ARAH PAK JOKOWI PASCA KEMBALINYA RIZIEQ KE TANAH AIR

Oleh: Syafiq Hasyim

Kepulangan Habib Rizieq ke tanah air, setelah lama meninggalkan negerinya karena persoalan hukum yang dituduhkan kepadanya, mungkin akan menjadi test tersendiri bagi pemerintahan Pak Jokowi. Test ini, konkretnya akan berbentuk apakah Pak Jokowi akan melakukan tindakan realistik, dalam hal ini berkompromi dengan Habib Rizieq, ataukah Jokowi akan melanjutkan kasus-kasus hukum yang dulu tertunda.

Kedua pilihan sama-sama berat implikasinya bagi pemerintahan Pak Jokowi. Jika Pak Jokowi mengambil sikap kompromistik dengan Habib Rizieq, dengan pelbagai pertimbangan politik, yang memang dianggap kuat oleh beliau, maka kemungkinan yang akan didapatkan oleh Pak Jokowi adalah pujian dan mungkin juga kritik.

Pujian karena langkah ini dianggap sebagai bentuk rekonsiliasi dengan Rizieq Shihab dan mengurangi polarisasi pada akar rumput. Namun begitu datang, Rizieq Shihab sudah menunjukkan perlawanannya pada Jokowi, dengan menyatakan revolusi akhlak itu bukan revolusi mental. Revolusi mental, menurut Habib Rizieq merupakan istilah yang dipakai oleh gembong komunis.

Pernyataan di hari pertama tiba di tanah air ini menunjukkan bahwa harapan rekonsiliasi antara Jokowi dan Habib Rizieq semakin jauh. Namun jika Jokowi misalnya mengambil sikap seperti semula, yakni memberi kebebasan pada penegak hukum kita untuk melanjutkan kasus-kasus hukum yang dulu pernah dituduhkan oleh pihak kepolisian pada Habib Rizieq, maka Jokowi akan tetap mendapatkan simpati dari kelompok yang selama ini memang mendukung Jokowi untuk melanjutkan kasus itu. Risikonya Jokowi akan tetap mendapatkan stigmatisasi dari para pendukung Rizieq, atau mereka yang menumpang pada popularitas kasus ini.

Dua hal di atas adalah kemungkinan pilihan yang memang sulit diambil oleh Pak Jokowi. Namun jika Pak Jokowi mengambil langkah kedua, maka Pak Jokowi sebenarnya telah memberikan kepastian hukum kepada kita. Kepastian hukum adalah hal yang penting tidak hanya bagi Rizieq Shihab, namun juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Pengadilan kita harus diberi kesempatan untuk membawa kasus ini ke persidangan.

Namun, jika langkah ini yang diambil oleh Pak Jokowi, apakah para pembantu Pak Jokowi akan mendukungnya, misalnya para menteri. Katakanlah Menteri Agama yang sedari awal menyatakan perang terhadap segala bentuk radikalisme dan esktremisme agama.

Apakah Wakil Presiden sebagai pembantu paling utama dalam jajaran pemerintahan Pak Jokowi juga akan turun gunung untuk membela atasannya dalam mendudukkan kasus Rizieq melalui jalur hukum. Kyai Ma’ruf akan memiliki peran yang penting dalam keikutsertaannya memberikan sumbang saran pada Pak Jokowi, bagaimana sebaiknya si Bos ini menghadapi masalah hukum Rizieq Shihab.

Kyai Ma’ruf memiliki dua posisi penting, beliau adalah orang kedua di Indonesia setelah Pak Jokowi dan beliau adalah orang yang pernah dekat dengan Habib Rizieq Shihab dalam kasus Gerakan 212. Baik Kyai Ma’ruf dan Habib Rizieq sama-sama menjadi pihak yang ingin memperkarakan mantan Gubernur Jakarta, Ahok, dalam kasus penistaan agama pada era 2016-2017.

Pertanyaan sekali lagi di sini, apakah Kyai Ma’ruf mau memainkan peran penengah untuk Jokowi dan Habib Rizieq. Semua ini berpulang kepada Kyai Ma’ruf sendiri dan Jokowi. Selain pada level orang pemerintahan, persoalan berikutnya adalah apakah partai-partai pendukung Pak Jokowi memiliki sikap yang seragam untuk meneruskan penyelesaian hukum Rizieq Shihab?

