanpa koordinasi. Namun begitu diketahui pelaporan GAR ITB ini sudah dilanjutkan ke Satgas Penanganan Radikalisme, kepanikan pun melanda kelompok-kelompok pendukung Din.

Mereka buru-buru menanipulasi informasi bahwa GAR ITB melaporkan Din dengan tuduhan bahwa Din radikal.

Dan kebetulan momennya memang pas sekali dengan serangan terhadap Presiden Jokowi gara-gara pernyataan Jokowi bahwa ia meminta dikritik.

GAR ITB pun digambarkan sebagai buzzer Jokowi yang dengan sengaja memfitnah Din yang selama ini memang kritis terhadap Jokowi. ITB dihina bahkan atau dilecehkan sebagai Institut Teknologi Buzzer. Dan manuver kubu anti Jokowi ini bisa dibilang sukses.

Suara simpati, dan dukungan terhadap Din bermunculan bahkan dari kubu pemerintah sendiri.

Tak kurang dari Menteri Agama Yaqut Cholil meminta publik tak mudah-mudah menyematkan label radikal pada seseorang. Menurutnya harus dibedakan antara kritis dan radikal.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun mengatakan pemerintah tak pernah menganggap Din Syamsuddin sebagai sosok radikal. Mahfud menyebut Din adalah salah satu tokoh yang kerap menyuarakan sikap moderat dalam beragama.

Bekas Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Azyumardi Azra menyebut tuduhan radikal terhadap Din terlalu mengada-ada dan tidak masuk akal. Sebab, kata Azra, Din pernah menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menilai tudingan radikal terhadap Din merupakan tuduhan dan fitnah keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto bahkan mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah hukum terhadap GAR ITB yang telah melaporkan mantan Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pertanyaannya sekarang: apakah benar Din radikal? Apakah benar tuduhan bahwa Din radikal adalah fitnah keji, sesat, dan mengada-ada? Untuk menjawabnya, marilah kita bicara dengan cara berpikir yang tertib.

Kita mulai dengan GAR ITB.

Mereka adalah organisasi para alumni ITB yang prihatin dengan tumbuhnya kelompok-kelompok Islamis radikal di kampusnya.

Gerakan serupa juga terjadi di banyak kampus Perguruan Tinggi Negeri. Tapi GAR ITB bisa dibilang sebagai yang terdepan.

Nama mereka mulai mencuat ketika tahun lalu meminta agar Majelis Wali Amanat ITB memberhentikan Din Syamsudin dari posisinya sebagai anggota MWA.

Apa yang dilakukan GAR ITB sebenarnya mewakili keprihatinan masyatakat luas tentang Islamisasi lembaga-lembaga strategis, termasuk kampus perguruan tinggi negeri, yang menghancurkan bangsa.

Dalam hal ini, gerakan Islamisasi dunia pendidikan di Indonesia, bisa dibilang, sudah berlangsung dalam sekitar 20 tahun terakhir ini.

Pemerintah Jokowi periode kedua sudah melakukan langkah-langkah serius, antara lain dengan membentuk Satgas Penanganan Radikalisme ASN yang sudah saya sebut di atas.

Satgas ini melibatkan 7 Kementerian, 4 Badan, dan Komisi Aparatur Negara.

Kalau dibaca, Surat Keputusan Bersama yang menetapkan pembentukan Satgas, radikalisme yang harus diatasi adalah tindakan intoleran, anti Pancasila, anti NKRI, dan yang menyebabkan disintegrasi bangsa.

Kiprah satgas selama ini belum banyak terdengar. Namun bila benar-benar Din Syamsuddin sampai dikenai tindakan sanksi disiplin, itu akan menjadi preseden serius yang mengawali langkah tegas dan eksisteni Satgas.

Karena itu, bisa dipahami bila pengaduan GAR ITB ini menjadi menakutkan bagi mereka yang sehaluan dengan Din. Tapi, lagi-lagi ini, benarkah apa yang dilakukan Din sudah masuk dalam ketgori radikal?

Kalau menggunakan kepustakaan politik, radikalisme harus dibedakan dari ekstremisme dan terorisme.

Kaum radikal adalah kaum yang dengan sungguh-sungguh ingin menciptakan perubahan mendasar, berjangka panjang, dan mendalam.

Kaum radikal tidak harus menggunakan aksi kekerasan apalagi teror. Tapi yang mereka ingin capai adalah perubahan sosial yang total. Sementara Islamisme adalah paham yang percaya bahwa hidup harus ditata dengan ajaran Islam.

Dengan demikian kaum Islamis radikal adalah mereka yang percaya bahwa Indonesia harus berubah secara mendasar, secara total menjadi Negara Islam dengan melandaskan diri pada hukum Islam.

