PAK JOKOWI, SAYA MAU KRITIK!

Oleh: Denny Siregar

 

Kalian bisa bedakan antara “kritik” dan “menghina”?

Pasti bisalah. Kritik selalu berhubungan dengan kebijakan. Bahasa yang digunakan biasanya cerdas, pakai data, dan ada niat untuk memperbaiki sesuatu yang dianggap salah. Kalau menghina biasanya bahasa yang digunakan itu kasar, kadang suka ada nama binatang-binatangnya, nggak cerdas apalagi pakai data dan bisanya cuma caci maki doang.

Itulah perbedaan mendasar antara kritik dan menghina. Pak Jokowi mempersilahkan semua masyarakat untuk mengkritiknya. Kritik, ya. Tentu yang dikritik adalah kebijakan-kebijakannya yang dianggap tidak pada tempatnya.

Saya juga sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Yang saya kritik biasanya adalah cara komunikasi pemerintahan Jokowi yang terkesan sembarangan. Terutama dari para Menteri-menterinya yang kelihatan tidak mampu menyampaikan program dengan bahasa sistematis dan awam. Para Menteri terjebak di konsep “door stop” yang biasanya memang dimainkan oleh para wartawan-wartawan. Door stop itu adalah saat para Menteri keluar atau masuk ke ruangan dengan terburu-buru. Mereka mencegat Menterinya.

Nah, biasanya di pintu, para wartawan kumpul, terus bertanya kepada Menteri, “Pak, makan apa di rumah?” Menteri yang terburu-buru, bahkan belum dapat informasi dari rumah, sang istri masak apa, langsunglah menjawab singkat, “Mungkin istriku masak kambing…” Kemudian wartawan nakal, yang ditugaskan oleh redakturnya supaya meningkatkan traffic pembaca kalau tidak dia pecat, langsung bikin judul klikbait, “Menteri bilang istrinya kayak kambing…”

Judul yang seperti itu langsung disantap oleh pembaca, para netizen yang budiman, dengan penafsiran yang berbeda, “Masak Menteri bilang istrinya kayak kambing? Menteri kurang ajar. Pecat Menterinya!” Judul berita itu kemudian digoreng ke mana-mana, sampai kemudian si Menteri diundang ke stasiun televisi yang punya model penggorengan berbeda, yaitu penghakiman di depan publik.

Dan ini sering sekali terjadi di pemerintahan Jokowi. Apa sebabnya? Karena pemerintahan Jokowi, begitu juga para Menterinya, tidak punya juru bicara resmi. Seperti Andi Malaranggeng waktu zaman SBY dan Wimar Witoelar waktu zaman Gus Dur. Fajroel Rahman yang dibilang juru bicara Istana bahkan jarang sekali memberikan pernyataan di depan publik berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Itulah kenapa saya sering sekali kritik Jokowi dalam sisi komunikasi. Saya sering bilang, “Program Jokowi bagus, hanya komunikasinya yang buruk.” Dan itu membuat banyak program dan kebijakannya tidak tersampaikan dengan baik dan bisa dipelintir oleh oposisi yang sudah menyiapkan demo besar-besaran seandainya ada yang kepelintir kata-kata.

Itu namanya kritik.

Tetapi menghina itu beda. Menghina itu cuma caci maki nggak jelas dan solusinya nggak ada. Bahkan lebih parahnya, mereka menghina fisik. Jokowi dulu bukannya dikritik, tetapi lebih kepada hal-hal remeh yang mereka hina mulai badannya yang kurus, terus wajahnya yang dibilang planga-plongo, sampai majalah Tempo menggambarkan wajah Jokowi dengan hidung panjang seperti Pinokio untuk meyakinkan pembacanya kalau Jokowi adalah pembohong besar.

Itu kurang ajar. Apalagi terhadap seorang kepala negara yang merupakan simbol kita. Tidak ada masukan apalagi solusi di dalam hinaan seperti itu, yang ada cuma merendahkan orang saja.
Dan biasanya orang yang suka menghina, apalagi fisik, intelektualitas mereka itu sangat rendah, di bawah rata-rata. Mereka mungkin kaya tapi karena menginjak kepala orang lain. Mereka tidak mampu memberikan masukan apapun, akhirnya yang keluar kata-kata hinaan saja.

Masih ditambah, habis menghina terus bikin hoax atau meme yang merendahkan. Seperti tuduhan bahwa Jokowi PKI atau yang seperti dulu Jonru lakukan dengan menuduh bahwa orang tua Jokowi nggak jelas. Ini sudah masuk wilayah kriminal. Maka kepada pelaku kriminal yang menghina dan memfitnah, apalagi itu seorang kepala negara, ada UU ITE sebagai cara untuk menghukumnya.

UU ITE itu memang berlaku untuk orang yang menghina, menyebarkan kabar bohong dan fitnah, juga membangun kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Bukan untuk mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah. Nggak mungkinlah kritik kebijakan doang terus dipenjara. Itu hanya framing-framing yang nggak suka sama Jokowi, karena mereka nggak ada senjata lagi untuk bicara tentang kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan. Ditambah tudingan kalau Jokowi memelihara buzzer, itu sudah tudingan panik karena mereka kalah memainkan narasi di media sosial.

Tapi yah, memang susah ya memberi pengertian tentang beda antara kritik dan menghina, sama orang-orang yang bahkan dulu tidak bisa membedakan apakah Ratna Sarumpaet digebukin atau operasi plastik?

Jadi ya, cara terbaik untuk menghajar pemikiran mereka, ya beri terus pencerahan meski capek mereka kok nggak ngerti-ngerti juga, ya. Jangan-jangan hatinya memang sudah penuh kebencian.

Ah, Pak Jokowi ini saya mau kritik. Kenapa sekarang saya lebih suka minum kopi susu daripada kopi pahit? Apa ini karena tambahnya usia atau memang karena salahnya Bapak?

Komentar