ROCKY GERUNG NGOMEL KETIKA JOKOWI MINTA DIKRITIK

Oleh: Ade Armando

 

Ini luar biasa. Ada Presiden minta dikritik. Tapi kok mereka yang diundang untuk mengkritik, malah ngomel? Jadi, ceritanya begini. Pekan lalu, Jokowi minta agar masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah.

Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi, katanya.

Sehari setelahnya, dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan bahwa kritik, saran, dan masukan itu seperti jamu yang menguatkan pemerintah.

“Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” ujar Pramono.

Keren!

Tapi nyatanya banyak aktivis yang nampak tidak happy, malah ngomel-ngomel. Contoh pertama adalah Rocky Gerung. Dia bilang, pernyataan Jokowi itu hanya omong kosong di tengah semakin sempitnya ruang kebebasan berpendapat.

“Presiden minta dikritik? Muke gile lu,” kata Rocky.

Menurutnya, pernyataan Jokowi minta dkritik adalah paradoks.

Kata Rocky, Jokowi berusaha untuk memberikan semacam sinyal bahwa dia tidak anti-kritik, padahal di saat yang sama, dia suruh orang untuk perkarakan si pengkritik. “Itu paradoks,” ujarnya.

Menurut Rocky, Jokowi seolah menutup mata akan berbagai kasus pembungkaman kebebasan berpendapat yang selama ini terjadi.

Dia bilang, “Jadi seolah-olah silakan kritik, oke. Anda boleh ngomong. Omongan Anda dijamin oleh kebebasan, tapi setelah Anda ngomong kami tidak jamin kebebasan Anda, kira-kira begitu. Setelah ngomong kebebasannya ditunggu oleh UU ITE, ditunggu oleh Bareskrim.”

Jika Jokowi serius dengan ucapannya, ujar Rocky, seharusnya semua tahanan politik dibebaskan dan tidak ada buzzer-buzzer yang dikerahkan untuk menyerang pengkritik pemerintah.

Hal senada dilontarkan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar. Menurutnya, pernyataan Jokowi itu ironis.

Kata Rivanlee: “Presiden minta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, sementara situasi menunjukkan kebebasan sipil terancam dengan maraknya kasus pelaporan hingga penangkapan aktivis.”

“Itu ironis,” kata dia. “Pernyataan tersebut justru menunjukkan Presiden tidak memperhatikan situasi dan kondisi penyusutan kebebasan sipil yang ditunjukkan dengan serangkaian pelaporan sampai dengan penangkapan individu yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara,” ujar dia.

Mereka yang mengkritik pemerintah, lanjut Rivan, terancam berujung pada kasus hukum dengan dalih melanggar UU ITE.

Mantan petinggi KontraS, Haris Azhar memberi penilaian serupa. Menurut Haris, pernyataan Jokowi itu mengawang-awang karena bisa terbantah dengan sendirinya. Haris menganggap, mereka yang berani mengkritik sudah banyak yang dipenjarakan, digugat atau dibully.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memilih menyoroti buzzer. Menurut Ketuanya, Asfinawati, kalau Jokowi memang berkomitmen pada kebebasan kritik, Presiden seharusnya menertibkan buzzer di media sosial yang menyerang kelompok yang mengkritisi pemerintah.

Asfina menganggap sulit untuk tidak mengkaitkan buzzer itu sebagai pendukung pemerintah, karena itu pemerintah seharusnya bisa mengendalikan mereka. Dia melihat para buzzer di bawah pemerintah itu, kebal dengan UU ITE. Dan ini berbeda dengan nasib oposisi yang melakukan kritik di media sosial.

“Kalau yang melakukan kesalahan adalah oposisi atau orang yang kritis,” katanya. “Meskipun sudah di-take down postingannya, minta maaf tetap dikriminalisasi, tetap dikriminalkan. Tetapi kalau sebaliknya, influencer yang sering membantu narasi-narasi pemerintah dia seperti kebal hukum,” katanya.

Komentar-komentar semacam ini, menurut saya tidak layak, dan mencerminkan kegagalan dalam memandang persoalan. Ini tidak layak karena kita butuh Presiden dan pemerintah yang bersedia dikritik.

Salah satu pernyataan paling terkenal dalam sejarah kebebasan pers adalah dari Lord Acton yang berbunyi: “Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely.”

Artinya, kekuasaan cenderung korup, tapi kekuasaan absolut pasti korup. Dengan kata lain, kekuasaan itu sendiri tidak dengan sendirinya korup. Tapi ketika seorang penguasa tahu dia memiliki kekuasaan absolut, dia pasti akan menjadi penguasa korup.

