GREG FEALY TERTIPU SOAL JOKOWI REPRESIF

oleh: Ade Armando

Saya kecewa dengan Greg Fealy. Dia ini ahli Indonesia terkemuka yang mengajar di Australia National University. Akhir September dia menulis artikel berjudul: Jokowi’s Repressive Pluralism.

Sebagaimana terbaca di judulnya, Greg menuduh Jokowi represif. Secara lebih spesifik, Jokowi dituduh menindas kaum Islamis. Sebagai sesama dosen, walau saya pendukung Jokowi, saya tentu tertarik dengan tulisan Greg.

Saya ingin baca analisis dari seorang kritikus yang jernih. Biasanya analisis orang luar bisa lebih objektif. Tapi, kali ini saya harus kecewa. Greg seperti tidak paham kondisi Indonesia.

Ia terkesan sekadar mendengar kata orang dan menggunakannya untuk membangun kesimpulan bahwa Jokowi represif.

Saya paparkan dulu ya secara ringkas tulisannya sebagaimana yang termuat di East Asia Forum, 27 September. Di tulisannya dia bilang: “Selama empat tahun terakhir, Jokowi melakukan kampanye represif sistematis dan terencana terhadap kaum Islamis.”

Menurutnya lagi, kebijakan anti-Islamis ini mengikis hak asasi manusia, merendahkan nilai-nilai demokratis, dan bisa menjadi bumerang bagi pemerintah yang akan dianggap memiliki antipati terhadap Islam.

Greg menjelaskan bahwa Islamis itu memang harus dibedakan dari Islam.

Kaum Islamis adalah kalangan yang berusaha menerapkan syariah dalam kehidupan masyarakat dan struktur negara. Gerakan ini mencakup dari partai politik berbendera Islam yang ikut dalam pemilu sampai kaum jihadis militan yang menggunakan kekerasan.

Nah, kalangan pejuang penegak syariah inilah yang menurut Greg kini ditindas. Mereka dianggap sebagai ekstremis dan karena itu ditindas.

Menurut Greg, para anggota PKS menjadi objek tindakan represif dan diskriminatif dari pemerintah.

Bentuk represinya beragam: banyak pegawai negeri, akademisi, guru, terhambat kariernya karena pandangan keagamaannya. Begitu juga di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN, Menurut Greg, kaum Islamis juga dicopot dari posisi strategis atau dihambat promosinya.

Ribuan kalau bukan puluhan ribu Islamis, kata Greg, sudah menjadi sasaran langkah represif ini.

Dalam penilaian saya, Greg menggambarkan nasib kaum Islamis di indonesia saat ini seperti nasib keturunan kaum Komunis di era Orde Baru, mereka dikejar, dipersulit hidupnya, ditindas.

Kemudian Greg berteori bahwa langkah represif ini diambil Jokowi karena pengaruh PDIP dan parpol-parpol pendukung Jokowi serta juga NU yang semakin khawatir dengan pertumbuhan kaum Islamis.

Para pejabat di sekitar Jokowi, menurut Greg, terutama berkaca pada kemampuan kaum Islamis memobilisasi ratusan ribu warga untuk menjatuhkan Ahok pada 2016-2017.

Menurut argumen Greg, atas dasar peristiwa itulah, mereka kemudian mendesak Jokowi melakukan tindakan keras sebelum kondisi tidak terkontrol. Greg sendiri menganggap pertumbuhan kaum Islamis sama sekali tak perlu dikhawatirkan.

Dia misalnya mengutip data bahwa tidak ada satupun partai Islam bisa memperoleh suara lebih dari 8% dalam empat Pemilu terakhir.

Greg menambahkan bahwa dengan bergabungnya Prabowo ke dalam kubu Jokowi, kubu Islamis sebenarnya sudah kehilangan semangat dan tercerai-berai. Pendeknya, katanya, tidak ada lagi ancaman Islamis di Indonesia.

Di bagian akhir tulisannya, Greg menyarankan agar, demi toleransi dan keberagaman, pemerintah Jokowi menerima keabsahan gagasan-gagasan dan aktivitas kaum Islamis.

Greg bahkan mendesak pemerintah Australia agar peduli dengan kampanye anti-Islamis di Indonesia ini. Buat saya, analisis Greg ini luar biasa mengherankan.

