DUKUNG NADIEM MAKARIM MELARANG PEMAKSAAN BERJILBAB

Oleh: Ade Armando

 

Kebijakan Nadiem Makarim soal jilbab di sekolah bukan saja harus dipuji, tapi juga harus didukung. Nadiem berani mengambil risiko mengeluarkan keputusan yang sangat mungkin membuatnya dimaki-maki kaum sempit-pikir.

Pada intinya Nadiem menyatakan tidak boleh ada sekolah yang mewajibkan siswi untuk berjilbab.

Jadi, Mas Menteri bukan hanya melarang kewajiban berjilbab bagi siswi non-muslim, tapi lebih dari itu, melarang kewajiban berjilbab bagi semua siswi, termasuk siswi muslim.

Ini langkah penting, karena kewajiban berjilbab ini ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun di banyak daerah di Indonesia.

Dalam hal ini kita harus berterimakasih pada orang tua siswi di SMKN 2 Padang yang protes gara-gara putrinya dipaksa berjilbab.

Video yang menampilkan perdebatan antara si orangtua murid yang beragama Kristen dengan pengurus sekolah tersebut beredar di medsos

Si orangtua dengan berani menyatakan kalau anaknya dipaksa untuk berjilbab itu artinya memaksa anaknya untuk membohongi identitas keagamaannya.

Video itu langsung memancing respons luas, baik melalui media massa maupun media sosial. Tapi kemudian orang seperti disadarkan atau diingatkan, bahwa yang terjadi di SMKN 2 Padang itu cuma puncak dari gunung es.

Pertama, yang sebenarnya menjadi korban pemaksaan bukan satu siswi, tapi banyak siswi.

Setidaknya, kepala Dinas Pendidikan Sumatra Barat menyatakan bahwa ditemukan ada 46 korban ditemukan di SMKN 2 Padang. Mereka semua nonmuslim, dan mereka dipaksa berjilbab.

Kedua, ternyata pemaksaan itu bukan cuma berlangsung di SMKN 2 tapi juga di semua sekolah di Padang. Ketiga, ternyata pemaksaan itu berlangsung sudah sejak tahun 2005.

Yang mengeluarkan keputusan adalah Walikota Padang, Fauzi Bahar. Lucunya kemudian beredar penjelasan Fauzi bahwa kewajiban berjilbab itu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah.

Fauzi berdalih, kalau siswi mengenakan pakaian yang tidak menutup diri, dia akan mudah digigit nyamuk. Masuk di akal? Ya jelas, tidak. Tapi begitulah sang Walikota berdalih.

Kemudian keempat, ternyata penindasan HAM itu bukan hanya berlaku di Padang, tapi di banyak kota di Sumatra barat.

Di provinsi yang dulu dikenal melahirkan banyak intelektual terkemuka itu, ternyata memang sudah lazim ada pemaksaan berjilbab bagi baik siswi muslim maupun siswi nonmuslim.

Kelima, ternyata pemaksaan semacam itu juga berlangsung di banyak daerah di luar Sumatra Barat.

Jadi, ini bukan khas Sumatra Barat, tapi lazim ditemukan di daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang menunjukkan kecenderungan ke arah mendukung penegakan syariah dan anti-nasionalisme.

Kalau itu diwajibkan di sekolah Islam, di madrasah, atau di pesantren, tentu bisa diterima. Tapi kalau kewajiban ini dilakukan di sekolah negeri yang dibiayai rakyat, ini jelas persoalan serius.

Dengan demikian, kejadian di SMKN Padang itu menjadi penting karena dia seperti membuka kotak pandora tentang penindasan hak beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

Dan bahwa Nadiem dengan tegas memerintahkan agar penindasan itu dihentikan menunjukkan kualitas sang Menteri.

Terdapat sejumlah hal penting yang ditekankan Nadiem dalam pernyataan yang disampaikan melalui video pada 24 Januari 2021.

Pertama katanya, pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif.

Kedua, pendidikan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Ketiga, dalam hal pakaian seragam, sekolah harus memperhatikan hak warga untuk menjalankan keyakinan yang dianut masing-masing.
Keempat, sekolah tidak boleh mengintervensi siswa atau siswi untuk mengikuti pakaian kekhususan agama tertentu, apalagi kalau itu bertentangan dengan keyakinan yang dianut peserta didik.

Nadiem juga sudah meminta Pemda memberi sanksi tegas kepada pihak yang membuat aturan kewajiban berjlibab di SMKN 2 Padang itu. Menurut Mas Menteri, kewajiban berjilbab merupakan bentuk intoleransi dan anti-keberagaman yang bukan saja merupakan pelanggaran UU, namun juga menentang nilai-nilai Pancasila dan Kebhinekaan.

