SERAGAM SEKOLAH YANG MEMPERSEKUSI IMAN!

Oleh: Eko Kuntadhi

 

Semua orang tahu, di Indonesia jilbab adalah pakaian yang menunjukkan identitas seorang muslimah, perempuan beragama Islam.

Jadi kalau ada perempuan yang bukan beragama Islam dipaksa memakai jilbab, bagi saya itu adalah bentuk persekusi iman.

Apapun alasannya, pemaksaan itu tidak bisa dibenarkan.

Berita inilah yang heboh terjadi di SMK 2 Padang, Sumatera Barat. Orang tua siswi Jeni Cahyani, siswi kelas X SMK 2 Padang dipanggil pihak sekolah, sebabnya karena dia keberatan anaknya yang beragama Kristen harus memakai jilbab.

Dalam video yang beredar, pihak sekolah jelas-jelas mengatakan memakai jilbab adalah kewajiban di sekolah tersebut bagi seluruh siswi. Apapun agamanya.

Tentu banyak orang yang marah. Bagaimana mungkin sebuah sekolah negeri menerapkan kebijakan bernuansa pemaksaan begini. Apalagi pemaksaan atas nama agama.

Jika mau ditelusuri di Padang, fenomena pemaksaan siswi berjilbab ini sudah terjadi cukup lama. Awalnya dari kebijakan Walikota Padang, Fauzi Bahar pada 2005, kebijakan itu bernuansa syariah. Kebijakan itu kemudian diterjemahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, sebagai kewajiban memakai jilbab bagi seluruh siswi. Apapun agamanya.

Sebagian besar siswi atau orang tua siswi non-muslim selama ini tampaknya pasrah. Sebagai minoritas tampaknya teman-teman di Padang itu memilih pasrah untuk ikut arus saja. Ketimbang ada umpatan, “Kalau gak mau pakai jilbab jangan sekolah di sini. Sana sekolah di tempat lain!”

Padahal sebagai WNI atau Warga Negara Indonesia, bersekolah di sekolah negeri yang dibiayai pemerintah itu adalah haknya sebagai WNI. Apapun agamanya. Jadi gak boleh ada omongan, “Kalau gak mau pakai jilbab, jangan sekolah di sini”.

Selain berhak atas sekolah negeri, siswa-siswi yang bukan beragama Islam juga punya hak keberadaannya diakui, agama dan keyakinannya diakui oleh sekolah. Sebagaimana UUD kita juga mengakui kebebasan beragama bagi seluruh warga Indonesia.

Tapi mungkin selama ini gak ada yang protes, karena mereka sadar mereka hanya sebagai minoritas. Jadi gak berani menyuarakan protesnya.

Kalau kasus ini dimulainya tahun 2005, artinya persekusi iman ini sudah berlangsung cukup lama di Padang. Dan ini fenomena yang amat menyedihkan!

Sampai sekarang aja misalnya, mantan Walikota Padang yang mencetuskan aturan itu, Fauzi Bahar, masih ngotot membela kebijakannya. Ia beralasan siswi memakai jilbab, agar terhindar dari gigitan nyamuk demam berdarah. Wow, gigitan nyamuk demam berdarah!?

Hallo, bekas Walikota. Kenapa cara berpikirmu kayak walikota bekas?

Kalau masalahnya gigitan nyamuk, jalan keluarnya pakai Autan. Atau pakai kelambu. Bukan pakai jilbab?

Kita kembali ke SMK 2 Padang. Kata Pak Rusmadi, kepala sekolah di sekolah tersebut, saat ini di sekolahnya ada 46 siswa yang bukan beragama Islam. Tapi katanya, siswi non-muslim lainnya gak protes ketika dipaksa pakai jilbab. Hanya Jeni saja dan orang tuanya yang protes.

Sebetulnya ya, Pak Rusmadi, meski siswi non-muslim lain tidak protes terhadap kebijakan yang diskriminatif itu, bukan berarti mereka boleh diinjak-injak hak beragamanya. Bukan berarti mereka harus dipaksa mengenakan seragam beridentitas muslim. Sementara agama mereka bukan Islam.

Gini deh, Pak Rusmadi atau Pak Fauzi Bahar. Coba sesekali rasakan suasana batin siswi-siswi non-muslim itu saat mereka dipaksa pakai jilbab. Rasakan bagaimana rasanya mengenakan pakaian yang menenggelamkan identitas dan keyakinan mereka itu.

Mau tahu cara merasakannya? Coba Pak Rusmadi atau Fauzi Bahar, kenakan jilbab saat keluar rumah. Gak usah lama-lama. Atau gak usah pakai jilbab yang terlalu syari. Pakai jilbab yang biasa aja. Cukup sehari saja, Pak.