Dalam konteks inilah, kaum Islamis Radikal bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, NKRI dan Pancasila. Banyak pihak salah mengira bahwa contoh Islamis radikal adalah FPI, Majelis Mujahidin, Rizieq, atau ISIS.

Padahal, kalau kita gunakan definisi yang lazim diterima secara internasional, sebuah kelompok atau orang yang dengan sungguh-sungguh percaya berusaha mengubah Indonesia menjadi negara yang diatur oleh hukum Islam, yang dengan sendirinya mendiskriminasikan warga Indonesia yang lain adalah kaum Islamis radikal.

Karena itulah definisi radikal dalam Satgas Penanganan Radikalisme tidak menyebut kata ‘kekerasan’, ‘teror’, atau ‘ekstrim’. Tapi begitu seorang ASN dinilai menolak Pancasila, NKRI, dan melakukan disintegrasi bangsa, dia sudah dapat digolongkan radikal.

Kembali ke Din, saya duga banyak pihak yang bersimpati pada Din sebenarnya tidak mengikuti pernyataan-pernyataan Din dalam beberapa tahun terakhir. Din memang dikenal dulu sebagai tokoh muslim moderat yang menjadi penjembatan ideologi antar umat.

Namun Din sekarang, bukanlah Din yang dulu.

Kini kebenciannya atau kekecewaaannya pada pemerintah nampaknya sudah membuatnya menjadi membabibuta. Dia sekarang bukan lagi sekadar kritis pada pemerintah, tapi sudah sampai tahap menyebarkan kebencian dan memecah belah bangsa.

Misalnya saja pada 5 Oktober 2020, dia menyebarkan surat kepada publik yang seolah ditujukan pada Presiden Jokowi, yang di dalamnya dia menyebarkan tuduhan bahwa ada teror terhadap lambang, symbol, dan pemuka Islam.

Dia menuduh ada rentetan tindak kekerasan, penganiayaan hingga pembunuhan ulama, imam, da’I, tokoh agama. Din juga mengancam jika dibiarkan, tidak mustahil ulama akan kehilangan kesabaran untuk menegakkan hukum dengan caranya sendiri.

Kalau saja pernyataan itu didasari fakta, kita tentu semua berpihak pada Din dan meminta agar pemerintah mengambil langkah tegas.

Masalahnya, dia cuma asal bicara. Kebohongan semacam itu tentu bisa menumbuhkan perpecahan bangsa. Kekacauan pikiran Din juga terlihat dalam beberapa peristiwa serius lainnya.

Pada 2019, Din berkomentar pedas terhadap Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan kubu Prabowo untuk membatalkan hasil Pilpres 2019.

Ketika itu Din tiba-tiba menyatakan ada ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di MK yang memutus sengketa Pilpres. Banyak fakta dan dalil hukum yang tidak didalami, katanya.

Kalau saja kritiknya disusun dengan argumen matang, mendalam, sistematis, mungkin orang akan menghargai kritik Din. Masalahnya, itu yang tidak terlihat dalam pernyataan Din.

Di saat Pandemi, Din juga serampangan mengkritik sebuah konser amal secara virtual oleh BPIP dalam rangka pengumpulan dana untuk membantu korban Corona.

Menurut dia: konser itu adalah bukti bahwa ‘pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat’. Ini cacat pikir yang jelas. Bagaimana mungkin acara pengumpulan dana digambarkan sebagai kegembiraan di atas pendeitaan rakyat?

Begitu juga di sebuah opening speech sebuah webinar tentang pemakzulan presiden, Din dengan sembarangan menyatakan bahwa menurut Teori Politik Islam, pemerintah Indonesia adalah pemerintah diktator sehingga sudah memenuhi syarat untuk dimakzulkan.

Dia juga menyatakan masyarakat tak boleh segan melawan pemerintah yang melanggar konstitusi.

Di lain kesempatan, Din menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak bagi berkembangnya paham Komunisme, membiarkan Komunisme tumbuh tanpa melakukan tindakan apapun juga.

Dan tentu saja, kita harus ingat bahwa Din menghadiri dan berpidato pada Konferensi Khilafah Internasional pada 2007 yang diselenggarakan HTI.

Itulah rekam jejak Din. Karena itu, apa yang disampaikan GAR ITB sangat masuk akal. Apa yang dilakukan GAR ITB sepenuhnya sejalan dengan langkah pemerintah menghabisi kaum radikal.

Din bukan sekadar kritis. Din memang memprovokasi kebencian dan memecah belah bangsa. Wajar bila Satgas Penanganan Radikalisme ASN menindaknya. Yuk kita dukung gerakan anti radikalisme ITB.

Komentar