MUI TERBELAH AKIBAT PROGRAM SERTIFIKASI PENDAKWAH DARI MENTERI AGAMA | Logika Ade Armando

Rencana sertifikasi pendakwah Islam (da’i) yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama membelah Majelis Ulama Indonesia.

Program sertifikasi pendakwah ini jelas ditujukan untuk menyaring agar para pendakwah yang menyebarkan radikalisme, kebencian, dan pengkafir-kafiran orang lain tak lagi mendapat panggung di Indonesia.

Lalu, kenapa sampai MUI terbelah?

Salah seorang yang keras menyuarakan protes adalah Wakil Sekjen MUI, Tengku Zulkarnain. Lewat kicauannya di akun Twitter, ia membagikan sebuah gambar berlatar belakang warna ungu bertuliskan “Tolak Sertifikasi Da’i”, pada 5 September.

Dia menyatakan secara tegas menolak SERTIFIKASI DA’I yang akan dilakukan oleh Kemenag RI. Dia menyebut dua alasan penolakan. Pertama, Kemenag, katanya, tidak punya hak atas itu.

Kedua, hal itu akan membuat puluhan juta da’i tidak bisa berdakwah karena di-sweeping di mana-mana. Begitu juga Sekjen MUI, Anwar Abbas mengancam akan mundur dari MUI jika MUI menerima program sertifikasi da’i yang digagas Kementerian Agama.

Abbas menyatakan bila pogram sertifikasi dilanjutkan, dan MUI menerimanya, dia tanpa kompromi menyatakan diri mundur sebagai Sekjen MUI. Abbas menyatakan gerah dengan cara pandang Menteri Agama saat ini yang dinilainya selalu meminggirkan Islam.

Menurutnya, setelah melihat sikap dan cara pandang Menteri Agama yang selalu bicara tentang radikalisme yang ujung-ujungnya selalu mendiskreditkan dan menyudutkan umat Islam dan para da’inya, dia secara tegas menolak program sertifikasi da’i tersebut.

Ia kemudian menegaskankan pernyataannya itu sebagai pertanggungjawaban dirinya di hadapan Allah dan umat Islam. Yang juga bersuara keras adalah Persaudaraan Alumni 212.

Juru bicaranya, Novel Bamukmin dari FPI, menyatakan sertifikasi da’i hanya akan memicu kegaduhan dan keresahan di kalangan umat Islam.

Menurut Novel, program ini sangat berbahaya dan akan mengotak-kotakan para mubaligh. Novel mengingatkan bahwa program ini akan menjadikan umat Islam terpecah dan saling berhadapan.

Dia bahkan menuduh program ini adalah upaya adu domba anak bangsa yang dilakukan Neo PKI. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu marah dengan program sertifikasi?

Menteri Agama Fachrul Razi sudah menggulirkan rencana ini sejak akhir 2019 lalu. Fachrul menyatakan program ini diluncurkan untuk menangkal radikalisme.

Menurutnya, para da’i diharapkan bersatu padu menyampaikan pesan-pesan yang betul-betul bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan.

Menurut Kemenag, sertifikasi ini bersifat sukarela. Tidak ada paksaan dalam proses pemberian sertifikat uji kompetensi penceramah tersebut. Artinya, kalaupun seseorang tidak mengikuti sertifikasi, seorang da’i tetap boleh ceramah. Jadi, pendakwah tersebut tetap bisa berdakwah, walaupun tanpa sertifikat.

Pertanyaannya, benarkah MUI menolak program sertifikasi da’i?

Pertanyaan ini perlu diangkat karena faktanya, program da’i bersertifikat ini sebenarnya merupakan program MUI.

Akhir tahun lalu, MUI menyatakan mulai menerapkan standarisasi da’i pada 18 November 2019, untuk meningkatkan kompetensi penceramah. MUI bahkan sudah siap dengan sebuah program yang tertata matang.

Standardisasi terbagi atas sejumlah materi yakni wawasan ke-Islaman, wawasan kebangsaan, dan metode dakwah. Pada materi wawasan Islam wasathi (moderat), para da’i diajak untuk mengulas tentang Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dan dijelaskan oleh para sahabatnya.

Dalam program MUI ini, para pe-da’i dibagi atas 3 kelas.