Hayati bagaimana rasanya memakai pakaian yang tidak cocok dengan identitasmu sebagai lelaki. Pasti dan saya yakin Bapak gak nyaman.

Nah, perasaan seperti itulah yang dirasakan siswi-siswi non-muslim setiap hari saat mereka datang ke sekolah mengenakan pakaian muslimah. Perasaan itulah yang dirasakan oleh orang yang terpaksa memakai pakaian yang merupakan simbol agama yang tidak dianutnya.

Apalagi mereka memakainya karena memang diwajibkan oleh sekolah. Tapi Pak, saya gak bertanggung jawab kalau setelah percobaan tadi, bapak Pakai Jilbab ternyata kemudian Bapak lebih nyaman pakai jilbab. Karena gak digigit nyamuk. Itu saya gak bisa komentar.

Yang bikin kita sedih sebetulnya, ternyata kasus sekolah negeri yang memaksakan seluruh siswi apapun agamanya berjilbab, bukan hanya terjadi di SMK 2 Padang. Di Kabupaten Agam, juga ada kasus kayak gini.

Sementara di daerah Bangkiang, Kabupaten Kampar, Riau, pemaksaan sejenis ini juga sudah berlangsung cukup lama.

Saya gak tahu di daerah lain. Tapi fenomena persekusi iman ini sungguh membuat kita miris. Sebagai bangsa yang plural, yang mengakui berbagai keyakinan yang berbeda, kita merasa tertohok, kok masih ada pemaksaan yang norak dan memuakkan seperti ini.

Untung saja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sangat tegas merespon masalah ini. Ia berencana membuat surat edaran mengenai permasalahan yang sensitif ini. Agar sekolah-sekolah negeri tidak memaksakan siswinya untuk menggunakan atribut agama tertentu. Sekolah-sekolah negeri harus dikembalikan fungsinya sebagai kepanjangtanganan dari pemerintah Indonesia. Bukan kepanjangtanganan dari satu agama atau satu ras saja.

Kita setuju, sekolah tidak boleh melarang siswinya kalau dia mau memakai jilbab. Tetapi sekolah, khususnya sekolah negeri, juga tidak boleh memaksakan pakaian beridentitas keagamaan kepada murid-muridnya.

Lain soal kalau sekolahnya sekolah swasta. Sekolah swasta yang beridentitas Islam, misalnya, ya sah saja menerapkan kebijakan siswinya memakai jilbab. Gak ada masalah. Kalau ada siswi non-muslim masuk ke sekolah swasta, sekolah Islam maksudnya, ya dia harus mengikuti aturan tersebut. Wong dia masuk ke sekolah swasta.

Kenapa? Karena sekolah swasta tidak dibiayai oleh pemerintah. Sekolah itu boleh saja bernuansa agama. Gak ada masalah karena itu inisiatif masyarakat.

Tapi bagi sekoleh negeri, menjadikan pakaian muslimah sebagai seragam yang wajib dipatuhi, rasanya ini sangat tidak adil dan menjengkelkan. Kebijakan itu, bagi saya, sama seperti pembajakan. Mengambil hak publik yang plural, mengambil hak warga negara Indonesia yang berbeda-beda untuk diringkus hanya menjadi satu warna saja.

(Video anak SMA)

Apalagi jika ada argumen, di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung. Maksudnya karena mayoritas siswinya muslim dan pakai jilbab, maka orang non-muslim yang sekolah di situ juga harus pakai jilbab, padahal ini sekolah negeri. Ini benar-benar argumen yang kacau. Masa, seorang anak yang berstatus WNI, hanya karena beda agama dan mau masuk ke sekolah negeri, harus menggadaikan keyakinannya sendiri.

Sekali lagi ini namanya persekusi iman. Atas nama aturan yang mengada-ada.

Melihat fenomena ini, Mendikbud kayaknya memang harus bekerja lebih keras. Mengembalikan sekolah negeri ke indentitas aslinya yang mewakili wajah Indonesia. Wajah yang plural dan beragam. Wajah yang nyaman dan ramah dimasuki oleh siapa saja. Apapun latar belakang agama dan rasnya.

Kembalikan sekolah negeri sebagai tempat pendidikan untuk semua anak Indonesia.
Siswi yang mau pakai jilbab, silakan pakai. Sekolah tidak boleh melarang. Siswi yang gak mau pakai jilbab, gak usah dipaksa-paksa. Apalagi siswi yang bukan beragama Islam. Itu namanya pemaksaan dan pemerkosaan keyakinan.

Komentar