PSI DAN SKANDAL TANGGUNG JAWAB ANIES BASWEDAN DI DPRD DKI | Logika Ade Armando

Pekan lalu terjadi skandal di gedung DPRD DKI. Pelaku utamanya adalah Pemda DKI dan sejumlah fraksi DPR.

Oh ya, jangan berpikiran macam-macam ketika mendengar kata skandal. Ini bukan soal skandal seks, melainkan skandal dalam arti ‘tindakan yang salah secara moral dan legal’ dan seharusnya membuat publik marah.

Apa yang terjadi di gedung DPRD pada tanggal 7 September adalah skandal yang memalukan.

Pada hari itu publik dapat menyaksikan secara terang benderang bagaimana korupsi bisa terus berlangsung karena ulah mereka yang seharusnya mengabdi pada kepentingan rakyat. Pada hari itu publik bisa menilai sendiri betapa Pemda DKI dengan segala cara menutupi dugaan korupsi yang dituding pada mereka. Dan itu bisa dilakukan karena sebagian anggota parlemen yang seharusnya berada pada posisi membela rakyat malah berkhianat dengan menyelamatkan sang Gubernur dan para sekutunya

Pada hari itu Anies Baswedan memberikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI tahun anggaran 2019.

Empat fraksi menyatakan walkout; PSI, Golkar, PAN, dan Nasdem. Enam fraksi lainnya bertahan; PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, PPP, dan PKS.

Karena kehadiran enam fraksi tersebutlah, pertanggungjawaban Anies pun diterima. Apa yang terjadi adalah skandal.

Keempat fraksi yang memutuskan walkout punya sejumlah alasan berbeda.

Tapi saya akan rujuk saja apa yang dijelaskan oleh wakil PSI karena memang hanya PSI-lah yang kemudian menjelaskan secara terperinci alasan mereka walkout.

Pertama-tama, Anies tidak pernah mengirimkan dokumen anggaran yang lengkap untuk dinilai DPRD. Ini kan aneh.

DPRD diminta menilai penggunaan anggaran belanja daerah selama 2019, tapi DPRD tidak memperoleh perincian penggunaan anggaran tersebut.

PSI bahkan sudah meminta perincian anggaran dalam format excel agar bisa dibaca secara saksama, sejak April lalu.

Dan ini bukan permintaan mengada-ada.

Ingat kasus rencana pembelian aica aibon sebesar Rp 80 miliar pada 2018 yang lalu? Itu kan terungkap karena PSI menyisir rencana anggaran secara terperinci.

Kalau sekarang yang dilaporkan Anies hanya penggunaan anggaran secara umum tanpa menyajikan secara terperinci turunannya, bagaimana mungkin DPR bisa mengidentifikasi kejanggalan penggunaan anggaran?

Tapi sampai hari H saat Anies menyampaikan laporannya, perincian penggunaan anggaran itu tidak pernah disampaikan pada DPR.

Itu saja sudah layak membuat kita curiga. Hampir pasti ada yang berusaha ditutup-tutupi Anies dan para anak buahnya. Kalau tidak ada yang dikorupsi, kalau Anies memang bersih, kenapa harus ditutupi?

Bukankah Pemprov tinggal mengkompilasi berbagai data pengunaan anggaran yang pastinya tidak tercerai berai, untuk kemudian disajikan dalam format excel.

Dan kalau permintaan PSI itu sudah disampaikan pada April, itu kan artinya ada waktu sekitar empat bulan bagi Pemprov DKI untuk menyiapkannya?

Jadi, hampir pasti, memang ada yang ditutupi.

Kedua, adalah soal kejanggalan biaya pembelian robot pemadam kebakaran LUF 60.

Pemprov DKI mengeluarkan dana Rp 8,8 miliar untuk membeli robot tersebut, sementara menurut penelusuran PSI, biaya yang dikeluarkan pemerintah Singapura untuk robot yang sama hanyalah Rp 4,4 miliar.

PSI sudah mempertanyakannya kepada Pemprov DKI. Tidak ada jawaban. Dan ini juga tidak ada dalam pertanggungjawaban Anies.

Ketiga, adalah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah menyatakan bahwa pembelian robot LUF 60 tersebut terlalu mahal dan negara berpotensi dirugikan Rp 847 juta.

Lagi-lagi, ini tidak ada dalam pertanggungjawaban Anies.

Keempat, ada soal commitment fee untuk membiayai balap mobil Formula E. // Pemprov DKI sudah membayar Rp 560 Miliar untuk acara tersebut, tapi kini batal gara-gara Covid-19.

Kemanakah uang Rp 560 miliar itu? Tidak jelas. Apakah bisa ditarik kembali untuk membantu penanganan Covid-19? Tidak jelas. PSI sudah mempertanyakannya kepada Pemprov.

Tidakkah Anies harus mempertanggungjawabkan uang setengah triliun itu kepada rakyat? Tentu saja. Tapi itu tidak dilakukan Anies saat menyampaikan pertanggungjawabannya. Ini semua mencurigakan.

Bahkan untuk memperburuk kisah, ada pula kejanggalan – atau bahkan bisa disebut kejahatan – yang luar biasa di hari Anies memberikan laporan pertanggungjawaban itu.

