SERTIFIKASI MUBALLIGH AKAN MENGELIMINASI PENDAKWAH “ABAL-ABAL” I Catatan Syafiq Hasyim

Jika benar akan dilaksanakan, maka program Kementerian Agama dalam melakukan sertifikasi pendakwah atau muballigh merupakan hal yang patut untuk diapresiasi. Program ini sangat penting, sepanjang sertifikasi muballigh atau pendakwah di atas memang ditujukan untuk memperbaiki kualitas dakwah yang kita punyai saat ini.

Banyak sekali dari kita yang komplain tentang mutu dakwah kita yang semakin hari semakin menurun. Orang mendengarkan dakwah, ceramah, atau pengajian layaknya adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, namun apa yang sering kita jumpai, para pendakwah dan muballigh justru berdakwah bukan tentang ilmu pengetahuan keagamaan, ibadah, dlsb, namun tentang bagaimana membenci orang yang berbeda, menghardik kaum agama lain, dlsb.

Bahkan banyak orang yang terprovokasi melakukan tindakan tak terpuji setelah mendengar dakwah seseorang. Katakanlah model dakwah yang dilakukan oleh Nur Sugik, di mana apa yang disampaikan di dalamnya bukanlah hikmah (kebijaksanaan), namun kebencian. Felix Siauw bahkan mendakwahkan tentang perlunya melawan bentuk negara yang sah, yang merupakan kesepakatan seluruh warga negeri. Ini semua adalah gambaran kenyataan dunia dakwah yang kita hadapi.

Salah satu mengapa hal ini bisa terjadi, karena selama ini, dakwah di negeri kita bisa dilakukan oleh siapa saja. Indonesia adalah negeri yang paling bebas dalam mentolerir panggung dakwah. Apa saja kegiatan yang mengatasnamakan dakwah, pasti tidak ada larangan dari pemerintah kita saat ini.

Berbeda pada zaman Suharto, kebebasan berdakwah seperti yang kita punyai saat ini pasti tidak akan terjadi. Karena siapa saja boleh berdakwah, tanpa ada kualifikasi, maka kualitas dakwah kita juga tidak bisa diukur mutunya. Mestinya banyaknya dakwah juga akan berbarengan dengan membaiknya perilaku dan moralitas kita. Namun nyatanya tidak. Dakwah harusnya menyatukan antara yang diucapkan dan yang dilakukan, namun nyatanya, apa yang kita lakukan berbeda jauh dengan apa yang kita ucapkan.

Dalam era media sosial, orang semakin gampang untuk menjadi pendakwah. Dia tidak harus menunggu orang lain untuk mengundangnya sebagai muballigh, namun dia bisa mulai dari dirinya sendiri. Bahkan dari kamarnya sendiri mereka bisa berdakwah ke seantero jagad raya.

Fenomena Youtube atau Podcast atau yang lainnya, menjadikan dakwah semakin mudah saja. Bahkan menjadi pendakwah tidak harus menjadi kyai atau ulama dulu. Sampaikan sedikit kata-kata yang berbau islami, atau sepotong pepatah Arab, dan selebihnya bisa diisi dengan cara mencaci-maki kelompok yang lain, itupun dianggap dakwah.

Saya sering melihat pendakwah tanpa modal, sebagaimana yang kita sering jumpai pada diri para muallaf yang mendadak menjadi pendakwah.

Modal yang saya maksud di sini adalah kecukupan ilmu untuk melaksanakan dakwah. Orang modal nekad ini sering kita jumpai di channel-channel Youtube dakwah. Dakwah bukan retorika. Maksudnya, modal hanya pidato berapi-api menyebarkan kebencian dan dibungkus dengan nada dakwah.

Jika situasi seperti ini, maka udara kita akan penuh dengan dakwah-dakwah yang bersisi atau berisi kebencian, hasutan dan menyesatkan. Namanya juga dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, namun isinya justru mengajak orang untuk berbuat sebaliknya.

Karenanya, saya setuju atas gagasan program sertifikasi bagi pendakwah, sepanjang program ini ditujukan untuk menciptakan dakwah yang bermutu dan juga muballigh yang berdakwah berdasarkan ilmu dan kompetensi yang terukur.

Dakwah sendiri adalah jenis ilmu, jadi untuk melakukannya harus dipelajari lebih dahulu. Jika program sertifikasi dakwah ini dilakukan, maka saya mengusulkan agar program di atas tidak dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya hanya bertindak sebagai fasilitator saja.

Kondisi yang ideal adalah program ini dilakukan oleh lembaga atau badan yang merupakan kumpulan dari orang-orang yang ahli, kalangan ulama yang berpengetahuan tinggi dan luas dan juga diupayakan agar mereka mewakili segala golongan yang ada di dalam masyarakat Islam.

Lembaga sertifikasi ini harus berwibawa. Sertifikasi muballigh ini penting untuk menunjukkan bahwa menjadi muballigh itu bukan perkara mudah dan orang yang melakukannya tidak bisa tidak harus memiliki keahlian. Dakwah adalah sarana menyebarkan agama dan nilai kebajikan, jika itu dilakukan oleh orang yang bukan kapasitasnya di situ, maka itu justru akan merusak dakwah tersebut.

Kalau keadaan demikian, maka apa yang terjadi bukannya berdakwah malah memperburuk citra agama kita. Akhirnya, kita sendiri yang dirugikan karena citra kita terlanjur diwakili oleh muballigh yang tidak memiliki keahlian dalam berdakwah. Kita tidak bisa diam, namun harus melakukan sesuatu, karena jika diam maka kita dianggap sama dengan mereka.

Sesungguhnya upaya seperti sertifikasi muballigh ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun juga terjadi di negara-negara lainnya. Mungkin negara lain tidak menggunakan istilah yang sama, namun isinya bisa jadi sama dengan sertifikasi muballigh yang direncanakan oleh Kementerian Agama.

Di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dlsb, dakwah keagamaan tidak bisa dilakukan begitu saja di ruang publik. Segalanya dipertimbangkan, karena mereka menganggap bahwa dakwah adalah perbuatan terpuji. Karena ini perbuatan terpuji, maka hal itu tidak mungkin bisa disampaikan oleh sembarang orang. Selain aspek pendakwah, aspek isinya juga benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Sebagai catatan, meskipun sertifikasi muballigh atau pendakwah dilakukan, namun ini tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk melarang orang yang tidak bersertifikat untuk melakukan dakwah. Nantinya, jika sertifikasi muballigh atau pendakwah ini berjalan, maka dunia dakwah itu seperti dunia pasar kerja saja, di mana keahlian adalah hal yang akan menentukan pasar dakwah di atas.

Peningkatan keahlian inilah yang harusnya menjadi inti dari rencana program sertifikasi pendakwah atau muballigh. Jika masih ada pihak yang menolak sertifikasi mubaligh atau pendakwah di atas, maka itu jangan sampai menjadi halangan dibatalkannya program ini.

Orang yang tidak setuju akan program ini berhak untuk menyatakan ketidaksetujuannya, termasuk MUI, biarkan saja. Namun pemerintah juga berhak melakukan program ini untuk meningkatkan kehidupan kebangsaan yang sehat. Menuju bangsa yang sehat dengan dakwah yang sehat itu yang diperlukan.

 

Komentar