PILKADA 2024, ANIES DI UJUNG TANDUK!

Oleh: Eko Kuntadhi

 

Pembahasan soal kapan Pilkada Jakarta digelar, ini lagi seru. UU No.10/2016 mengatakan dengan jelas bahwa Pilkada Jakarta berikutnya akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Nah, kepala daerah yang masa jabatannya habis pada tahun 2022 atau tahun 2023, sementara akan digantikan oleh pejabat pelaksana sampai tahun 2024. Perlu dicatat masa jabatan Gubernur Jakarta yang ada sekarang itu habisnya pada 2022.

Jadi jika tidak ada perubahan atas UU tersebut, Anies harus meletakkan jabatan pada 2022. Menyerahkan kursinya kepada pejabat pengganti yang akan ditunjuk oleh Mendagri. Lalu selama dua tahun ya dia nganggur, sebelum mengikuti Pilkada berikutnya. Itu juga kalau ada partai yang mau mengusung Anies sebagai calonnya.

Perlu dicatat, UU itu sendiri dibuat tahun 2016 sebelum Anies naik jadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam kepala pembuat UU saat itu, ya gak ada terlintas nama Anies Baswedan sama sekali. Makanya statemen Refly Harun yang mengatakan bahwa Pilkada serentak 2024 adalah upaya untuk menjegal Anies, ya lucu. Wong saat dibuat Anies belum jadi gubernur Jakarta.

Iya, sih. Saat ini di DPR sedang memulai pembahasan revisi UU Pemilu. Di dalamnya bisa saja memasukkan jadwal Pilkada baru. Dengan pembahasan itu, dimungkinkan beberapa pasal dalam UU sebelumnya direvisi atau dianulir.

Revisi itu membuka peluang Pilkada Jakarta digelar pada tahun 2022. Sebetulnya bukan hanya Jakarta, pada saat yang bersamaan sekitar 78 daerah juga habis masa jabatan kepala daerahnya. Jika tidak ada perubahan, 78 kepala daerah itu semuanya harus mundur, memberikan kursinya pada pejabat pengganti yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Mereka bisa lagi ikut Pilkada dua tahun kemudian.

Ide tentang Pilkada serentak ini sebetulnya didasarkan pada asas efisiensi. Kita tahu kan, Indonesia terdiri lebih dari 500 kabupaten kota, ada 34 provinsi, kalau Pilkadanya dilakukan sendiri-sendiri kan repot banget, KPU-nya repot. Hari ini Pilkada di sini, hari itu Pilkada di sini, ini akan sangat merepotkan.

Katika tentang Pilkada dibahas tahun 2016, ditetapkan pada UU itu, Pilkada serentak nanti tahun 2024. Terus nanti diteruskan lagi jadi Pilkada serentak tahun 2027.

Di sinilah serunya. Pilkada yang digeser menjadi 2024 dianggap akan merugikan posisi Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta. Seperti tadi, ia terpaksa jadi pengangguran selama dua tahun sebelum Pilkada berikutnya. Apalagi pada tahun yang sama, 2024 juga digelar Pilpres.

Mungkin waktunya berbeda, tapi tetap satu tahun yang sama. Dan kita tahu Anies merupakan tokoh yang digadang-gadang untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Salah satunya Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang sudah menyuarakan dukungan kepada Anies. Saat menyuarakan dukungannya memang FPI bukan atau belum menjadi organisasi terlarang, dia masih halal. Kalau sekarang sudah haram.

Selain FPI, PKS juga ada cenderungan mendorong Anies maju sebagai calon presiden di 2024. Kalau sama partai yang satu ini, tentu saja akan sangat ditentukan dari penggunaan kalkulator dan cara hitungan untung dan ruginya. Kalau harganya pas, ya Anies akan didorong terus.

Nah, kalau Pilkada Jakarta digelar tahun 2022 dan Anies maju sebagai calon, lalu menang pemilihan di Jakarta, ia berharap bisa meniru Jokowi. Dari Gubernur Jakarta melompat ke istana pada 2024.

