SKB TIGA MENTERI SOAL SERAGAM SEKOLAH SUDAH IDEAL

Oleh: Syafiq Hasyim

 

Saya berpendapat jika SKB Tiga Menteri tentang “penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah” itu sudah lumayan ideal. Sebab sudah menyentuh inti persoalan yang sedang kita bicarakan.

Hal yang sangat penting dalam SKB ini adalah “sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.”

SKB ini mengarah pada sekolah-sekolah negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengaturnya.

Memang untuk sekolah negeri yang umum, bukan sekolah negeri yang dikelola oleh Kementerian Agama yang memiliki kekhususan, SKB Tiga Menteri sudah bisa dikatakan cukup, sebagaimana diharapkan banyak kalangan.

Meskipun masih ada kritik, terutama dari dua golongan. Pertama dari golongan yang menghendaki semua sekolah negeri, baik yang kekhususan atau yang umum, seharusnya tidak usah mengatur cara berpakaian.

Seragam sekolah seharusnya tidak diatur berdasarkan pada preferensi ajaran agama tertentu. Sekolah negeri di daerah-daerah membuat aturan seragam yang netral saja.

Kelompok satunya lagi menginginkan agar sekolah diizinkan mewajibkan seragam menurut keyakinan dan agama tertentu. Jika siswa-siswi Muslim, mereka dibolehkan, bahkan diharuskan untuk memakai seragama sesuai dengan keyakinan dan agama mereka.

Alasan golongan ini, sekolah adalah tempat pembelajaran dan memaksakan siswa-siswi untuk memakai seragam yang sesuai dengan kewajiban agama tidak hanya dibolehkan namun mereka mengharuskannya. Sekolah sebagai tempat pendidikan bagi mereka boleh memaksa anak didik mereka, apalagi untuk kewajiban agama.

Bagi kelompok ini, kewajiban agama tidak boleh dihalangi untuk juga diwajibkan oleh negara di dalam sekolah. Kelompok terakhir ini menganggap bahwa negara harus memfasilitasi dan mengiyakan apa yang dikatakan agama dalam kehidupan sosial, politik dan budaya.

Meskipun pendapat ini melupakan kenyataan hukum bahwa Indonesia bukanlah negara agama. Tapi pendapat ini real, karenanya hukum agama atau syariah tidak otomatis menjadi hukum negara. Perintah agama juga tidak otomatis menjadi perintah negara. Jika perintah agama otomatis menjadi perintah negara, maka negara kita adalah negara agama.

Pada kenyataannya, negara kita bukan negara agama, namun juga bukan negara yang tidak memberi ruang pada agama. Inilah sistem ketetanegaraan yang unik bagi kita, yang memang pada pelaksanaannya belum bisa dipahami oleh kebanyakan warga negara kita. Karena itu, SKB Tiga Menteri soal seragam sekolah ini merupakan kehadiran negara yang sangat relevan untuk menegaskan bahwa sekolah negara, salah satu representasi ruang negara, adalah tempat yang seharusnya netral dari unsur agama.

SKB Tiga Menteri ini jelas memberi jalan keluar di mana netralitas sekolah soal seragam itu diwujudkan dalam bentuk tidak adanya larangan dan juga tidak adanya kewajiban untuk memakai seragam yang bernuansa agama. Jika siswa dan siswi atau orang tuanya menginginkan untuk memakai seragam sekolah bernuansa agama, seperti jilbab dlsb, maka sekolah juga tidak boleh melarangnya.

Demikian juga, jika siswi ingin memakai seragam sekolah biasa, tidak memakai jilbab, sekolah juga tidak berhak melarangnya. Justru aturan yang demikian ini adalah aturan yang memberi ruang netral bagi siswa dan siswi. Sekolah sebagai ruang yang menghargai soal diversitas asal-usul dan juga keyakinan, serta agama dari peserta didik. Jika dari sekolah sudah memiliki ruang pengalaman hidup bersama, hidup saling toleran, maka itu akan menjadi hal yang baik bagi kita.

Lalu ada pertanyaan, bukankah sekolah itu memang tugasnya mendidik dan di dalam mendidik sekolah bisa melakukan pendidikan dengan cara enforcement termasuk pendidikan hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama?

Sekolah mengajarkan tentang pengetahuan agama sebagai salah satu tugasnya memang betul, namun dalam sistem pendidikan kita, sekolah tidak bisa menjadi lembaga yang memaksakan pelaksanaan kewajiban agama pada peserta didik mereka, apalagi jika sekolah itu adalah sekolah milik negara.

Beberapa kalangan menganggap bahwa SKB Tiga Menteri masih tetap dinilai kurang berani. Masih setengah-setengah dalam menetralkan sekolah. Dalam konteks di mana gerakan syariatisasi yang dilakukan melalui peraturan-peraturan daerah yang sudah berjalan lama di negeri kita, kurang lebih 20 tahun pascareformasi, maka SKB Tiga Menteri sudah bisa dibilang sangat maju untuk menjawab persoalan yang kita hadapi.

Selama ini para pengambil kebijakan soal sekolah sudah merasakan bahwa ada semacam gerakan syariatisasi sekolah umum, namun mereka, dalam rezim-rezim lalu, tidak berani mengambil tindakan yang cukup berarti untuk menghentikan proses syariatisasi ini, karena mereka khawatir dianggap menghalangi ghirah (semangat) keagamaan.

Pascareformasi di mana, sekolah di luar Kementerian Agama itu menjadi wilayah daerah, maka sekolah menjadi salah satu lembaga yang menjadi obyek syariatisasi, seperti soal kewajiban berseragam. Daerah-daerah ramai menerbitkan peraturan-peraturan yang di dalamnya juga ada aturan tentang seragam sekolah yang bernuansa keagamaan.

Di sini nuansa mayoritarianisme begitu terlihat. Keadaan menjadi mayoritas membuat mereka seolah-olah memiliki hak penuh untuk mengatur yang minoritas. Padahal, sebagai warga negara, baik yang mayoritas maupun yang minoritas memiliki hak yang setara.

Namun peraturan daerah yang mengatur kewajiban berjilbab di daerah-daerah Muslim adalah sebuah kenyataan yang kita hadapi sampai saat ini. Dan diamnya pemerintah pusat sejak zaman dulu atas fenomena ini juga merupakan kenyataan yang kita hadapi.

Karenanya, saya menganggap jika SKB Tiga Menteri ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Justru kita berharap jika SKB Tiga Menteri ini menjadi semacam warning bagi pemerintah pusat untuk melihat Perda-perda lain yang memang jumlahnya sudah ratusan.

Pemerintah memiliki momentum untuk melakukan review atas peraturan-peraturan daerah yang tidak sinkron dengan aturan-aturan di atasnya. Ini tidak hanya menyangkut soal Perda bernuansa agama, namun juga Perda-perda lainnya. Arahnya jelas untuk mengembalikan aturan-aturan yang berlaku di negeri kita pada jalur utama cita-cita kita.

Sebagai catatan, terbitnya SKB Tiga Menteri itu hal yang baik bagi kita, negeri Indonesia. SKB Tiga Menteri ini memberikan kontribusi yang berarti bagi kehidupan toleransi dan harmoni di kalangan kita. Namun sekali lagi, agar SKB Tiga Menteri ini tidak mandul, maka pelaksanaan dari SKB Tiga Menteri ini terus harus mendapatkan pengawasan dari pelbagai pihak, terutama pihak non-pemerintah, karena pihak non-pemerintah biasanya akan memberikan penilaian yang cukup obyektif.

Komentar