Dalam hal ini, saya tidak yakin sepenuhnya, partai-partai pendukung Jokowi akan memback-up Pak Jokowi untuk penerusan kasus hukum Habib Rizieq Shihab. Jika konsolidasi di dalam pemerintahan Jokowi dan juga partai-partai koalisi pendukung Jokowi tidak memiliki suara yang bulat soal penerusan kasus hukum Habib Rizieq, maka hampir bisa dipastikan bahwa Pak Jokowi akan mengambil jalan lunak dan jalan kompromi. Rizieq akan dibiarkan untuk berperan di ruang publik dengan bebas, namun tidak boleh menyentuh hal-hal tertentu sebagai misal.

Apa yang saya kemukakan di atas adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Ya, apa boleh buat, Pak Jokowi kini memang dalam keadaan yang serba sulit dan canggung. Bila kita diizinkan untuk melakukan flashback, maka dulu sebaiknya Pak Jokowi memberikan keleluasaan pada lembaga penegak hukum untuk memproses kasus yang menimpa Rizieq.

Hal yang paling mungkin berbeda bagi Pak Jokowi dalam menghadapi kasus Rizieq pada saat sekarang adalah sikap diam kalangan NU. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bahwa HRS sangat benci sekali dengan elit NU, dimulai dari Gus Dur sampai Kyai Said Aqil Siradj dan karenanya kalangan NU adalah pihak yang sering berhadap-hadapan dengan Habib Rizieq Shihab, meskipun tipe teologis NU dan HRS adalah sejenis dan bahkan sama.

Dalam kasus kepulangan Rizieq Shihab saya mengamati jika NU mengambil sikap netral saja. Ada dugaan NU tidak mau terlibat dalam masalah ini seperti dulu, tidak mau dihadap-hadapkan dengan Rizieq Shihab dan memberikan ruang yang lebih luas pada Pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah ini. Sikap NU seperti ini adalah sikap yang fair bagi organisasi terbesar Islam di Indonesia, karena urusan NU jauh lebih besar dari sekadar urusan Habib Rizieq Shihab. Jika sikap ini yang melatarbelakangi sepinya para elit NU dalam menanggapi masalah kepulangan Rizieq Shihab, maka itu berarti Pak Jokowi kehilangan back-up terbesarnya.

Jika mau mengharapkan dukungan dari Muhammadiyah dan MUI untuk melanjutkan masalah hukum Rizieq Shihab? Saya kira hal ini masih bisa dilakukan oleh Pak Jokowi, namun selama ini, kedua organisasi, Muhammadiyah dan MUI, tidak memandang kasus hukum Rizieq Shihab sebagai hal yang perlu dicurigai. Bahkan Sekjen MUI, Anwar Abbas, yang berasal dari unsur Muhammadiyah di dalam MUI, memberikan ucapan “ahlan wa sahlan”, selamat datang Rizieq Shihab.

Atau Pak Jokowi membiarkan saja kasus Rizieq Shihab sambil menunggu waktu yang normal. Masalahnya, sejauh mana kesabaran Pak Jokowi menghadapi masalah ini, jika setiap hari ada saja pernyataan-pernyataan yang mungkin akan menimbulkan dampak-dampak segregatif di masyarakat dan digunakan untuk menembak diri Pak Jokowi. Saya setuju bahwa sebagai pemerintah Jokowi harus bersikap hati-hati dan senantiasa terbuka pada kritik, bahkan hasutan dari mana saja. Namanya juga Presiden Indonesia. Sekali lagi, semua keputusan Kembali kepada Pak Jokowi sendiri.

Sebagai catatan, apa pun langkah yang akan diambil oleh Pak Jokowi atas HRS memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berbeda-beda berat dan ringannya. Saya berharap Pak Jokowi menemukan formula yang bisa menguntungkan semua pihak, sehingga tidak ada lagi pertentangan-pertentangan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan peran Habib Rizieq Shihab.

Komentar