WASPADALAH, SYARIATISASI TERUS BERJALAN DI DAERAH! I Catatan Syafiq Hasyim

Kebijakan Bupati Gowa yang akan memecat ASN (Aparatus Sipil Negara) yang buta aksara al-Quran di lingkungan Kabupaten Gowa membuat kita sadar, bahwa syariatisasi di daerah-daerah masih dan sedang berjalan sampai sekarang.

Bagaimana seorang ASN itu bisa dipecat karena dia tidak bisa membaca al-Quran, bukankah ketidakbisaan membaca al-Quran itu sesuatu yang tidak menjadi syarat untuk menjadi ASN? Ya, sejak Jokowi menjadi presiden, pembicaraan tentang gerakan penyusunan Perda bernuansa syariah memang tidak begitu mendapat perhatian dari kita.

Hal ini bukan berarti bahwa gerakan Perda atau aturan-aturan daerah berdasarkan syariah atau agama tertentu itu berhenti sama sekali. Beberapa gerakan di beberapa daerah untuk memperjuangkan Perda bernuansa syariah atau agama lain memang tidak pernah berhenti dan itu mengejutkan bagi kita semua. Termasuk kejutan yang diberikan oleh Bupati Gowa di atas.

Sebenarnya, peringatan tentang maraknya gerakan penyusunan Perda bernuansa syariah atau bernuansa agama yang lain sudah lama diingatkan oleh berbagai kelompok dan lembaga di Indonesia. Komnas Perempuan misalnya pernah menghitung jika jumlah Perda bernuansa syariah sudah mencapai ratusan yang terjadi di banyak tempat di Indonesia.

Pada tahun 2018, Komnas Perempuan pernah menyatakan jika ada 421 Perda yang diskriminatif, termasuk mayoritas disebabkan oleh Perda-perda bernuansa syariah. Ini artinya, meskipun dalam pemerintahan Jokowi Perda diskriminatif ini tidak mengemuka ke permukaan, namun dari segi jumlah ternyata masih cukup signifikan.

Dalam membuat Perda bernuansa syariah ini memang tidak begitu saja dinamakan dengan istilah “perda syariah” secara langsung, namun dibungkus dengan penamaan-penamaan yang lain, yang tidak mencerminkan bahwa Perda itu adalah Perda Syariah.

Misalnya Perda tentang pendidikan, di mana di dalamnya ada program literasi membaca al-Quran, ada Perda tentang pelarangan minuman keras, di mana di dalamnya bisa melibatkan kelompok tertentu untuk melakukan razia minuman keras, dan masih banyak contoh yang lainnya.

Penamaan ini tidak begitu saja terjadi, namun ini merupakan bagian dari strategi untuk syariatisasi untuk mayoritas wilayah non-muslim, dan juga strategi Kristenisasi daerah-daerah Kristen dan juga Hinduisasi untuk daerah-daerah Hindu. Namun, masalah ini pada mulanya banyak dimulai oleh daerah-daerah Islam yang memang merupakan mayoritas agama di Indonesia.

Pangkal persoalan Perda-perda bernuansa syariah dan keagamaan ini sebenarnya sudah bisa dikenali sejak lama, yakni otonomi daerah salah satu sebabnya. Pemerintah daerah melalui undang-undang otonomi daerah memiliki hak untuk mengatur pemerintahan mereka, ada beberapa pengecualian, termasuk di dalamnya adalah agama.

Meskipun agama jelas tidak boleh diatur oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya, agama diinstrumentalisasi oleh aktor-aktor di daerah. Menurut Michael Buehler, seorang ahli, agama dijadikan sebagai alat elektoral.

Sebuah daerah misalnya mengajukan Perda bernuansa syariah, katakanlah peningkatan literasi al-Quran, ini bukan untuk literasi al-Quran itu sendiri sebagai tujuan akhirnya, namun untuk tujuan politik elektoral.