Percaya atau tidak, lebih dari seratus microphone tidak tersedia di meja para anggota parlemen yang mengikuti rapat.

Artinya, berbeda dari rapat-rapat sebelumnya, pada hari itu anggota parlemen tidak bisa bicara langsung dari mejanya.

Kalau mereka mau berpendapat, mereka harus angkat tangan dan maju ke depan untuk bicara melalui microphone yang tersedia di mimbar.

Yang tidak hilang, hanya microphone di meja Pimpinan Rapat, meja Gubernur, dan meja Wakil Gubernur.

Tidakkah itu mengherankan? Hampir pasti itu sengaja.

Itu hampir pasti dilakukan agar para anggota parlemen yang kritis tidak bisa mengganggu Anies dengan perrtanyaan-pertanyaan yang akan menyudutkan Anies. Karena itulah anggota DPR dibuat susah.

Ini jelas skandal.

Karena berbagai alasan itulah, empat fraksi menyatakan walkout.

Yang mengherankan ada enam fraksi lain yang tetap menuntaskan rapat. Dan di bagian akhir, mereka bersama-sama menerima pertanggungjawaban Anies. Mereka bahkan bertepuk tangan.

Anies sendiri, dengan tidak tahu malu, membacakan pantun di akhir partanggungjawabannya.

Inilah bunyi pantunnya:

“Makan rendang sambil tambah nasi. Makannya berdua sambil lahap. Dalam sidang yang banyak interupsi. Pukulan palu pak Ketua sangatlah mantap.”

Tentu saja pantun itu buruk dan luar biasa dungu.

Dan bahkan terkesan sekali mempermalukan Ketua Sidang, Prasetyo Edi, dari PDIP yang seolah memukul palu sesuai keinginan Anies.

Tapi, pantun itu ternyata disambut gembira oleh para anggota sidang yang masih bertahan. Mereka ketawa bahagia. Mereka bertepuk tangan. Dan Anies pun melenggang.

Di ujung rapat, Ketua Sidang pun bertanya: Apakah pertanggungjawaban Pemrpov DKI dapat diterima?

Itu langsung disambut dengan sorakan setuju. Ada sejumlah pelajaran penting bagi kita yang ingin membasmi korupsi dari Indonesia.

Pertama, Pemprov DKI dan Anies jelas akan melakukan segala cara untuk menutup-nutupi penggunaan uang rakyat.

Indikasi korupsi sangat kuat terlihat. Dan Anies melakukannya tanpa malu. Bayangkan, ia dengan arogan membaca pantun yang melecehkan DPR di akhir acara.

Kedua, ini bisa berlangsung karena dibiarkan partai-partai besar di DPR. Buat saya, apa yang dilakukan partai-partai yang bertahan dalam ruang rapat sampai akhir itu sungguh mencengangkan.

DPRD sudah dilecehkan oleh Anies. Anies jelas serampangan. Tapi mereka berdiam diri tanpa mengusik Anies yang jelas-jelas mengkhianati kepercayaan rakyat.

Tapi ketiga, ternyata masih ada sejumlah fraksi yang bersedia membela rakyat. Untuk itu, kita harus memuji PSI, Golkar, PAN, dan Nasdem.

Mereka adalah partai-partai yang bisa kita harapkan terlibat dalam perang melawan korupsi.

Keempat, kehadiran Partai Solidaritas Indonesia memang bisa menjadi game-changer dalam politik Indonesia.

Anak-anak muda ini menjalankan peran sebagai wakil rakyat sesungguhnya.

Mereka sudah bersusah payah meminta data penggunaan anggaran sejak April, mereka mempelajari harga robot damkar dan menemukan kejanggalan signifikan di dalamnya.

Dan kelima, skandal ini bisa terjadi karena sistemnya memang sudah membusuk.

Bahwa microphone tiba-tiba saja menghilang di hari pertanggungjawaban Anies, menunjukkan memang ada tangan-tangan tersembunyi yang mengatur agar dugaan korupsi Anies tidak dibicarakan secara terbuka.

Ini pasti kekuatan yang besar.

Begitu juga fakta bahwa kasus ini tidak di-blowup oleh media besar menunjukkan kejanggalan lainnya.

Sulit jadinya bagi kita untuk tidak curiga bahwa ada uang mengalir dari kubu Anies ke para pengambil keputusan di banyak – tidak semua – media yang selama ini kritis terhadap pemerintah.

Jadi, apa yang terjadi di gedung DPRD DKI pada 7 September adalah skandal yang memalukan.

Tapi ini tentu tak harus membuat kita berhenti melawan kezaliman dan korupsi yang mungkin dilakukan Anies dan para sekutunya, baik di dalam Pemrov maupun di parlemen dan di media massa.

Perlawanan harus terus dilakukan. Saat ini ada empat partai politik yang membela rakyat.

Mudah-mudahan, dengan dukungan masyarakat, akan semakin banyak partai politik yang bersedia menggunakan nurani dan akal sehat.

Kita gunakan terus nurani dan akal sehat kita. Karena hanya dengan nurani dan akal sehat, bangsa ini akan selamat.

Komentar