Jokowi menyadari itu. Karena itu dia minta rakyat jangan berhenti mengkritik dia dan pemerintahannya. Jokowi sadar, pemerintahannya jauh dari sempurna. Di sekitar kekuasaannya, mungkin sekali ada banyak orang korup.

Baru satu tahun saja dia berkuasa, sudah dua menterinya terbukti korupsi. Dan Jokowi sama sekali tidak mengintervensi proses hukum terhadap bawahannya itu. Karena itu, saya yakin, Jokowi tahu dia membutuhkan suara kritis masyarakat, pengawasan oleh media, agar dia bisa punya pemerintahan yang bersih.

Dan Jokowi bukan tipe presiden yang membungkam para pengkritiknya. Dia dihina berkali-kali. Keluarganya dihina berkali-kali. Bahkan difitnah. Tapi dia membiarkan itu terjadi.

Dan kalau sekarang dia menyatakan pemerintah membutuhkan kritik, ini juga menjadi semacam sinyal bagi para pendukungnya agar mereka tidak baper ketika Presidennya dikritik.

Pernyataannya itu justru penting untuk menjadikan para pendukungnya, para menterinya, para kepala daerah, dan semua yang punya otoritas untuk tidak sensitif atas kritik. Dalam demokrasi, kritik itu penting, betapapun pahitnya.

Dan marilah kita jujur melihat, siapasih para pengkritik pemerintah yang ditahan atau dipenjara? Dalam hal ini, kita harus membedakan antara yang diadukan ke polisi dengan yang akhirnya dijadikan tersangka, dinyatakan bersalah, ditahan, sampai akhirnya diadili dan ditahan.

Kalau cuma soal diadukan ke polisi, ya sayapun, Denny Siregar, Abu Janda, Eko Kuntadhi juga berulangkali diadukan ke polisi. Saya sendiri lebih dari 10 kali diadukan ke polisi.

Kalau kami tidak ditangkap, ya karena tidak ditemukan ada unsur pidana. Begitu juga dengan para pengkritik Jokowi dan pemerintah.

Selama Indonesia masih punya UU ITE yang diisi pasal-pasal karet yang setiap saat bisa digunakan untuk membuat seseorang dilaporkan ke polisi hanya karena, misalnya, mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, ya memang akan banyak orang yang diperkarakan.

Jadi fakta bahwa ada banyak orang diadukan ke polisi, sama sekali bukan indikasi bahwa pemerintah anti-kritik.

Bukti bahwa pemerintah tidak membungkam kritik melalui kekuasaannya adalah lihat saja nasib Pemimpin Redaksi Tempo, atau Rocky Gerung, atau Refly Harun, atau Rizal Ramli, atau Tengku Zulkarnain, atau Kwik Kian Gie.

Mereka terus mengkritik pemerintah, dan bebas mengkritik pemerintah setiap hari.

Kalaulah orang seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan itu ditahan, dan Veronica Koman menjadi buron ya bukan karena alasan mengkritik pemerintah, tapi karena keterlibatan mereka dalam aksi yang membahayakan masyarakat.

Jadi kalaulah ada ancaman terhadap kebebasan berbicara, itu datang dari UU ITE. UU ITE memang harus ditulis ulang, karena sudah memakan korban begitu besar.

Yang memanfaatkannya kadang mereka yang pro-Jokowi, kadang yang anti-Jokowi, dan kadang orang yang menggunakannya sekadar untuk kepentingan personal atau perusahaan.

Adapun soal buzzer yang harus ditertibkan pemerintah, buat saya sih, mengada-ada. Buzzer adalah bagian dari fenomena kebebasan berekspresi. Buzzer adalah mereka yang memanfaatkan hak konstitusi mereka untuk bicara, kadang untuk tujuan ideologis, kadang iseng, dan kadang dibayar.

Ketika semua warga dibiarkan bicara, maka kita memang harus siap mendengar apa yang kita suka tapi juga apa yang kita benci. Istilah ‘menertibkan buzzer’ sangat terkesan anti-kebebasan berbicara.

Jadi, kalau saya sih, saya akan mendukung sepenuhnya semangat mengkritik presiden dan pemerintah. Presiden sudah mengundang kita untuk mengkritik mereka, sekeras apapun.

Sekarang semua bergantung pada kita, kita mau nyinyir, mau ngomel, atau memanfaatkannya untuk kepentingan bersama.

Komentar