Kepentingan jelas, bahwa agar di Pilkada mereka bisa dipilih. Jalan untuk menjadi populer dan diterima rakyat adalah dengan cara instrumentalisasi agama, seperti di atas. Hal ini bisa terjadi, karena menurut beberapa studi, justru yang banyak memainkan isu Perda bernuansa syariah ini adalah pemimpin-pemimpin daerah yang didukung oleh partai-partai nasionalis.

Kita mengira jika gerakan ini berhenti, paling tidak berkurang jika Jokowi berkuasa. Mengapa? Karena pada saat itu pemerintahan Jokowi memiliki komitmen untuk melakukan sinkronisasi peraturan-peraturan daerah dengan peraturan-peraturan nasional. Jokowi sebenarnya sudah tahu bahwa kita memiliki aturan yang saling bertabrakan yang jumlahnya mencapai 3000-an lebih. Gus Dur dulu juga menyatakan hal yang sama ketika menjadi presiden Indonesia.

Karena masalahnya sudah ketahuan, maka kita berharap bahwa Jokowi dalam pemerintahan keduanya yang sedang berjalan ini, melaksanakan janjinya di atas. Mengapa janjinya perlu dilakukan cepat? Karena fenomena Perda bernuansa syariah atau bernuansa agama lain, bukan hanya sekadar fenomena ketidaksinkronan peraturan nasional dan peraturan daerah saja, namun ini merupakan bibit dari benturan ideologi nasional.

Benturan ideologi ini tidak sekadar benturan ideologi saja, namun bisa mengarah pada proses disintegrasi bangsa. Kita tahu bahwa, sebagai bangsa, kita sudah memiliki kerangka baku tentang peraturan nasional dan daerah yang harus saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Karenanya, dengan bekal ini, Perda bernuansa syariah atau agama lain, harusnya bisa dituntaskan masalahnya.

Selama ini kita hampir lengah dalam melihat masalah yang demikian di atas. Kita harus bangkit lagi melihat bahwa dengan peristiwa Kabupaten Gowa, ternyata masalah Perda bernuansa syariah memang belum benar-benar selesai. Kita tidak mau bahwa dalam diam gerakan ini lalu menjadi mainstream dan kita telat untuk menghentikannya.

Kita tidak boleh lengah karena Perda bernuasa syariah atau agama-agama lain memang benar-benar memiliki pendukung militannya, meskipun mungkin jumlahnya tidak besar. Meskipun mereka berjumlah tidak besar, namun kalau tidak ada gerakan counternya, maka masyarakat mayoritas yang tadinya berada pada pihak yang netral atau bahkan tidak mendukung, bisa tergerus untuk mendukung gerakan di atas, karena informasi yang datang kepada mereka adalah hanya informasi dari kelompok pro-Perda bernuansa syariah.

Ada hal penting lainnya, mengapa kita harus “alert” atau hati-hati pada masalah cripping shariatisation (syariah yang merangkak) ini, karena kecenderungan radikalisme di daerah-daerah itu juga mengalami peningkatan.

Jika fenomena ini dibiarkan maka bisa jadi peraturan-peraturan daerah bernuansa syariah akan menjadi semacam alat pelindung bagi gerakan radikalisme dan esktremisme keagamaan di daerah. Kita tidak memiliki alasan lain kecuali kita cepat menyelesaikannya persoalan-persoalan konflik peraturan di atas yang membawa dampak multi-kompleks bagi kita semua yang hidup di negara Indonesia.

Sebagai catatan, fenomena Bupati Gowa memberikan peringatan kepada kita bahwa gerakan memasukkan agama ke dalam peraturan daerah tidak pernah berhenti. Gerakan terus tetap jalan. Jika terlihat seolah-olah gerakan itu berhenti, maka hal itu terjadi karena kita sendiri yang berhenti memperhatikan gerakan di atas.

 

Komentar