Pernyataan Nadiem sangat tegas dan lugas. Melalui penegasan itu, sudah jelas bahwa pemaksaan jilbab terhadap siswi nonmuslim dilarang. Tapi sekaligus melalui penegasan itu, Nadiem jelas juga melarang pemaksaan jilbab bagi siswi muslim. Berjilbab itu kan soal keyakinan. Tidak ada kewajiban dalam Islam agar setiap perempuan berjilbab.

Soal jilbab itu ada ayat Alqurannya, tapi ayat itu punya beragam interpretasi.

Persisnya, ayat yang digunakan adalah An Nur ayat 31 yang menyatakan: “Hendaklah wanita beriman menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.”

Itulah bunyi perintah dalam Alquran.

Ada yang menafsirkan bahwa itu maksudnya harus menutup seluruh tubuh termasuk wajah, ada yang menafsirkan harus tertutup dan tidak boleh ketat, ada yang menafsirkan yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan, tapi ada juga yang menyatakan yang penting sopan dan tidak memperlihatkan dada.

Jadi saya ulang ya, tidak ada tafsiran tunggal. Ada beragam interpretasi dalam dunia Islam. Ada beragam keyakinan dalam dunia Islam. Itulah yang menjelaskan bahwa selama berabad-abad kaum muslimat di Indonesia tidak berjilbab.

Di Indonesia, perempuan muslim baru berjilbab pada tahun 1990an.

Bahkan di Sumatra yang dianggap lebih puritan dibandingkan di Jawa misalnya, berjilbab adalah fenomena yang baru berkembang belakangan.

Dan kalau ada yang berargumen bahwa berjilbab adalah kearifan lokal Sumatra Barat yang sudah berakar selama berabad-abad, dia jelas bohong.

Bahwa pakaian perempuan Sumatra cenderung lebih tertutup dibandingkan perempuan Jawa, misalnya, ya memang benar. Tapi tidak ada itu kewajiban bagi muslimat harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan.

Coba saja lihat foto-foto keluarga tokoh muslim dari Sumatra seperti Buya Hamka atau Muhammad Natsir. Perempuan-perempuan di keluarga ulama besar itu tidak berjilbab.

Apakah mau dikatakan keimanan umat Islam di Indonesia di masa lalu lebih rendah daripada keimanan umat Islam di Indonesia sejak reformasi?

Kaum muslimat di Indonesia baru berjilbab sejak masuknya paham Wahabi, konservatisme Islam, ada gagasan negara Islam, ada Kilafah, dan seterusnya.

Saya tidak ingin mengatakan berjilbab itu salah atau terbelakang. Tapi berjilbab adalah soal keyakinan dan bahkan soal preferensi. Berjilbab tidak punya korelasi dengan kualitas dan integritas. Mahasiswi berjilbab saya banyak yang pintar, tapi banyak juga yang tidak pintar.

Politisi, pejabat, birokrat, profesional berjilbab banyak yang berintegritas, tapi banyak juga yang korup, maling, dan berselingkuh.

Berjilbab adalah gaya berpakaian yang tidak ada standar absolutnya. Bahkan ulama besar lulusan Al Azhar, Mesir, seperti Prof. Dr. Quraish Shihab tidak menganggap berjilbab itu wajib bagi muslimat.

Lihat putrinya, Najwa Shihab. Dia tidak berjilbab, dan tetap terlihat cantik dan sopan. Karena itu, sikap Nadiem harus didukung penuh. Dalam wawancara dengan Cokro TV tahun lalu, dia pernah menyatakan bahwa salah satu agenda penting dalam dunia pendidikan yang akan ia tegakkan adalah melawan intoleransi.

Kewajiban berjilbab jelas adalah tindakan intoleran, represif, dan bertentangan dengan hak asasi manusia, atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama sendiri. Betul, cara berpakaian siswi dan siswa tentu perlu diatur. Tapi intinya sekadar berpakaian dengan cara sopan dan pantas.

Kewajiban berjilbab bagi peserta didik harus ditolak karena bertentangan sepenuhnya dengan prinsip dan semangat pendidikan. Kita dukung ya Mas Nadiem Makarim melawan jilbabisasi di sekolah-sekolah di Indonesia.

Kita dukung ya keputusan Mas Nadiem untuk melarang bukan saja kewajiban jilbab bagi nonmuslim, tapi juga melarang kewajiban jilbab bagi siswi muslim

Komentar