Tapi kalau Pilkada di Jakarta digelar tahun 2024, Anies pasti bingung. Dia mau ikut Pilkada atau mau ikut Pilpres? Bagi Anies pasti Pilpres lebih berat pertarungannya. Mungkin ia akan bertarung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya jauh melampaui Anies. Sekarang Ganjar nomor satu. Mungkin juga Prabowo Subianto yang menjadi kandidat berkali-kali mau maju lagi untuk ke sekian kalinya.

Diperkirakan pada 2024 nanti, Pilpres akan diikuti oleh lebih dari dua pasang calon.
Sementara sebagai petahana di DKI, jika Anies bertarung untuk jabatan kedua sebagai gubernur, peluang menangnya masih terbuka. Wajar dia petahana. Lawan yang lumayan menantang di Jakarta kabarnya adalah Tri Rismaharini yang sekarang menjabat sebagai Mensos.

Jadi ketika kemarin misalnya Bu Risma sibuk mengurus gelandangan di Jakarta, wajar kalau timnya Anies kebakaran celana dalam. Mereka mulai melihat gerakan Risma sebagai ancaman gubernur yang existing sekarang.

Ada satu hal lagi yang penting. Ini menyangkut soal duit yang sudah keluar untuk ajang Formula E di Jakarta. Meski sudah dipanjar atau dikasih DP Rp560 miliar. Serta ada pengeluaran ini-itu, ternyata Jakarta tidak masuk dalam agenda ajang Formula E dunia.

Pada agenda 2021 ini, atau kalender 2021 ini, tidak ada nama Jakarta tercantum di sana.
Lalu gimana dengan 2022? Kan belum tentu juga.

Nah, bisa bayangin gak, jika sampai masa jabatannya habis, sementara ajang balap Tamiya itu gak juga digelar di Jakarta. Padahal duit sudah keluar banyak. Trus, gimana cara Gubernur mempertanggungjawabkannya? Ini kan bahaya. Artinya apa? Artinya kalau ajang Formula E atau ajang balap Tamiya ini tidak dilakukan 2022, Anies sudah menyerahkan jabatan, bisa berakibat Anies dipenjara.

Kita sih, heran juga. Kalau belum jelas kapan dilaksanakan balapan Tamiya itu, kenapa sih Jakarta gak minta pulangin dulu DP yang udah disetor? Emang duitnya ke mana?

Duit Rp560 miliar kan sayang banget. Nolnya banyak. Apalagi saat pandemi seperti ini. Jakarta butuh duit banyak buat menghalau dampak pandemi bagi warganya. Buat menggerakkan ekonomi di sini. Kalau dihitung-hitung, total biaya untuk ajang balap Tamiya itu, kabarnya mencapai Rp1,6 triliun. Sementara dalam hitungan para pelaksananya, dampak ekonomi langsungnya buat Jakarta cuma Rp600 miliar. Artinya dengan digelar ajang itu, justru kita nombok Rp1 triliun. Woe, kondisi lagi susah kita buang-buang duit Rp1 triliun.

Kita juga heran, dalam kasus Covid-19 misalnya, kenapa sih Gubernur Anies lebih memilih menyerahkan penanganan Covid-19 Jakarta ke pemerintah pusat. Sementara pada rencana balap Tamiya yang gak jelas itu, ia keukeuh gak mau berubah. Gak mau minta lagi DP yang sudah dibayarkan.

Jadi sebetulnya kenapa Anies dan timnya berkepentingan ada revisi terhadap UU No.10/2016 ini, karena memang pengaruhnya sangat besar bagi Anies sebagai gubernur.
Di situ dipertaruhkan karir politiknya. Di situ juga ada kemungkinan terjerat masalah hukum. Ini yang menjadi konsen orang-orang pendukung Anies agar revisi UU No.10/2016 itu diubah dan Pilkada digelar di 2022.

Kita sih sebagai rakyat gak terlalu penting, mau 2022, mau 2024 yang penting gubernur Jakarta ya diganti.

Komentar