JOKOWI KEMBALI MENGHAJAR GEROMBOLAN EKSTREM

Oleh: Eko Kuntadhi

Jokowi kembali lagi menghajar gerombolan ekstrem. Kali ini ia mengeluarkan Peraturan Presiden No.7/2021 isinya tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kebijakan itu sendiri berisi sekitar 125 rencana aksi yang harus dijalankan oleh lebih dari 20 kementerian dan lembaga. Jadi soal ekstrimisme ini bukan lagi cuma sekadar urusan BNPT, urusan polisi, tetapi sudah menjadi urusan seluruh kementerian dan lembaga.

Aturan ini kabarnya sudah tertunda lebih dari tiga tahun. Rencananya sejak 2017, baru sekarang ditandatangani.

Tapi ini adalah langkah kesekian dari Presiden yang sering dijuluki plonga-plongo ini,
untuk menghambat gerakan gerombolan ekstrem.

Pemerintah sudah membubarkan HTI, organisasi pemuja khilafah. Jokowi juga mengeluarkan Perppu Ormas yang kemudian berubah menjadi UU. Semua ormas yang anti Pancasila langsung kena hajar.

Terus, Jokowi melangkah. FPI kini dilarang beraktivitas di Indonesia. Tokoh-tokohnya diseret ke meja hijau. Big imam harus menghadapi berbagai tuntutan akibat ulahnya yang semakin hari semakin belagu itu. Tokoh yang lain, ya tinggal menunggu giliran.

Bukan hanya melarang organisasinya, PPATK sudah membekukan sebanyak 89 rekening yang terafiliasi dengan FPI. Tampaknya pembekuan rekening ini bisa dikatakan sebagai pamungkas. Ormas laskar-laskaran langsung mlempem. Kayak kerupuk diemut sama nenek-nenek.

Bukan hanya karena sumber duitnya yang dicekek, tetapi juga dengan dibekukannya rekening ini membuat bohir yang selama ini membiayai ulah gerombolan ini mulai menyingkir. Para bohir khawatir, pelacakan PPATK nanti akan membuktikan perannya dalam membiayai kegiatan yang sering menggangu masyarakat.

Apalagi jika kemudian di aliran dana itu juga digunakan untuk aktivitas terorisme. Bisa bahaya bohirnya. Bisa dihabisi karena terbukti mendukung terorisme.

Kita tahu sejak reformasi 1998 gerombolan-gerombolan ini seperti dibiarkan tumbuh seperti jamur di musim hujan. Kalau jamur merang sih enak, tapi ini jamur dan kutu air. Di zaman SBY dengan teori zero enemy-nya, mereka kayak diberikan angin gitu deh. Akibatnya apa? Ya merangsek ke seluruh segi kehidupan kita.

Bahkan pada saat itu, ormas khilafah, HTI, pernah mendapat slot siaran langsung di TVRI untuk menyiarkan kegiatannya sambil kampanye khilafah, sambil kampanye untuk menghancurkan Indonesia. Lo bayangin. TVRI yang dana operasionalnya dapat dari publik, malah memberi ruang bagi kelompok yang tujuannya menghancurkan Indonesia.

Jadi sejak reformasi boleh dikatakan mereka merajalela. Gila-gilaan. Di Cikeusik misalnya, kelompok mereka ini dengan bengis membantai warga Ahmadiyah. Dan kita tahulah setiap Desember, aksi weeping mall sering terjadi. Men-sweeping orang yang pakai topi Santa, men-sweeping ini dan itu, semuanya terjadi ketika mereka ada dan berdekatan dengan kekuasaan.

Puncaknya pada 2017 lalu ketika Pilkada Jakarta yang ramai dengan isu para pengasong agama. Demo 212 dan 411 hampir saja menghancurkan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Dan tahu gak? Pada saat itu, kabarnya, polisi berhasil menghalangi ratusan miliar dana asing yang mau masuk ke Indonesia. Tujuan dana ini adalah rekening-rekening pentolan gerombolan yang menggerakkan 212 dan 411 itu. Harapannya mungkin 212 atau 411 bisa jadi momentum untuk memancing gelombang protes yang lebih besar lagi.

Artinya, dengan kondisi itu, jaringan mereka bukan hanya lokal, ngecret-ngecret di tengah jalan. Tapi sudah melibatkan kepentingan asing dan kepentingan asing itu ikut bermain dalam konflik politik di Indonesia. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mengacau dan melemahkan pemerintahan Jokowi.

