PAKTA INTEGRITAS UI PENANGKAL KAUM TARBIYAH | Logika Ade Armando

Anda mungkin sudah mendengar kontroversi Pakta Integritas yang harus ditandatangani mahasiswa baru Universitas Indonesia.

Pakta Integritas ini dikritik habis oleh banyak pihak terutama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan Rocky Gerung.

Para mahasiswa baru UI tahun ini memang harus menandatangani Pakta Integritas berisi 13 butir janji.

Yang paling mendapat sorotan adalah butir ke 10 dan ke 11.

Bunyi butir 10 adalah mahasiswa UI berjanji ‘Tidak terlibat dalam politik praktis yang mengganggu tatanan akademik dan bernegara.’

Sementara butir ke 11 menyatakan mahasiswa UI ‘Tidak melaksanakan dan/atau mengikuti kegiatan yang bersifat kaderisasi, orientasi studi, latihan, pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang tidak mendapat izin resmi dari pimpinan fakultas dan/atau pimpinan Universitas Indonesia.’

Para pengecam menuduh pimpinan UI berusaha memberangus demokrasi.

Ketua Fraksi PKS di MPR, Al Muzzammil Yusuf, menyatakan Pakta Integritas itu bertentangan dengan UUD 1945.

Fadli Zon menyatakan mahasiswa perlu menolak Pakta Integritas karena berpotensi memasung hak politik.

Rocky Gerung menuduh Pakta Integritas itu lahir karena Rektor UI lebih memikirkan posisinya sebagai Komisaris BUMN.

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra Ali Zamroni menganggap Pakta Integritas itu menarik mundur demokrasi di Indonesia.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI juga sudah menolak Pakta Integritas dengan alasan mengekang hak-hak mahasiswa.

Saya hendak membantah rangkaian tuduhan itu.

Anda bisa saja tidak setuju dengan redaksi Pakta Integritas itu.

Tapi yang terpenting adalah memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai dengan mewajibkan mahasiswa menandatanganinya.

Kita semua harus memahami konteks.

Yang harus dipahami masyarakat, lembaga pendidikan tinggi seperti UI, dan juga ITB, IPB, UGM, Airlangga, UNPAD, dan universitas negeri lainnya, selama lebih dari sepuluh tahun sudah menjadi arena bagi kaderisasi politik kelompok-kelompok yang memperjuangkan Islamisasi Indonesia.

Gerakan ini bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara Islam.

Intinya mereka ingin Indonesia menjadi sebuah negara yang dikuasai orang-orang Islam yang percaya bahwa Syariah harus ditegakkan di Indonesia.

Mereka percaya bahwa itu adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim.

Seperti dijelaskan secara sangat gamblang oleh salah satu ahli politik paling terkemuka di Indoensia Saiful Mujani dalam wawancaranya dengan Cokro TV beberapa pekan lalu, cita-cita ini sudah hendak diwujudkan sejak kelahiran UUD 1945.

Saat itu kewajiban untuk menjalankan Syariah Islam sudah berusaha dimasukkan dalam Mukadimah UUD 1945.

Tapi karena sikap kenegarawanan para founding fathers kita, kalimat kewajiban menegakkan syariat itu dicoret.

Dalam 75 tahun kemudian cita-cita menegakkan negara Islam itu sebenarnya tidak pernah luntur.

Gagasan itu memang dihabisi oleh Presiden Soekarno dan juga Soeharto.

Namun, semangat Islamisasi itu tumbuh kembali sejak awal reformasi.

Ada sejumlah partai politik yang membawa semangat Islamisasi, namun di antara yang ada, yang paling kuat membawa panji-panjinya adalah PKS.

PKS adalah partai yang terdiri dari orang-orang pintar. Bukan sekadar kaum yang bergerak secara emosional.

Para pendiri PKS adalah para mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

PKS paham sekali bahwa melakukan Islamisasi di Indonesia melalui hanya partai politik tidak akan berhasil.

Suara dukungan pada partai-partai politik Islam sejak Orde Baru selalu kecil. Karena itu mereka mengembangkan jalan non-politik

PKS menjadi kekuatan politik yang aktif dalam gerak pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan budaya. PKS sepenuhnya sadar bahwa serangan mereka tidak bisa langsung diarahkan ke jantung kekuasaan.

Perjalanan menuju kursi kekuasaan harus dilakukan melalui cara berputar.

PKS menjelma menjadi gerakan yang berusaha menguasai Indonesia melalui lembaga dan posisi strategis.

Dalam kaitan itu mereka tahu bahwa yang menjadi kunci adalah apa yang disebut sebagai kelas menengah.

Kelas menengah adalah kaum terdidik, yang memiliki bukan saja modal ekonomi, tapi juga modal sosial, dan politik yang bisa menentukan arah bangsa ke depan.

Karena itulah mereka melihat lembaga pendidikan sebagai salah satu wilayah strategis utama yang harus dikuasai.

Dengan cerdik, mereka menggunakan istilah Tarbiyah dalam gerakan pendidikan dan kebudayaan mereka. Tarbiyah merujuk pada makna pendidikan dan bimbingan. Jadi terkesan tidak politis.

Kaum Tarbiyah inilah yang berperan besar dalam mengembangkan sekolah-sekolah Islam terpadu dari jajaran sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

Sekolah-sekolah ini bukan hanya mengajarkan pengetahuan dan kecerdasan, namun juga menanamkan ideologi.

Sejak kecil anak-anak di sekolah-sekolah Islam ini dibangun identitas ke-Islamannya.

