PEMBUBARAN FPI DKK TIDAK BERTENTANGAN DENGAN DEMOKRASI

oleh: Ade Armando

Ketika ada perintah pembubaran FPI, dan sebelumnya HTI, lazim terdengar pertanyaan: apakah sikap pemerintah tersebut bisa dibenarkan dalam demokrasi?

Para pengkritik bahkan berargumen bahwa kebebasan berorganisasi adalah kebebasan sipil (civil liberty) yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Sebagian dari mereka menuduh pemerintah Jokowi sudah menjelma menjadi pemerintah represif yang tidak menghormati kebebasan masyarakat.

Menurut saya, pandangan semacam itu walau bisa dimengerti, tapi terkesan menyesatkan. Dalam demokrasi, pelarangan organisasi lazim ditemukan.

Sebuah pemerintah demokratis memang diharapkan tidak mudah atau tidak semena-mena melarang organisasi tertentu. Tapi pelarangan organisasi bukanlah sebuah hal yang diharamkan, termasuk di negara-negara demokratis maju.

Kita misalnya bisa melihat pada dokumen Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Bahasa Indonesianya adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.

Ini adalah sebuah deklarasi yang ditandatangani negara-negara di dunia berisi kesepakatan tentang kewajiban bagi setiap negara untuk melindungi hak asasi manusia.

Salah satu dari hak yang disepakati harus dilindungi adalah hak berserikat dan berkumpul. Itu ada di Pasal 20. Tapi di Pasal 29 dikatakan bahwa kebebasan tersebut bisa dibatasi, dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat pertama, pembatasan organisasi bisa dilakukan dalam rangka melindungi hak dan kebebasan orang lain. Kedua, kebebasan berorganisasi dapat dibatasi demi moralitas. Ketiga, demi ketertiban publik. Keempat, demi kesejahteraan umum.

Jadi jelas, kebebasan individu itu bukannya tanpa batas.

Contoh ekstrimnya begini deh. Pemerintah boleh melarang sebuah organisasi para pecinta narkoba, karena penggunaan narkoba itu melanggar hukum dan membahayakan keselamatan publik.

Tapi pemerintah tidak boleh membubarkan sebuah organisasi karena organisasi itu bersikap kritis terhadap pemerintah.

Dengan kata lain, pembubaran sebuah organisasi hanya bisa dilakukan dengan alasan yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut memang membahayakan kepentingan rakyat.

Hal serupa bisa kita temukan dalam amandemen UUD 1945. Dalam Pasal 28E dikatakan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Namun dalam Pasal 28J (2) dikatakan juga bahwa dimungkinkan adanya pembatasan dengan tujuan untuk mengakui dan mengormati hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban.

Jadi, sejalan dengan Deklarasi Universal tadi, UUD kita pun menyatakan pelarangan organisasi bisa dilakukan, selama memang ada alasan kuat untuk membubarkan atau melarangnya.

Di banyak negara demokratis, pelarangan organisasi lazim ditemukan. Contoh paling gampang adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu dilarang di Jerman, Rusia, Cina, Mesir, Turki, Pakistan, dan mayoritas negara Arab.

Di Amerika Serikat organisasi seperti Hamas, Hizbullah, Front Pembebasan Palestina, dinyatakan sebagai organisasi terlarang.

Di Prancis, jangan coba-coba bikin organisasi anti-Yahudi. Jadi, pelarangan organisasi adalah hal biasa-biasa saja dalam demokrasi.

Sekarang kita lihat deh kasus Indonesia. Misalnya saja FPI dan HTI.

Kedua organisasi ini layak dilarang karena ada banyak hal yang membuat mereka bisa dilihat sebagai organisasi yang mengancam Indonesia.
Sebagai contoh, sebelum Rizieq tiba di Indonesia saja, FPI sudah menyatakan bahwa Rizieq akan kembali untuk memimpin revolusi.

Apa perlu ditunggu sampai mereka benar-benar melakukan aksi revolusi baru kemudian mereka dilarang? Bahwa mereka sudah berniat melakukan revolusi saja sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk melarang mereka.

Dan ada banyak rekam jejak yang menunjukkan bahwa FPI memang bisa melakukan aksi kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap musuh mereka.

