HALO CENDANA, LAGI MARAH SAMA JOKOWI YA?

oleh: Denny Siregar

Banyak banget yang nanya ke saya dengan nada sinis, kemana sih KPK? Sudah mandul ya?

Saya juga kurang paham, kenapa ya mereka nanya ke saya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu? Apa karena saya dianggap orang yang bertanggung jawab menghancurkan KPK dengan membongkar borok mereka dulu kalau mereka dikuasai “Taliban” didalamnya?

Tapi okelah, saya coba jawab dengan apa yang saya ketahui, kalau KPK sekarang maenannya gak tangkap-tangkap trus pencitraan doang. Dulu KPK senangnya nangkep yang nilainya bahkan cuman 50jutaan, tapi hebohnya sampe ke negeri seberang. Padahal biaya operasional KPK hampir 1 triliun rupiah setiap tahun, tapi mereka hanya bisa kembalikan kerugian negara puluhan miliar rupiah saja. Selebihnya ya apalagi kalau tidak membangun citra diri seolah-olah malaikat dengan OTT, tapi sembunyikan korupsi besar di belakang punggungnya.

KPK sekarang fokus untuk menyelesaikan kasus-kasus besar. Kasus kecil biar ditangani kepolisian dan jaksa. Ga ada lagi model OTT seperti biasa. KPK harus bekerja lebih profesional, termasuk diantara membangun program bagaimana mencegah orang korupsi daripada sibuk memberantas kecil-kecilan.

Salah satu target besar KPK adalah mengembalikan aset negara yang sekarang banyak dikuasai swasta sejak jaman orde berkuasa. Tahu berapa nilainya? Total hampir 600 triliun rupiah. Gede, kan? Apa saja aset negara itu? Mulai dari Gelora Bung Karno, Kemayoran sampai Taman Mini Indonesia Indah.

Selama ini aset-aset negara itu sebagian dikelola swasta, meski tanahnya yang punya pemerintah lewat Kementrian Sekretariat Negara. Aset yang paling besar tentu saja GBK dengan nilai lebih dari 300 triliun rupiah.

Yang menarik sebenarnya dari aset-aset itu adalah Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Taman mini, meski asetnya yang punya negara, tapi sampai sekarang yang menguasai pengelolaannya adalah swasta, dengan nama Yayasan Harapan Kita.

Yayasan Harapan Kita ini digagas oleh ibu Tien Soeharto tahun 1970-an. Ini megaproyek yang diprotes oleh banyak orang pada masa itu karena dianggap pemborosan. Bayangkan, orang pada waktu itu disuruh kencangkan ikat pinggang, tapi ibu Tien malah hambur-hamburkan uang untuk bangun proyek yang dinilai tidak ada korelasinya dengan pendapatan.

Tapi yang namanya Soeharto pada waktu itu, sangat berkuasa. Siapapun yang menentang idenya, akan dihajar tanpa ampun. Menurut sejarah, untuk menghalau para pendemo, pemerintahan Soeharto menggunakan para preman bersenjata tajam. Beberapa orang terbacok dan kejadian itu menciptakan gelombang protes yang lebih besar.

Tapi, demi ambisi sang istri, Soeharto tetap melaksanakan pembangunan Taman Mini. Dananya disebutkan 10 miliar rupiah, dengan kurs 200 rupiah perdollar saat itu. Tapi banyak orang menyebut bahwa dana pembangunannya jauh lebih besar. Akhirnya Taman Mini Indonesia Indah pun dibangun dengan uang negara diatas tanah negara. Dan pengelolaannya diserahkan ke yayasan swasta bernama Yayasan Harapan Kita, dimana didalamnya ada ibu Tien Soeharto sebagai pendiri.

Yayasan Harapan Kita kemudian diwariskan oleh Soeharto kepada anak sulungnya, yaitu Siti Hardijanti Rukmana atau lebih kita kenal dengan nama mbak Tutut. Tutut inilah yang mengelola banyak yayasan warisan Soeharto.

Permasalahannya, sampai sekarang Yayasan Harapan Kita tetap mengelola Taman Mini Indonesia Indah dengan hasil yang dianggap tidak sesuai. Area Taman Mini luasnya kurang lebih 130 hektar, tapi pendapatan yang masuk ke pemerintah cuman receh saja. Jadi kemana pendapatan aset negara itu sejak tahun 1975 sampai sekarang? Sudah 45 tahun lho Yayasan Harapan Kita mengelola Taman Mini, dan pasti pendapatan mereka dari sana nilainya sudah triliunan rupiah.

Inilah yang sekarang sedang diselidiki oleh KPK. KPK menelusuri unsur korupsi dari pendapatan Taman Mini dan aset-aset negara lain yang dikelola swasta, termasuk kecurangan pajak didalamnya. Dan hasil rekomendasi dari KPK ini bisa jadi acuan untuk mengembalikan aset negara itu ke pemerintah, dikelola secara profesional dan pendapatan terbesarnya masuk ke negara.

Kalau nanti hasil rekomendasi KPK jadi acuan, bisa jadi Yayasan Harapan Kita atau mbak Tutut tidak lagi mengelola Taman Mini yang jadi salah satu sumber pemasukan yayasan mereka. Dan ini berarti cilaka. Keluarga Cendana akan merasa diobok-obok lagi oleh istana. Sudah harus melunasi hutang 4,4 triliun rupiah dan gedung Granadi disita. Bambang Tri juga dicekal keluar negeri karena masih berhutang ke negara sebesar 50 miliar rupiah dan dipaksa membayar secepatnya. Masih ditambah Taman Mini yang sekarang mau disita juga, diambil negara. Gimana gak ngamuk coba?

Memang pada masa Orde Baru, tidak jelas mana aset negara dan mana aset keluarga Cendana. Seolah-olah itu bisnis murni, padahal itu sebenarnya milik negara yang mereka kapitalisasi. Dan mereka dapat untung besar dari sana. Soeharto bikin beberapa yayasan untuk mengelola aset-aset negara itu, mulai dari Yayasan Supersemar sampai Harapan Kita. Disanalah pundi-pundi keuangan mereka terus bertambah.

Pada masa pemerintahan Jokowi ini, keluarga Cendana merasa mereka jadi tidak eksklusif lagi. Dulu mereka raja, sekarang hanya jadi rakyat biasa. Dan mereka pasti marah besar, karena kenyamanan mereka selama ini terganggu. Apalagi Menteri Keuangannya bu Sri Mulyani, yang seperti emak-emak galak dan terus merepet supaya aset negara kembali bisa dikelola negara.

Lebih seru lagi kalau misalnya KPK menemukan ada unsur korupsi puluhan tahun lamanya dari pengelolaan ini. Bisa makin rame Indonesia diguncang berita seperti sarang lebah yang diusik dan mereka menyerang karena gak mau ratunya terus diganggu.

Kita lihat perkembangannya. Sementara ini, hampir semua partai koalisi Jokowi setuju aset-aset negara kembali dikuasai dan dioptimalkan pendapatannya supaya negara punya uang lagi.

Rame nih… Kita lihat aja. Sambil seruput secangkir kopi.

Markibut. Mari kita rebut kembali.

Komentar