Salah satu semangat yang dibangun adalah semangat persaudaraan Islam, Ukhuwah Islamiyah.

Mereka tidak dididik menjadi ekstremis atau teroris. Mereka tidak diajarkan untuk menggunakan kekerasan atau menindas.

Tapi, mereka diajarkan untuk bersikap eksklusif, mengambil jarak dengan mereka yang bukan muslim, dan berkewajiban untuk berjihad demi Islam.

Mereka dididik menjadi pintar untuk menjalankan perintah Islam. Mereka dididik untuk bersatu sebagai umat Islam yang satu. Mereka tidak dididik untuk anti-NKRI dan anti-Pancasila

Tapi dalam gambaran yang dibangun, NKRI adalah sebuah negara yang harus dikuasai kelompok-kelompok Islam yang menerapkan Syariah Islam.

Gagasan ini tidak hanya dikembangkan melalui sekolah Islam. Mereka juga menyebarkan pengaruh melalui pengajian di sekolah-sekolah negeri.

Secara bertahap mereka mengidentifikasi sekolah-sekolah negeri yang berada dalam kategori ‘unggulan’ dan melalui sarana kerohanian Islam di sekolah-sekolah itulah, gagasan Islamisasi ditanamkan.

Dalam konteks inilah, Perguruan Tinggi Negeri punya arti penting.

Sejak awal reformasi, secara perlahan tapi pasti kaum Tarbiyah menguasai posisi strategis di universitas-unversitas itu

Gerak penguasaan posisi strategis ini dilakukan secara sistematis tapi tanpa disadari oleh komunitas akademik sendiri.

Saya gunakan contoh tempat yang paling saya kenal saja, Universitas Indonesia, walau saya duga hal serupa juga terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri lainnya.

Misalnya saja soal jalur penerimaan mahasiswa baru.

Sekarang ini di luar jalur ujian masuk biasa (SIMAK), terdapat pula jalur Program Penelusuran Minat dan Bakat (Talent Scouting).

Kaum Tarbiyah ini secara sengaja memprioritaskan talent scouting ke sekolah-sekolah yang memang selama ini sudah menjadi sekolah binaan mereka.

Mereka juga secara aktif berusaha agar yang lolos melalui jalur talent scouting adalah para calon mahasiswa yang potensial menjadi anggota gerakan Tarbiyah.

Begitu pula, pembuatan soal-soal ujian masuk UI itu diserahkan kepada mereka yang berada dalam geng Tarbiyah yang bahkan adalah para pengajar di bimbingan test mahasiswa masuk UI.

Wajar bila kita menduga bahwa mereka yang mengikuti bimbingan test tersebut lebih mudah diterima di UI karena sudah dapat bocoran soal dan jawaban dari para pemimbing mereka.

Contoh lain adalah soal beasiswa bagi mahasiswa di kampus.

Karena kaum tarbiyah menempati posisi kunci dalam program alokasi beasiswa, penyebaran informasi ke fakultas-fakultas yang mahasiswanya didominasi kaum Tarbiyah akan jauh lebih cepat daripada informasi ke misalnya fakultas saya, FISIP atau Psikologi atau Hukum.

Begitu juga para kader Tarbiyah memperoleh kemudahan akses untuk memperoleh beasiswa.

Bahkan penentuan lokasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) sangat dipengaruhi bias Tarbiyah ini. Program KKN akan diprioritaskan pada daerah-daerah binaan kaum Tarbiyah.

Dan biaya yang diserap untuk kegiatan-kegiatan KKN itu sangat besar sehingga bisa diduga itu juga dimanfaatkan untuk kepentingan program-program politik mereka.

Di UI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) hampir selalu dipegang oleh kaum Tarbiyah.

Ini bisa terjadi karena secara terorganisir para kader Tarbiyah memobilisasi para mahasiswa muslim untuk mendukung para kandidat Tarbiyah.

Sedihnya, BEM UI ini tidak berdiri secara independen.

Mereka menjadi perpanjangan tangan atau onderbow dari kekuatan politik di luar kampus, terutama PKS.

Agenda politik yang mereka bawa adalah agenda politik PKS.

Insiden pengacungan kartu kuning pada Presiden Jokowi oleh Ketua BEM UI pada 2018 mungkin bisa dijadikan contoh bagaimana BEM menjadi kaki tangan agenda PKS.

BEM di UI anti-Jokowi bukan karena mereka memang kritis, tapi karena mereka mengikuti agenda PKS.

Jadi, kekuatan PKS di UI sudah sangat kuat. Hampir-hampir tidak ada wilayah strategis yang lepas dari kendali PKS.

Karena itulah, Pakta Integritas pada mahasiswa baru itu dikeluarkan. Tujuannya adalah untuk membebaskan mahasiswa UI dari pengaruh kekuatan PKS.

Mahasiswa baru harus sadar mereka adalah calon korban dari permainan politik kekuatan-kekuatan politik yang berusaha menegakkan Negara Islam melalui UI.

Jadi jelas, Pakta Integritas itu dikeluarkan bukan untuk membungkam suara kritis mahasiswa.

Pakta Integritas itu dikeluarkan dalam konteks kondisi darurat di UI.

Universitas Indonesia, sebagai universtitas terbesar yang akan melahirkan banyak lululusan yang akan menempati posisi strategis bagi kehidupan bangsa, kini sedang terancam.

Politisasi kampus oleh PKS ini tidak bisa dianggap main-main. Karena itu, para mahasiswa baru harus diselamatkan. Karena itu, Universitas Indonesia harus diselamatkan.

Terus gunakan akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.

Komentar