Tentu saja sebagai ilmuwan yang peduli dengan demokrasi di Indonesia, wajar bila dia khawatir kalau Jokowi sekarang menjelma menjadi Soeharto yang menindas Islam. Tapi masalahnya, dia dapat informasi dari mana ya sehingga dia punya gambaran yang sangat dramatis tentang kerepresifan Jokowi?

Dari mana dia dapat informasi bahwa pemerintah memandang mereka yang mendukung syariah sebagai ekstremis? Sejak kapan anggota PKS menjadi objek tindakan represif dan diskriminatif dari pemerintah?

Dari mana Greg dapat info bahwa puluhan ribu orang – pegawai negeri, guru, ilmuwan, profesional – ditindas kariernya saat ini?

Kita tentu setuju bahwa beberapa tahun terakhir ini, pemerintah memang mengambil langkah tegas. Tapi langkah tegas Jokowi sama sekali tidak bisa dimasukkan dalam kategori represif terhadap Islamis.

Yang dibubarkan itu Hizbut Tahrir Indonesia karena HTI menolak gagasan NKRI dan ingin mendirikan Khilafah, dan bukankah banyak negara lain demokratis juga yang menolak HTI, termasuk Jerman, Prancis, dan Spanyol?

Yang tidak diberi izin organisasi oleh pemerintah adalah FPI, yang selama ini memang terkesan sebagai kumpulan preman yang memalaki orang atas nama Islam. Yang dihabisi adalah kelompok-kelompok Islam yang menggunakan senjata untuk menteror Indonesia.

Yang diperketat ruang geraknya adalah ulama-ulama yang mengajarkan kebencian, kebohongan, yang mengkafir-kafirkan orang, yang memprovokasi umat untuk membenci Kristen, Tionghoa, dan semua orang yang berbeda keyakinan.

Langkah tegas Jokowi ini juga harus dibaca dalam konteks Islamisasi di Indonesia yang terus berkembang sejak awal reformasi. Kelompok-kelompok Islamis memang tidak lagi mengandalkan partai politik Islam.

Mereka secara sistematis dan terencana menyusup untuk menguasai birokrasi, lembaga-lembaga strategis, BUMN, lembaga pendidikan, selain tentu saja lembaga-lembaga keagamaan.

Dan begitu mereka menancapkan kuku di sana, mereka akan melakukan rangkaian tindakan diskriminatif untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak mendukung cita-cita Islamisasi.

Kalangan Islamis mana peduli dengan demokrasi?

Lihat saja penerapan perda-perda syariah yang jelas-jelas anti-demokrasi dan hak asasi manusia.

Yang menarik juga dari perda-perda Islamis ini adalah itu semua digolkan bukan oleh parpol Islam yang cuma punya suara 8% kata Greg, melainkan parpol-parpol yang selama ini dikenal sebagai nasionalis, termasuk PDIP.

Dengan kata lain, argumen Greg bahwa apa yang disebutnya langkah represif Jokowi ini adalah pesanan partai-partai nasionalis sama sekali tidak bisa diterima.

Greg, ancaman Islamisasi itu sangat nyata. Kami tidak peduli dengan apa kata Australia. Yang kami hadapi itu ancaman nyata. Kaum Islamis adalah kaum yang mengancam Indonesia. Kaum Islamis adalah ancaman pada demokrasi. Dan Jokowi tidak menghadapi mereka dengan represif.

Tentu saja kekuatan kaum Islamis dipreteli. Sebagai contoh sederhana, di UI, BEM yang dikuasai kaum Islamis tidak lagi diberikan kewenangan menangani program penerimaan mahasiswa baru. Tapi BEM sendiri dibiarkan hidup bebas.

FPI tidak dinyatakan sebagai organisasi terlarang, tapi juga tidak diterima untuk tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan yang terdaftar. 212 tetap diizinkan untuk menggalang unjuk rasa. TV One tetap diisi oleh kaum Islamis yang sering bicara tanpa akal sehat.

Dan di BUMN, yang diberhentikan justru teman-teman Adian Napitupulu, yang sama sekali bukan Islamis. Pemerintah Jokowi jelas bertindak lebih tegas untuk mencegah perkembangan kaum Islamis. Namun mengatakan Jokowi represif terhadap kaum Islamis adalah pernyataan mengada-ada.

Saya duga Greg memperoleh informasi dari sumber-sumber yang salah. Greg tertipu. Dan karena informasinya salah, analisisnya pun jadi berantakan.

Mari kita terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita terus gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.

Komentar