KENAPA MARAH KALAU PUAN BERHARAP SUMBAR DUKUNG PANCASILA? | Logika Ade Armando

Banyak warga Sumatra Barat marah pada Ketua DPR, Puan Maharani. Gara-garanya, Puan menyatakan dia berharap Sumatra Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.

Puan menyatakan itu saat dia, sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, mengumumkan secara resmi pasangan yang diusung PDIP untuk pemilihan Gubernur Sumbar.

Yang marah menuduh Puan menghina Sumbar. Dia dituduh menganggap warga Sumbar tidak Pancasilais. Dia diminta untuk mengingat bahwa banyak tokoh Sumbar yang berperan dalam kelahiran Indonesia dan merumuskan Pancasila.

Dia diminta untuk mengingat bahwa dulu kakeknya, Soekarno, menjadi dwi tunggal dengan Muhammad Hatta, yang adalah Putra Sumbar.

Puan disuruh belajar kembali sejarah bangsa. Puan didesak untuk minta maaf pada rakyat Sumbar.

Gara-gara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sampai harus mengklarifikasi pernyataan Puan. Menurut Hasto, masyarakat Sumbar itu berpikiran terbuka, relijius, kritis, rajin menuntut ilmu, dan memiliki tradisi kebudayaan yang luar biasa. Hasto bahkan memuji-muji restoran padang yang digambarkannya sebagai ikon makanan nasional. Menurut Hasto, PDIP menghormati para pahlawan bangsa asal Minang.

Buat saya, ini agak menggelikan.

Mengapa orang-orang Sumbar harus marah? Mengapa Puan harus minta maaf? Sumbar justru harus berterima kasih dengan peringatan Puan.

Apa yang salah dengan ucapan Puan? Kenapa pada baper? Puan itu jujur. Puan itu sekadar menyampaikan keprihatinan yang selama ini banyak dirasakan banyak orang di luar Sumbar.

Sebagian orang Sumbar sendiri banyak yang merasa ada yang salah dengan provinsinya saat ini. Orang Minang yang tinggal di Jakarta juga banyak yang merasa sedih dengan kondisi daerah asalnya.

Seharusnya, orang Sumbar bukan marah, melainkan melakukan introspeksi atas sindiran Puan. Hasto juga tidak usah bawa-bawa makanan Padang.

Puan itu tidak usah diajari tentang tokoh-tokoh Sumatra Barat di masa lalu, dari Hatta, Agus Salim, Syharir, Tan Malaka, Hamka, Natsir, Muhammad Yamin, dan lain-lain.

Puan itu lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dia itu pernah jadi mahasiswi saya. Jadi, tidak usahlah menganggap Puan tidak paham sejarah. Dia sadar sejarah. Dan ketika dia berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung Pancasila, dia itu menyampaikannya dengan sengaja. Bukan keselip lidah. Itu adalah keprihatinan dia, dan keprihatinan banyak orang.

Sejarah memang menunjukkan banyak tokoh yang berwatak pluralis dari Sumatra Barat. Tapi itu kan kisah dari masa lalu. Yang dipersoalkan adalah apa yang terjadi sekarang.

Kalau Bung Hatta masih hidup, mungkin dia juga akan khawatir dengan apa yang terjadi di tempat kelahirannya itu. Tanya saja anak dan cucu Bung Hatta tentang Sumatra Barat. Saya duga jawabannya adalah, prihatin.

Dalam Indeks Kota Toleran, Padang termasuk dalam kelompok lima kota paling tidak toleran di Indonesia.

Dan ini juga, beberapa bulan yang lalu, Gubernur Sumatra Barat melarang aplikasi injil berbahasa Minang. Menurut Gubernur, dia melakukannya karena desakan para pemuka Islam di sana. Itu maksudnya apa? Kalau orang-orang Sumatra Barat memang Pancasilais, mereka pasti akan gembira menyaksikan umat Kristen di sana memiliki Injil berbahasa Minang.

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab itu berarti rakyat Indonesia, di seluruh tanah Indonesia, harus menghargai hak manusia beradab untuk berbeda, termasuk dalam beragama, dan berkeyakinan

Sila Persatuan Indonesia itu berarti kita semua adalah satu keluarga, terlepas dari perbedaan keyakinan dan agama kita.

Karena itu keputusan Gubernur Sumatra Barat dan mereka yang mendesak agar aplikasi Injil berbahasa Minang itu dilarang adalah keputusan yang tidak Pancasilais.

Saya pun ketika itu memperoleh hukuman sosial hanya gara-gara mengkritik keputusan tersebut. Saya bahkan dinyatakan dipecat dari adat Minangkabau karena menyatakan keputusan Gubernur Sumatra Barat itu mencerminkan keterbelakangan. Untung banyak juga orang-orang Sumbar yang mengontak saya dan meminta saya jangan minta maaf pada pemuka adat dan Gubernur. Mereka juga malu dengan kelakukan para pemuka adat mereka.