Pertama, pe-da’i senior yang sudah dikenal publik sebagai tokoh agama dan ulama di masyarakat. Kedua adalah da’i yang sudah eksis di masyarakat. Level terakhir adalah para da’i pemula.

Sebelum menjalani tes seperti ulama yang sudah eksis, para da’i muda harus mengikuti pelatihan sebagai da’i sebelum tes 3 materi pokok.

Para da’i yang bersertifikat MUI diwajibkan untuk menandatangi pakta integritas. Apabila da’i bersertifikat melanggar isi pakta integritas, MUI tidak langsung mencopot sertifikasi. Mereka akan menjalani rangkaian proses sidang etik. Dewan Etik kemudian akan mengambil keputusan dalam wujud sanksi yang terentang dari peringatan sampai pencabutan sertifikat.

Wakil Presiden yang sampai sekarang masih menjadi Ketua MUI, Ma’ruf Amin, awal tahun ini menyatakan sertifikasi para da’i perlu dilakukan, karena para penceramah harus berkompetensi, dan berintegritas.

Ma’ruf menyatakan khawatir jika para penceramah tidak menguasai materi dakwah, maka para jemaah, atau pendengar akan mendapatkan ilmu yang salah.

Saya kutip saja pernyataan Ma’ruf: “Menjadi da’i itu harus benar-benar disertifikat, standarisasi, minimal yang boleh berdakwah seperti apa. Supaya tidak terbalik. Maksudnya mengajak orang, tapi kemudian justru menimbulkan salah. Membuat orang menjadi ingkar karena dia tidak punya kompetensi.”

Jadi, kalau ide ini sebenarnya datang dari MUI, mengapa sekarang Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan menolaknya?

Ada sejumlah kemungkinan.

Pertama, karena ada kemungkinan apa yang digagas MUI tidak sama dengan yang direncanakan Kemenag. Jadi, bisa saja Kemenag mengembangkan sendiri program sertifikasi dengan mengabaikan MUI. Tapi mengingat posisi Ketua MUI Ma’ruf Amin yang juga sekarang menjabat sebagai Wapres, kecil kemungkinan itu berlaku.

Kedua, bisa jadi ketika program itu sekarang berada di bawah Kemenag, ada orang-orang tertentu di MUI yang kehilangan keuntungan dari pelaksanaan program. Mungkin saja orang yang kehilangan pemasukan itu adalah yang sekarang menolak program sertifikasi.

Ketiga, ada banyak ustaz yang sadar bahwa kalau Kemenag yang menjalankannya, tidak ada jaminan bahwa mereka akan memperoleh sertifikat dengan mulus.

Bayangkan nasib orang seperti Tengku Zulkarnain, atau teman-temannya seperti Abdul Somad, Felix Siauw, Khalid Basalamah, Sugi Nur, Yahya Waloni, Maheer Thuwailibi, dan bahkan Rizieq Shihab, kalau dia memang pulang nanti.

Mereka itu harus mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan. Mereka harus melewati proses seleksi di tahap itu. Kalaupun sudah lolos di tahap itu, mereka harus menandatangani pakta integritas.

Bayangkan kalau orang seperti Tengku Zulkarnain menghina Kristen dan kemudian disidang oleh Komisi Etik dan dinyatakan dicabut sertifikatnya.

Mereka memang bisa saja tidak bersedia ikut proses sertifikasi. Tapi mereka akan disebut sebagai pendakwah tanpa sertifikat.

Implikasinya bisa macam-macam. Mereka bisa saja diberhentikan dari jabatan-jabatan yang selama ini mereka duduki, atau juga ditolak untuk bicara di lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN, di masjid-masjid besar yang mensyaratkan adanya sertifikat ustaz pada setiap penceramah di sana.

Kata akhir, program ini memang belum tercapai. Nampaknya para ulama di MUI masih harus membicarakannya secara mendalam.

Tapi demi keselamatan bangsa ini, marilah kita berharap dan mendukung Menteri Agama untuk tetap teguh menjalankan program ini.

Bangsa ini sudah terbelah akibat perilaku para pendakwah yang menghancurkan. Kita memerlukan pendakwah yang terus menggunakan akal sehat, bukan yang menyebarkan pikiran jahat.

Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat, agama akan bermanfaat.

Komentar