Denny Siregar: BOBROKNYA PERTAMINA DI MATA AHOK

Saya itu sebenarnya sudah lama kehilangan “spirit” Ahok, sesudah dia tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI.

Dulu begitu banyak bahan tulisan saya tentang Ahok, karena dia melakukan perubahan-perubahan ekstrem di DKI. Mulai dari penanganan banjir, masalah bobroknya mental birokrat di Pemprov DKI, sampai ributnya dia dengan anggota DPRD karena kongkalikong masalah APBD DKI. Serulah pokoknya, dan Ahok pintar memanfaatkan panggung supaya kasus-kasus yang selama ini terpendam, jadi terangkat ke permukaan. Dan akhirnya seluruh Indonesia jadi belajar, bagaimana sesungguhnya bobroknya birokrasi kita mulai dari eksekutif sampai legislatifnya. Pengawas dan pelaksana kerjanya ternyata selama ini pada main mata, curi-curi uang negara.

Sesudah Ahok masuk penjara sampai akhirnya dia diberi kuasa menjadi Komisaris Utama Pertamina, saya sudah tidak lagi mendengar teriakannya. Kalaupun muncul di media, Ahok cuma bahas kisah rumah tangganya yang dulu. Gak penting, recehan, dan tidak ada pelajaran yang didapat di dalamnya. Mirip gibahan emak-emak komplek waktu ngumpul di tukang sayuran.

Dan tiba-tiba Ahok muncul lagi. Tidak berubah. Dia berteriak keras seperti biasanya dan saya suka. Inilah Ahok yang sebenarnya, kalau ngomong gak ada remnya, emosional, dan selalu mengundang perdebatan keras.

Ahok kali ini bersuara keras tentang “bobrok”-nya situasi di Pertamina. Mulai dari kesukaan Pertamina ngutang, birokrasi di dalamnya yang awut-awutan, sampai ketidakmampuan mereka menjadi perusahaan besar selevel Petronas Malaysia.

Tapi benarkah Pertamina bobrok seperti kata Ahok? Kalau definisi bobrok berarti ancur-ancuran, sebenarnya tidak juga. Pertamina tahun 2018 lalu, bahkan memberikan pemasukan sebesar Rp. 120 triliun ke APBN, terbesar sesudah 62 tahun lamanya. Dan itu seharusnya prestasi. Pertamina bahkan ada di posisi ke 175 dari 500 perusahaan terkaya di dunia. Ini juga sebuah prestasi yang tidak sembarangan, yang dicapai dengan kerja keras luar biasa.

Tapi ukuran Ahok dengan ukuran Direksi Pertamina itu beda. Bagi Ahok, selama kita belum mampu mengalahkan Petronas, Perusahaan Minyak dan Gas Malaysia, kita belum ada apa-apanya. Seharusnya, Pertamina ada di atas Petronas, karena kalau dibandingkan dari banyak sisi, sebenarnya Malaysia gak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Dari jumlah besarnya negara saja, Indonesia lebih besar 5 kali lipat dari Malaysia.

Belum dari jumlah penduduknya. Penduduk Malaysia hanya kurang dari 10 persen penduduk Indonesia, yang termasuk negara ke 4 dengan penduduk terbanyak di dunia. Negara Malaysia jumlah penduduknya hanya sebanyak penduduk Jawa Tengah. Bahkan kalah. Dengan potensi sebesar itu, kok bisa-bisanya Petronas lebih kaya dari Pertamina? Gak masuk akal kan?

Seharusnya Pertamina bisa jauh lebih besar dari Petronas, kalau mau mengikuti pola pikir yang strategis dan efisien seperti mereka. Bukan hanya bangga doang karena ada di negara kaya, tapi gak mampu membangun manajemen yang lebih bagus dari negara tetangga.

Karena itu, supaya Pertamina bisa lebih bagus, Ahok meluncurkan ide Superholding. Superholding adalah payung raksasa, di mana para BUMN menyatukan seluruh asetnya dalam sebuah perusahaan bernama Indonesia Incorporation. Miriplah dengan Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia. Ini mimpi yang lebih besar lagi, meski bukan mimpi baru karena dulu Tanri Abeng pernah punya wacana yang sama. Jokowi juga dalam kampanyenya pernah bicara tentang Superholding, menggabungkan Pertamina dan BUMN lainnya dalam satu kekuatan raksasa.

Masalahnya, apakah kita sudah siap untuk jadi Superholding? Jangan-jangan kalau seluruh BUMN digabungkan, kita malah pincang. Bayangkan aja, kalau Pertamina dan Jiwasraya, sama-sama BUMN tapi yang satu untung dan satunya lagi rugi besar, ada dalam sebuah wadah? Ya, pincang lah kita.

Karena itulah Jokowi menugaskan Erick Thohir, seorang profesional non-partai, untuk melihat lagi lebih dalam terhadap kemungkinan Superholding itu dilaksanakan. Dan Erick dengan tegas bilang, “Belum saatnya..” Dia harus melakukan banyak kerja, memberesi masalah di BUMN lain supaya mereka siap untuk digabungkan.

Ahok, Jokowi, dan Erick Thohir tidak ada perbedaan dalam visi dan misi. Yang beda cuma caranya doang. Ahok lebih beringas, Jokowi lebih kalem tetapi mematikan, dan Erick Thohir dalam sisi profesionalnya.

Kalau mau pakai ukuran Ahok, semua BUMN kita pasti bobrok. Dan supaya tidak bobrok, harus ada Ahok-Ahok lainnya di didalam seluruh BUMN kita. Setuju?

Seruput kopinya.

MARKIHOK.

Mari kita jadikan Ahok sebagai komisaris di banyak BUMN lainnya.

Komentar