Dan kita tahu pemerintahan yang lemah akan sangat mudah disandera oleh kepentingan asing. Mereka gampang sekali masuk ke Indonesia untuk mendesakkan kepentinggannya. Pelajaran dari Suriah, Irak dan Libya jelas menggambarkan bagaimana kekuatan asing ini yang bersatu-padu dengan para ekstrimis lokal berhasil merusak sebuah bangsa yang tadinya adem-ayem, tenteram dan aman.

Jadi jangan kaget kalau beberapa waktu lalu, seorang perempuan intelijen Jerman kedapatan menyambangi markas FPI di Petamburan. Ini bukan main-main.

Presiden Jokowi sadar kondisi ini. Ia berpikir, percuma membangun segala infrastruktur yang hebat-hebat itu. Membangun jalan. Percuma juga membangun fasilitas sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan rakyatnya. Semua hasil pembangunan itu bisa luluh lantak seketika ketika gerombolan ini mendapat angin untuk beraksi.

Coba kita lihat Suriah, dulu negeri ini nyaman dan indah. Damaskus itu menjadi salah satu tempat plesiran yang paling asyik di Timur Tengah. Coba lihat sekarang. Semua tinggal puing dan air mata.

Makanya Jokowi terus bergerak. Sambil membangun, pada saat yang bersamaan ia juga harus pandai-pandai menyingkirkan semua potensi perusak Indonesia. Kalau bisa dibabat sampai ke akar-akarnya.

Tapi menghalau sebuah ideologi gak cukup hanya memakai tangan aparat negara. Gak cukup cuma dengan tindakan hukum. Masyarakat harus dilibatkan. Nah, Perpres No.7/2021 inilah salah satu dasar hukum bahwa kita sebagai masyarakat wajib terlibat aktif menghadapi gelombang ekstrimisme yang membahayakan negeri ini. Menghadapi ideologi impor yang memang sudah terbukti merusak di berbagai negara lain.

Perpres ini juga sebagai landasan bahwa semua institusi yang ada di bawah negara untuk segera bersih-bersih. Sudah jadi rahasia umum banyak ASN, dosen, pegawai BUMN yang sudah keracunan ideologi perusak ini.

Mulanya mereka sekadar intoleran, sekadar gak suka sama kelompok-kelompok yang berbeda. Lalu sikap intoleran itu mengeras menjadi sikap yang ekstrem. Lalu semakin radikal. Nah, orang-orang seperti ini pas punya kesempatan, akan melangkah menjadi teroris. Atau kalaupun mereka gak menjadi teroris, mereka mendukung terorisme.

Jadi sekaranglah waktunya untuk bersih-bersih. Mestinya kinerja menteri, kinerja direksi BUMN, kinerja kepala lembaga negara dan aparat hukum bukan saja dinilai dari ukuran pada bidangnya saja. Misalnya Menteri Keuangan tentang bagaimana kondisi keuangan bangsa, Menteri BUMN soal BUMN. Bukan cuma itu.

Mestinya salah satu penilaian penting bagi para pemimpin itu adalah seberapa berhasil mereka membersihkan lembaganya dari para oknum perusak yang selama ini bercokol di sana.

Baru aja kemarin kita dikagetkan UNPAD, Universitas Padjajaran kecolongan. Seorang pentolan HTI yang kebetulan jadi dosen di sana, mau diangkat jadi wakil dekan. Untung kita tahu, buru-buru diprotes di media sosial. Dan alhamdulillah, pelantikannya langsung dibatalin. Mestinya gak cuma dibatalin, tapi orang-orang seperti ini harus dihambat karena bisa merusak mahasiswanya, bisa merusak lingkungannya. Karena ideologinya akan terus disebarkan.

Ada banyak, dan sangat banyak ASN dan karyawan BUMN yang jelas-jelas menunjukkan simpati pada gerakan-gerakan ekstrimis atau menjadi curut khilafah di Indonesia. Mereka ini yang bisa menjadikan hasil pembangunan yang sudah susah payah kita dirikan, berubah menjadi puing dan air mata seperti di Suriah.

Jadi melalui Perpres No.7/2021 ini kita semua punya landasan hukum untuk terlibat aktif menjaga Indonesia. Menjaga Indonesia dari para preman berjubah agama. Menjaga Indonesia dari para perusaknya.

Sebab inilah Indonesia kita. Ini negeri yang kita cintai. Ini negeri yang pantas kita teteskan air mata, setiap kita mendengar lagu ‘Tanah Airku’ diputar. Ini negeri tempat kita berlindung di hari tua. Ini negeri yang pantas tempat kita tinggal, sampai akhir menutup mata.

Komentar