Intelektual kritis saat ini yang berdarah Minang masih banyak. Sebut saja Buya Syafii Maarif, Azyumardi Azra, Emil Salim, Taufik Abdullah, Philip Vermonte, Asvi Warman Adam, Andrinof Chaniago, Jeffrey Geovani, Saldi Isra, Hamdi Muluk, Arbi Sanit. Tapi mereka semua adalah orang Minang yang sudah meninggalkan Sumatra Barat Bahkan tokoh sebesar Buya Syafii Maarif dianggap sebagai Malin Kundang oleh sebagian warga Sumatra Barat.

Jadi, yang diprihatinkan bukanlah orang Minang. Melainkan pemerintahan, Pemerintahan Nagari, pemuka adat, dan kelompok-kelompok masyarakat berpengaruh di Sumatra Barat.

Sikap anti-Pancasila yang sering terdengar dari Sumbar adalah penindasan terhadap non-muslim.

Banyak pemuka agama dan adat di provinsi tersebut berdalih bahwa mereka sekadar menegakkan prinsip: adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah.

Yang artinya masyarakat di sana menegakkan adat yang bersendikan syariah, yang berlandaskan Al Quran.

Ini jelas mengherankan karena mereka seolah menyatakan bahwa Alquran mengajarkan umat Islam untuk memusuhi dan menindas hak umat Kristen untuk beribadat.

Dengan landasan picik semacam itulah, pelarangan demi pelarangan pun dilakukan.

Saya gunakan satu contoh saja, ya.

Para pemuka adat (disebut Ninik Mamak) di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung,  pada 20 Desember 2005 menyatakan bahwa kegiatan perayaan dan peribadatan non muslim dilarang dilakukan di daerah itu karena bertentangan dengan adat Minangkabau.

Pada 23 Desember 2005, lahir Surat Pernyataan Bersama Ormas Islam, Pemuda Islam, LSM, dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kamang Baru. Surat ini ditandatangani Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Forum Ukhuwah Pemuda Islam, KNPI, BKMT, dan PERTI.

Melalui surat itu, mereka menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kegiatan ibadat umat Kristen, termasuk kebaktian mingguan dan peringatan hari natal. Tapi bukan itu saja. Mereka juga menolak jual beli tanah dengan umat Kristen. Menolak pemakaman non-muslim. Dan pernyataan-pernyataan itu kemudian benar-benar diwujudkan oleh Pemerintah Nagari di sana.

Yang saya kutip ini memang hanya berasal dari satu Kecamatan. Tapi bahwa ketetapan tersebut masih digunakan sampai saat ini – 15 tahun setelah dikeluarkan – untuk melarang umat Kristen beribadat, membeli tanah dan dimakamkan di wilayah tersebut sudah menunjukkan betapa pemerintah daerah membiarkan penindasan ini terjadi.

Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah sangat mungkin pola serupa terjadi di banyak daerah lain di Sumatra Barat.

Karena itulah kita mungkin sering mendengar adanya kabar pelarangan ibadah, pelarangan Natal, pelarangan pembangunan gereja, atau bahkan sekadar pelarangan renovasi gereja di Sumatra Barat. Jadi dalam hal ini, keputusan Gubernur Sumatra Barat untuk melarang aplikasi Injil berbahasa Minang adalah sesuatu yang nampak sejalan dengan intoleransi itu semua.

Mereka sangat percaya tanah Sumatra Barat itu hanya diperuntukkan bagi umat Islam. Hak-hak kaum non-muslim dengan gampang ditiadakan. Ini jelas-jelas anti-Pancasila.

Buat saya ini jelas akan membawa Sumatra Barat semakin terpuruk. Tak mungkin akan ada kemajuan selama cara berpikir yang anti-keberagaman, anti-Pancasila itu masih hidup di tanah Minang.

Peringatan Puan ini adalah momentum bagi warga Sumatra barat untuk introspeksi diri. Seperti saya katakan, Puan hanya menyampaikan keprihatinan banyak orang. Banyak orang prihatin bahwa Sumatra Barat yang dulu dikenal sebagai pusat kaum intelektual yang berpikiran terbuka, pluralis, demokratis, sekarang seperti berjalan mundur ke abad kegelapan.

Sebagai seorang berdarah Minang, saya berdoa agar Sumatra Barat berani membuka mata.

Saya berdoa masyarakat Sumatra Barat mau menggunakan akal sehat mereka. Karena akal adalah karunia Allah yang jangan disia-siakan. Dan hanya dengan menggunakan akal sehat, Sumatra Barat akan selamat.

 

Komentar