Di luar itu, kalau kita baca Anggaran Dasar FPI, kita akan tahu bahwa FPI pada dasanya memang anti-Indonesia.

FPI menyatakan bahwa visi dan misi organisasinya adalah penerapan Syariat Islam secara kaffah di bawah naungan Khilafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuwwah, melalui pelaksanaan da’wah, penegakan hisbah, dan pengamalan jihad.

Coba kita bedah kata-kata yang termuat dalam visi misi itu. Pertama, mereka akan menerapkan Syariat Islam secara kaffah. Ini artinya mereka akan merombak sistem hukum Indonesia menjadi sistem hukum Islam sebagaimana yang mereka percaya.

Munarman dalam berbagai kesempatan menyatakan bukankah Indonesia sudah menerapkan hukum Islam, misalnya dalam hal hukum waris dan hukum pernikahan? Tentu saja ini argument yang mengada-ada.

Kalau memang ada bagian dari hukum Islam yang diterapkan di Indonesia, itu tetap tunduk pada hukum Indonesia. Kalau ada warga Indonesia yang memilih menerapkan waris bukan atas dasar hukum Islam, ya kan boleh?

Begitu juga dengan pernikahan. Ini beda sekali kalau FPI akan menerapkan hukum Islam secara kaffah di seluruh Indonesia.

Kaffah itu berarti keseluruhan. Jadi, menurut FPI, keseluruhan hukum Islam harus berlaku di Indonesia.

Bahkan warga nonmuslim pun harus tunduk pada hukum Islam, termasuk misalnya pelarangan bank, kewajiban potong tangan buat pencuri, atau bahkan hukum rajam untuk mereka yang dituduh melakukan hubungan seks di luar nikah.

Bahkan poligami pun akan diizinkan dilakukan tanpa persyaratan, misalnya persyaratan adanya izin dari istri pertama. Dan FPI juga menyatakan bahwa penerapan hukum Islam itu akan diterapkan di bawah Khilafah Manhaj Nubuwwah.

Dengan kata lain, FPI merujuk pada periode kekhalifahan di zaman Nabi Muhammad hidup yang kemudian dilanjutkan oleh empat sahabat Nabi.

Gagasan ini sangat menakutkan. Orang itu tidak tahu, sering tidak tahu bahwa menurut konsep Khilafah, yang boleh menjadi pemimpin hanyalah seorang muslim.

Nonmuslim tidak boleh memimpin, kecuali ditunjuk oleh Khalifah yang harus beragama Islam. Misalnya saja, boleh saja ada gubernur nonmuslim, tapi harus atas penunjukan sang Khalifah.

Juga orang tidak banyak tahu bahwa dalam konsep Khilafah, tidak ada pembatasan periode kepemimpinan. Jadi begitu seorang Khalifah terpilih atas dasar musyawarah para elit, dia akan terus memimpin sampai mati.

Dia hanya bisa diganti, diturunkan kalau dituduh melakukan pelanggaran serius hukum Islam. Penurunannya pun tidak perlu baik-baik, kalau perlu dengan revolusi. Dalam sistem Khilafah, tidak ada DPR.

Hukum yang berlaku adalah Alquran yang penafsirannya ditentukan oleh Khalifah bersama orang-orang kepercayaannya. Jadi, konsep Khilafah adalah konsep yang anti-Indonesia dan anti-demokrasi.

Penegakan Syariah Islam dan konsep Khilafah bertentangan dengan hak asasi manusia. FPI, HTI, Forum Umat Islam, dan lain lain memperjuangkan gagasan itu. Ini yang membedakan mereka dari PKS, misalnya.

PKS juga Islam, tapi tidak pernah menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan penerapan syariat secara keseluruhan di bawah sistem politik Islam, yaitu Khilafah.

Jadi, kalau mereka sudah jelas suka menggunakan kekerasan, berniat melakukan revolusi, dan punya ideologi yang jelas-jelas mengancam Indonesia, ya wajar dong kalau FPI dibubarkan.

Karena itu kalau ada yang tanya, apakah dalam demokrasi, organisasi seperti FPI layak dibubarkan? Menurut saya, kalau kita gunakan akal sehat, FPI itu layak dibubarkan.

Komentar