Ustad Abdul Somad tentang Vaksin: PILIH BABI, JANGAN PILIH MATI! I Kata Akhmad Sahal

Ini adalah video lanjutan saya, tentang sertifikasi halal vaksin dari perspektif yang agak lain.

Segera setelah Wapres KH. Ma’ruf Amin meminta agar ada sertifikasi halal terhadap vaksin Covid-19, Ketua Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI, Pak Lukmanul Hakim langsung menyatakan siap mengawalnya.

Meskipun saat ini belum jadi vaksinnya, masih dalam tahap uji klinis, Lukmanul tampak gercep, gerak cepat. Ia menyatakan sudah berkoordinasi dengan produsen vaksin, PT Bio Farma yang bekerjasama dengan perusahaan Biovac asal Cina, untuk memastikan vaksin Covid-19 disertifikasi halal dulu sebelum diedarkan ke masyarakat.

Ada potensi konflik kepentingan atau conflict of interest di sini. Wapres sampe detik ini masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI, meski statusnya non-aktif. Sedangkan Ketua LPPOM MUI adalah salah satu Stafsus Wapres. Jadi KH. Ma’ruf Amin mendesak adanya sertifikasi halal vaksin Covid-19 dan minta agar MUI proaktif, padahal beliau masih sebagai Ketum MUI non-aktif.

Dan Ketua LPPOM MUI antusias menyambutnya, padahal ia adalah juga Stafsus Wapres. Campur aduk kan? Jadi menurut saya, dari aspek good governance, ini tidak etis. Ada potensi conflict of interest.

Kalaupun sertifikasi halal vaksin tetap dijalankan, berapa besar anggaran biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk sertifikasi halal vaksin yang jumlahnya jutaan?  Padahal beban ekonomi pemerintah sudah sangat berat dengan adanya pandemi. Dan lagipula ke mana nanti dana itu akan mengalir? Siapa yang akan diuntungkan? Hal-hal semacam ini harus transparan dari awal.

Belum lagi soal lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi. Lukmanul Hakim bilang, minimal sebulan atau dua bulan.  Masalahnya, kalau ternyata ditemukan bahwa vaksinnya mengandung babi, lantas apa yang akan dilakukan? Apakah lantas menolak vaksin dari Biofarma dan Sinovac, dan menggantinya dengan vaksin lain yang lolos ujian sertifikasi halal?  Sampai kapan? Keburu makin banyak korban meninggal dan makin banyak orang terinfeksi.

Lagipula, warga negara Indonesia kan gak hanya umat Islam. Dan non-muslim tak peduli itu soal babi atau gak dalam vaksin. Yang penting bagi mereka dapat vaksin yang manjur. Apa mereka juga mesti terkena dampaknya, gara-gara harus menunggu proses sertifikasi halal tadi?

Masalah yang lain, kalau akhirnya vaksin yang dipakai pemerintah tak lolos sertifikasi halal, bukankah ini justru fatal, karena akan banyak muslim yang menolak vaksin tersebut, karena dianggap tidak bersertifikat halal? Akibatnya, banyak orang muslim tidak tervaksin, dan mata rantai penularan Covid-19 makin meluas dan tak terkontrol.

Di tengah pandemi seperti sekarang yang sudah level darurat menurut penilaian para ahli dan saintis dari berbagai bidang, ide KH. Ma’ruf tentang sertifikasi halal vaksin Covid-19 ini sebenarnya aneh, karena sebelumnya, MUI pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan vaksin yang bahannya haram, karena alasan darurat.

Yakni Fatwa MUI tentang vaksin Measles Rubellas (MR). Dalam Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, MUI menyatakan vaksin MR memang mengandung bahan yang haram, tapi hukumnya mubah (dibolehkan) untuk dikonsumsi, karena kondisi darurat dan hajat, atau keterpaksaan dan keterdesakan, dan belum ditemukan vaksin MR yang halal.

Sebagaimana saya jelaskan di video sebelumnya, al-Dlarurat dan al-Hajat membolehkan apa yang tadinya haram. Dalam kasus vaksin MR, darurat adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia.  Sedang al-Hajat adalah kondisi keterdesakan, yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

Kita bisa menganalogikan hukum tentang vaksin Covid-19 ini dengan vaksin MR. Karena situasinya sama-sama dalam keadaan al-Dlarurat dan al-Hajat, keterpaksaan dan keterdesakan. Bahkan Covid-19 itu lebih darurat, karena daya destruksinya itu lebih masif, sistematis, dan terstruktur.

Di tengah pandemi yang makin mengancam, harusnya MUI bersikap seperti Ustad Abdul Somad (UAS).

Ketika ditanya tentang hukum vaksin MR, UAS menegaskan bahwa MUI memang tidak mengeluarkan sertifikat halal. Tapi bukan berarti vaksin MR itu tak boleh dipakai, karena alasan darurat.  Kata UAS, ketika kita berada di antara dua pilihan, mati atau makan babi, pilih mana? Ya pilih babi, tak boleh pilih mati.

Begitu juga kalau takut anak-anak cacat atau sakit akibat tidak diberi vaksin MR, maka dalam situasi darurat seperti itu, ya pakailah vaksin MR.

Jadi, ketimbang ngurusin sertifikat halal vaksin Covid-19, KH. Ma’ruf Amin harusnya declare ke umat, nyatakan ini darurat. Sehingga apabila nanti vaksin Covid-19 sudah tersedia dan siap edar, umat Islam bersedia untuk divaksin, meskipun dalam vaksin tersebut ada kandungan haramnya. Bukannya malah membebani pemerintah dengan sertifikasi halal vaksin.

 

Komentar